Penjelasan Akademisi UPN Jogja Sebut Indonesia Bisa Jadi Penyeru Perdamaian Lewat Bantuan PBB atau Organisasi Islam Ini

Konflik AS - Israel - Iran. (Istimewa)

JOGJA - Serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada Sabtu 28 Februari 2026 memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, bersama sejumlah pejabat penting Iran, yang kemudian memicu serangan balasan dari Teheran.

Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk mengambil peran sebagai penyeru resolusi konflik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta, Dr. Dra. Machya Astuti Dewi, M.Si, mengatakan posisi Indonesia relatif strategis untuk mendorong upaya meredakan konflik. Menurutnya, identitas Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus bukan musuh Amerika Serikat menjadi modal diplomasi yang kuat.

"Indonesia dapat menggunakan identitas sebagai negara Muslim demokratis terbesar di dunia untuk mengambil langkah persuasif ke Iran agar tidak mengarah ke eskalasi konflik mengingat dampaknya akan sangat merugikan perekonomian negara-negara Islam yang mayoritas adalah negara berkembang. Sementara kepada AS Indonesia perlu meyakinkan bahwa serangan militer dapat memunculkan radikalisme di negara-negara Muslim yang cepat atau lambat dapat merugikan kepentingan ekonomi AS akibat aksi-aksi boikot," ujarnya, dalam keterangan tulis kepada media, Kamis (5/3/2026).

Selain itu, Machya menilai Indonesia juga bisa memanfaatkan posisinya sebagai salah satu pemimpin negara-negara Global South untuk menyuarakan kekhawatiran dampak konflik terhadap stabilitas dunia. Menurutnya, perang antara Iran dan koalisi Israel - AS berpotensi memicu gangguan pada keamanan energi dan pangan global.

"Indonesia dapat menggunakan posisinya sebagai salah satu pemimpin Global South untuk menyuarakan bahwa konflik Iran versus Israel-AS dapat menganggu keamanan energi dan pangan dunia," katanya.

Ia berharap peran tersebut mendapat dukungan dari negara-negara lain yang sama-sama berkepentingan menjaga stabilitas harga energi dunia.

"Harapannya peran Indonesia akan menguat dengan dukungan dari berbagai negara yang sama-sama tidak menginginkan harga minyak dunia melonjak akibat konflik," tuturnya.

Lanjut Machya mengatakan bahwa, Indonesia juga dapat memaksimalkan jalur diplomasi melalui berbagai organisasi internasional untuk mendorong penyelesaian konflik. Pertama, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dapat menggalang dukungan dalam Sidang Umum PBB untuk menekan pihak-pihak yang berkonflik. Bahkan jika upaya tersebut terhambat oleh hak veto di Dewan Keamanan PBB, Indonesia masih dapat menggalang kekuatan negara-negara berkembang melalui resolusi Uniting for Peace.

"Walaupun secara hukum tidak sekuat Dewan Keamanan PBB, namun resolusi ini tetap memberi tekanan moral dan politik yang besar ke seluruh dunia," katanya.

Kedua, melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia dinilai memiliki posisi yang cukup dihormati karena dianggap relatif netral dibandingkan negara-negara Timur Tengah lainnya. Melalui forum tersebut, Indonesia berpotensi menggalang solidaritas negara-negara Muslim untuk mendorong penghentian serangan. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan forum G20 untuk mengingatkan negara-negara besar mengenai dampak ekonomi global dari konflik yang terus berlanjut.

Menurut Machya, perang antara Iran dan Israel - AS berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia yang pada akhirnya berdampak pada inflasi global. Ia juga menyinggung peran Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia yang selama ini tercermin melalui kontribusi pasukan penjaga perdamaian PBB dari Kontingen Garuda.

"Indonesia juga dipandang netral karena tidak berafiliasi dengan kekuatan ideologi manapun (Non Blok). Meskipun demikian, kekuatan hak veto dari the Big Five tetap perlu untuk dipertimbangkan dalam menilai efektivitas peran Indonesia di Board of Peace," jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa posisi Indonesia di Dewan Perdamaian juga memiliki tantangan tersendiri dalam persepsi politik global.

"Hal terpenting yang perlu diingat adalah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace diidentikkan sebagai kedekatan Indonesia dengan AS, sebuah realita yang tidak diinginkan oleh Iran," jelasnya.

Baca juga: UPN “Veteran” Yogyakarta Sambut 6.031 Mahasiswa Baru Lewat PKKBN 2025

Di sisi lain, Machya menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengambil peran sebagai mediator konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Ia menilai gagasan tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Namun demikian, ia mempertanyakan sejauh mana peran mediasi tersebut dapat berjalan efektif.

"Tentu keinginan presiden Prabowo menjadi mediator menjadi bukti nyata dari sikap Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Namun saat ini masih menjadi teka-teki akankah dapat direalisasikan," katanya.

Menurut Machya, mediasi yang efektif membutuhkan mediator yang benar-benar dipercaya oleh seluruh pihak yang berkonflik. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki hubungan yang relatif baik dengan Iran dan Amerika Serikat. Namun situasinya berbeda dengan Israel.

"Sedangkan dengan Israel, Indonesia bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik. Tentu fakta ini menjadi penghalang efektivitas mediasi," tuturnya.

Baca juga: Konflik Iran - AS - Israel, Pengamat UMY Tak Akan Picu Perang Dunia Ketiga Tapi...

Selain itu, faktor lain yang menentukan keberhasilan mediasi adalah kemauan politik dari masing-masing pihak yang bertikai. Machya menilai hingga saat ini belum terlihat sinyal kuat bahwa Iran, Israel, maupun Amerika Serikat siap menghentikan serangan dan memulai perundingan.

"Saat ini pertanyaan mendasarnya adalah apakah Iran, Israel dan AS mau menghentikan serangan dan duduk bersama menyelesaikan masalah? Serangan-serangan masih terus berlangsung dan belum ada sinyal bahwa masing-masing pihak bersedia melakukan perundingan," pungkasnya.