PP Muhammadiyah Sebut Kebijakan PSN Era Jokowi Berkorelasi dengan Bencana dan Konflik Agraria

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Busyro Muqoddas, saat ditemui di UMY. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berkorelasi dengan berbagai bencana lingkungan, konflik agraria, dan tragedi kemanusiaan di sejumlah daerah.

Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Busyro Muqoddas, menyampaikan hal itu usai memaparkan hasil kajian dan riset lapangan multidisipliner yang dilakukan Muhammadiyah melalui perguruan tingginya sejak 2016. Kajian ini mencakup sejumlah wilayah, mulai dari Rembang, Wadas, Banyuwangi, Pantai Indah Kapuk di Banten, hingga Ternate dan Halmahera Tengah.

"Sejak 2016, Muhammadiyah sudah melakukan kajian langsung di lapangan. Hasilnya menunjukkan adanya korelasi kuat antara kebijakan nasional, khususnya PSN, dengan bencana dan konflik agraria,” ujar Busyro di Gedung AR. Fachrudin A, Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (19/12/2025).

Salah satu kajian awal Muhammadiyah dilakukan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung, proyek infrastruktur strategis nasional. Busyro menegaskan, kajian PP Muhammadiyah pada 2016 menyimpulkan proyek tersebut tidak layak secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

"Waktu itu kami mengundang pakar yang pro dan yang kritis, ahli kebijakan publik, keuangan, dan anggaran. Kesimpulannya, proyek kereta cepat tidak layak dengan berbagai pertimbangan, termasuk beban utang luar negeri sekitar Rp 80 triliun," jelasnya.

Meski demikian, menurut Busyro, masukan dari Muhammadiyah tidak menghentikan proyek tersebut. Bahkan muncul wacana pengembangan proyek serupa di rute Jakarta - Surabaya.

Menurutnya, kajian serupa dilakukan Muhammadiyah terhadap konflik agraria di Wadas, Purworejo, terkait penambangan batu andesit untuk kepentingan proyek nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa bencana ekologis dan konflik sosial di Wadas tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan di tingkat pusat.

"Wadas adalah contoh nyata hilirisasi kebijakan pusat. Penggundulan hutan dan konflik agraria terjadi karena proyek yang ditetapkan sebagai kepentingan nasional,” ungkapnya.

Baca juga: Disnaker DIY : Target Pengumuman UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember Dinilai Terlalu Mepet Tapi Upayakan Tepat Waktu

Pola serupa, lanjut Busyro, juga ditemukan di Banyuwangi, Rembang, Morowali, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga Halmahera Tengah. Ia menekankan, berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa PSN kerap mengabaikan aspek lingkungan, keadilan sosial, dan hak masyarakat.

"Tragedi kemanusiaan dan bencana yang kita lihat hari ini merupakan hilir dari kebijakan nasional, terutama PSN di era Presiden Jokowi,” tegas Busyro.

Oleh karena itu, Busyro menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum untuk melakukan koreksi kebijakan pembangunan nasional.

"Langkah tersebut harus ditempuh melalui kesepakatan nasional dan perbaikan sistem hukum," tegasnya.

Selain itu, Busyro menyoroti tiga undang-undang politik, yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Pilkada, yang dinilainya menjadi pintu masuk terjadinya state capture corruption dan memperkuat kepentingan pemodal dalam kebijakan pembangunan, termasuk penetapan PSN.