Soroti Progres Tol Jogja dan JJLS DPRD DIY Ingatkan Jangan Sampai Ada Masalah Baru :"Ada Habitat Monyet Ekor Panjang"
JOGJA - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) memetakan sejumlah kawasan pembangunan sebagai pijakan perencanaan infrastruktur dan pemerataan wilayah. Namun, progres proyek strategis seperti jalan tol dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) turut menjadi sorotan DPRD DIY, terutama terkait dampak sosial dan pembiayaan di daerah.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, Tri Silawati, menjelaskan bahwa arah pembangunan wilayah dibagi ke dalam beberapa klaster, yakni kawasan pertumbuhan, swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi.
"Di kawasan pertumbuhan meliputi perkotaan Yogyakarta, pariwisata ekonomi kreatif, kawasan Borobudur - Prambanan - Ratu Boko, Palihan - Merapi, Pantai Selatan, Gunung Sewu, hingga Aerotropolis Yogyakarta," ujarnya dalam jumpa pers di Gedung DPRD DIY, belum lama ini.
Menurutnya, kawasan swasembada pangan dan energi tersebar di wilayah Progo Hulu, Sleman, Bantul, Kulon Progo, serta kawasan Karst Gunungkidul. Adapun kawasan afirmasi mencakup Pegunungan Sumbing di Gunungkidul, sementara kawasan konservasi berada di taman nasional pegunungan.
Namun, Tri mengakui, tantangan pembangunan infrastruktur di DIY masih diwarnai ketimpangan antarwilayah dan angka kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
"Ketimpangan meliputi distribusi sumber daya manusia, aksesibilitas, hingga persebaran investasi yang belum merata," ujarnya.
Terkait ketimpangan tersebut, PUP-ESDM DIY memprioritaskan peningkatan kinerja jaringan irigasi, pemantapan jalan, penyediaan air minum dan sanitasi aman, hingga penyediaan perumahan layak dan penanganan kawasan kumuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Saat ini, menurutnya terdapat 41 daerah irigasi kewenangan provinsi dengan 65,3 persen dalam kondisi baik. Selain itu, 24 embung tercatat 84,92 persen dalam kondisi baik.
"Kami mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan embung baru untuk mendukung swasembada pangan," kata Tri.
Baca juga: DPRD DIY Upayakan Renovasi Stadion Mandala Krida Tahun Ini
Di sektor jalan, sejumlah proyek strategis terus berjalan. Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo sepanjang 96,57 kilometer, dengan 54,195 kilometer berada di wilayah DIY, masih berproses. Sementara Tol Yogyakarta - Bawen memiliki panjang 8,8 kilometer di wilayah DIY.
Selain tol, proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 118,39 kilometer menyisakan ruas Kretek - Girijati sepanjang 5 kilometer yang kini dalam tahap pembangunan.
Pemda DIY juga mengembangkan Jalan Prambanan - Gading - Hargosari sepanjang 27,58 kilometer, program Bedah Menoreh Temon - Borobudur sepanjang 51,45 kilometer, serta pembangunan Yogyakarta Outer Ring Road sepanjang 113,413 kilometer yang masih menyisakan beberapa ruas belum tersambung.
"Di sektor air minum, pembangunan SPAM Regional Kartamantul ditargetkan menambah kapasitas distribusi hingga 100 liter per detik dengan sasaran ratusan sambungan rumah baru, termasuk ribuan sambungan tambahan di Kabupaten Bantul," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, mengingatkan agar proyek strategis nasional (PSN) tidak menimbulkan persoalan baru di daerah, baik dari sisi anggaran maupun dampak lingkungan.
"Jangan sampai proyek strategis nasional memunculkan masalah baru, terutama terkait anggaran dan dampak lingkungan," tegas Amir.
Ia mencontohkan beban biaya listrik di Kulon Progo yang disebutnya mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan akibat proyek tertentu. Selain itu, menurutnya, beberapa proyek masih membebani APBD DIY.
"Kita perlu banyak diskusi dan rembugan agar manfaatnya optimal tanpa membebani daerah," katanya.
Amir juga menyoroti dampak sosial yang mulai dirasakan masyarakat, termasuk gangguan satwa liar di kawasan permukiman dan lahan pertanian.
"Tapi ada dampak negatif lain di mana dampak lingkungan tidak diperhatikan. Contohnya masalah monyet ekor panjang itu jadi masalah sosial. Contoh di dusun Dlingo itu kalau hajatan terus didatangi monyet-monyet itu. Jadi dampak sosial yang muncul di masyarakat, mulai dari pertanian mempertahankan pertanian juga repot, dan lain-lain," ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pendekatan ekologis untuk meredam konflik antara manusia dan satwa liar.
"Solusinya mungkin nanti kita menanam pohon yang memungkinkan penyediaan, mungkin seperti pohon pisang, pohon jambu monyet," pungkas Amir.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
