UGM Bentuk Tujuh Tim Penanggulangan Bencana Hidrometeorologis di Sumatra, Salah Satunya Buat Peta Tanggap Darurat

Konferensi pers UGM Bentuk Tujuh Tim Penanggulangan Bencana Hidrometeorologis di Sumatra, Selasa (23/12/2025). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkuat kontribusinya dalam penanggulangan bencana hidrometeorologis di Sumatra dengan membentuk tujuh kelompok kerja lintas disiplin. Langkah ini ditujukan untuk menangani bencana secara menyeluruh, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang, berbasis data dan kajian ilmiah yang terkoordinasi.

Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menegaskan bahwa kampus hadir untuk memastikan ilmu pengetahuan ikut berperan dalam pengambilan keputusan kebencanaan.

"Kami membentuk Emergency Response Unit dengan tujuh Working Group lintas keilmuan agar ilmu ikut memastikan ketepatan keputusan, percepatan pemulihan, serta dukungan kesehatan dan sosial bagi penyintas," ujarnya saat konferensi pers di Selasar Balairung, Selasa (23/12/2025).

Tanggap Darurat dan Perlindungan Warga

Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja, Dr. Danang Sri Hadmoko, menjelaskan bahwa kelompok Kerja 1 ini fokus pada tanggap darurat dengan perhatian utama pada sivitas akademika dan masyarakat terdampak. Tim ini melakukan pendataan lapangan untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi sejak awal. Bantuan diarahkan pada logistik, hunian sementara, dan asesmen lanjutan bagi kelompok rentan.

"Kami menyiapkan bantuan makan, dukungan hunian, serta asesmen lanjutan agar perlindungan bagi warga terdampak dapat segera berjalan," katanya.

Geoportal untuk Percepatan Respons

Dosen Geografi UGM, Prof. Djati Mardiatno mengatakan kelompok Kerja 2 mengembangkan Geoportal Informasi Dasar Kebencanaan yang memuat peta dampak bencana, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta prioritas distribusi bantuan. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa akses data yang terbuka mempercepat pengambilan keputusan.

"Geoportal kami rancang agar peta tanggap darurat dapat diakses bersama dan digunakan secara cepat serta akurat," kata Mardiatno.

Kajian Ilmiah dan Peta Risiko Adaptif

Tim Kelompok Kerja 3 bertugas memperkuat dasar ilmiah penanggulangan bencana. Dr. Sigit Heru Murti Budi Santosa menjelaskan bahwa tim mengembangkan peta risiko adaptif yang mempertimbangkan hujan ekstrem, degradasi lingkungan, dan aktivitas manusia.

"Kami mendorong peta risiko adaptif yang mengintegrasikan dinamika alam dan aktivitas manusia sebagai dasar mitigasi berkelanjutan,” ujar Sigit.

Kebijakan dan SOP Mitigasi

Kelompok Kerja 4 memetakan SOP dan regulasi mitigasi bencana di Sumatra serta berkoordinasi dengan kementerian dan BNPB. Dalam hal ini, Wirastuti Widyatmanti, Ph.D., menekankan pentingnya pendekatan berbasis ekosistem.

"Penanggulangan bencana perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis ekosistem dengan dukungan data, kapasitas, dan kebijakan yang selaras," jelasnya.

Baca juga: Pascabencana di Sumatera, Eks Kepala BMKG Tekankan Konsep "Build Back Better" Dan Usulkan Badan Khusus

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Ketua tim, Ashar Saputra, Ph.D., mengatakan bahwa Tim Kelompok Kerja 5 ini fokus pada pemulihan hunian dan lingkungan dengan prinsip membangun lebih aman dan berkelanjutan.

Menurutnya, hunian sementara berbasis keluarga ini menggunakan material lokal dan dapat dibangun secara gotong royong.

"Hunian transisi kami rancang sederhana agar bisa dibangun penyintas sendiri dan dipindahkan saat lokasi aman telah ditetapkan," jelasnya.

Kesehatan dan Psikososial

Kelompok Kerja 6 telah menurunkan tim medis ke daerah terdampak sejak awal Desember. Dalam hal ini, Dr. dr. Sudadi menyebutkan tim ini juga fokus pada penyakit kulit, diare, dan penyediaan air bersih. Dukungan kesehatan mental dan psikososial juga menjadi prioritas.

"Kami menurunkan tim lengkap dan mengaktifkan kembali layanan kesehatan agar kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi," terangnya.

Ketua Tim Psikososial, Diana Setiyawati, Ph.D., Psikolog, menegaskan, kesehatan mental harus ditangani secara terintegrasi agar pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan seiring.

Komunikasi Publik dan Advokasi Kebijakan

Kelompok Kerja 7 bertugas menghubungkan hasil kajian dan kerja lapangan dengan pengambilan keputusan nasional. Wawan Mas’udi, Ph.D., Dekan Fisipol UGM, menekankan pentingnya jejaring kolaboratif.

"Kami berupaya memastikan kontribusi akademik UGM masuk dalam kebijakan dan solidaritas nasional secara berkelanjutan,” jelas Wawan.

Baca juga: Dihadiri Wamen Prof Stella, 100 Ketua OSIS SMA Ikuti Nusantara Future Leaders 2025 di UGM

Akses Pendidikan bagi Penyintas

Selain itu, UGM juga mempertimbangkan akses bagi calon mahasiswa dari keluarga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Kami menyiapkan rancangan afirmasi pendidikan yang disesuaikan kebutuhan pemerintah daerah, melibatkan jejaring universitas, serta membuka ruang dukungan pendanaan agar generasi muda di wilayah terdampak dapat bangkit dan berdaya," pungkas Rektor Ova.