KPK Kawal Bantuan Bencana Banjir Bandang Sumatera, Enggan Komentar soal Heboh Bantuan Beras Kementan Rp 60 Ribu/Kg

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, usai menghadiri salah satu rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta, Senin (8/12/2025). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawal penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar tidak disalahgunakan oleh penyelenggara negara.

Hal itu disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, usai menghadiri salah satu rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

Dalam acara yang digelar bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut, pihaknya menghadirkan para penyelenggara negara perempuan dari berbagai instansi, mulai DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, kepala daerah, hingga unsur TNI-Polri.

"Saya harapkan ini memberikan motivasi yang positif untuk bisa mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi,” ujar Setyo kepada awak media.

Baca juga: PM Timor Leste Minta Seluruh Negara ASEAN Dialogkan Konflik Thailand-Kamboja, Filipina Ditunjuk Jadi Chairman

Mengenai pengawasan terhadap donasi dan bantuan untuk bencana di Sumatera, Setyo menegaskan bahwa KPK akan memastikan agar bantuan yang masuk tidak diselewengkan.

"KPK mengawasi agar bantuan yang masuk ke daerah bencana tidak disalahgunakan oleh penyelenggara negara. Setelah bantuan diberikan kepada korban, KPK akan bekerja sama dengan birokrasi untuk melakukan pendampingan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan korban dan pemulihan pascabencana.

"Prinsipnya, sekarang prosesnya adalah tanggap terhadap prioritas para korban. Itu dulu yang dimaksimalkan. Nanti setelah itu tentu ada kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk melakukan pendampingan," jelas Setyo.

Lanjut Setyo memastikan bahwa tidak ada jaksa KPK yang terdampak bencana di Sumatera.

"Sementara yang ke sana tidak ada,” tegasnya.

Terkait ramainya isu harga beras bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) yang disebut mencapai Rp 60 ribu per kilogram, Setyo enggan memberikan tanggapan. Ia meminta agar media menanyakan langsung kepada pihak Kementan.

"Ya nanti silakan komunikasikan sama pemerintahan saja," ucapnya singkat.

Baca juga: PM Timor Leste Minta Seluruh Negara ASEAN Dialogkan Konflik Thailand-Kamboja, Filipina Ditunjuk Jadi Chairman

Sebelumnya, Kementan telah memberikan klarifikasi terkait data awal bantuan bencana yang beredar di media sosial, yang memicu interpretasi bahwa harga beras bantuan mencapai Rp 60 ribu/kg. Unggahan netizen menunjukkan daftar kebutuhan senilai Rp 73 miliar, termasuk bantuan barang Rp 21,4 miliar seperti minyak goreng, beras, hingga popok, namun rincian harga dinilai janggal.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto sebelumnya memperkirakan biaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun.