Perbukitan Barisan Potensi Longsor Alamiah, Mantan Kepala BMKG Dwikorita: "Kalau Alamiah, Banjir Bandang Bisa Terjadi Pada 2053"

Mantan Kepala BMKG, Prof. Dwikorita Karnawati, memaparkan analisis penyebab banjir bandang yang melanda wilayah Sumatra dalam Forum Pojok Bulaksumur di Selasar Tengah Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (4/12/2025). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Prof. Dwikorita Karnawati, memaparkan analisis penyebab banjir bandang yang melanda wilayah Sumatra dalam Forum Pojok Bulaksumur di Selasar Tengah Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (4/12/2025).

Dalam acara bertajuk “Menelisik Penyebab dan Dampak Banjir Bandang Sumatra”, Dwikorita menekankan bahwa kondisi geologi Perbukitan Barisan secara alami memang rentan bencana. Namun, menurutnya, tingkat kerusakan yang terjadi saat ini tidak semata-mata dipicu oleh faktor alam.

"Perbukitan Barisan memiliki karakter kegempaan kecil dan potensi longsor yang terjadi secara alami. Namun jika murni faktor alam, bencana berskala besar tidak akan terjadi pada periode saat ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika mengacu pada sejarah, banjir bandang yang murni akibat faktor alam baru akan terjadi sekitar 50 tahun setelah peristiwa 2003.

"Kalau benar-benar alamiah, banjir bandang baru akan terjadi lagi sekitar 50 tahun sejak peristiwa tahun 2003. Artinya, harusnya baru terjadi tahun 2053, bukan sekarang,” jelasnya.

Dalam hal itu, Dwikorita merujuk pada bencana banjir bandang di Taman Nasional Gunung Leuser pada 2003, yang saat itu dipicu oleh longsor alami akibat gempa.

Karena periode ulang bencana tersebut belum terpenuhi, ia menilai ada faktor non - alami yang mempercepat dan memperparah bencana, mulai dari frekuensi kejadian, intensitas, hingga luas wilayah terdampak.

"Ada lahan yang terbuka. Entah karena pembalakan liar, permukiman, atau penggunaan lain. Itu sangat memperparah bencana,” katanya.

Meski tidak meneliti praktik pembalakan liar secara langsung, Dwikorita menekankan bahwa citra satelit menunjukkan banyak area yang tidak lagi tertutup hutan.

"Kerentanan geologi seharusnya dikompensasi dengan pemulihan lingkungan. Bukan dibiarkan,” tegasnya.

Baca juga: Kementerian PU Sanggupi Anggaran Rp 19 Miliar pada 2026 Perbaikan Jembatan Kewek Jogja, Walikota Hasto Minta Sisakan Nilai Historis

Oleh karena itu, ia menyoroti pentingnya pemetaan ulang wilayah terdampak, mengingat perubahan bentuk permukaan tanah pasca-banjir bandang, termasuk munculnya endapan baru.

"Kipas aluvialnya terlihat jelas dari rekaman udara. Dengan sedimen yang terus mencari jalur baru, tata ruang harus disesuaikan,” ujarnya.

Selain itu, Dwikorita menyarankan beberapa wilayah sebaiknya dikembalikan sebagai kawasan pemulihan ekologi karena risiko bencana yang tinggi. Ia menambahkan, bentang alam serupa Perbukitan Barisan juga terdapat di Jawa, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, sehingga potensi bencana serupa bisa terjadi jika ada pemicu seperti siklon atau hujan ekstrem.

"Bibit siklon saja sudah cukup untuk memicu banjir bandang. Setelah November, memasuki Desember - April, siklon tumbuh di selatan ekuator. Jawa dan Nusa Tenggara harus siaga," ungkapnya.

Baca juga: UGM Kirim Tim Kesehatan Hingga Berikan Keringanan UKT Bagi Mahasiswa Terdampak Banjir Bandang di Sumatera

Terkait Daerah Istimewa Yogyakarta, Dwikorita menjelaskan bahwa kawasan rawan berada di Perbukitan Menoreh serta Pegunungan Selatan Gunungkidul, yang dipenuhi patahan dan rekahan. Mitigasi dilakukan melalui peringatan dini hujan dari BMKG dan radar cuaca, prediksi cuaca hingga tiga hari ke depan, serta koordinasi pemerintah daerah untuk kesiapsiagaan warga.

"Jika peringatan hujan lebat keluar, warga di lereng harus turun sementara. Pemerintah harus menyiapkan tempat tinggal sementara karena hujan ekstrem tidak berlangsung lama,” pungkasnya.