Dosa Ekologis di Balik Banjir Bandang 2025, Peneliti UGM Desak Pemerintah Tegakkan Tata Ruang dan Lindungi Hutan Hulu

JOGJA - Banjir bandang yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh pada penghujung November 2025 menimbulkan kerusakan luar biasa, menenggelamkan ratusan desa dan menelan lebih dari 300 korban jiwa. Fenomena ini disebut sebagai puncak dari bencana hidrometeorologi yang kian meningkat dalam dua dekade terakhir.

Menurut Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS Universitas Gadjah Mada (UGM), Hatma Suryatmojo, bencana ini bukan sekadar akibat curah hujan ekstrem.

"Cuaca ekstrem hanyalah pemicu awal. Dampak merusak banjir bandang sesungguhnya diperparah oleh rapuhnya benteng alam di kawasan hulu,” ujarnya dalam keterangan tulisnya kepada media, Senin (1/12/2025).

Hatma menjelaskan bahwa kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) telah menghilangkan kemampuan alam untuk menahan curah hujan tinggi.

"Hutan di wilayah hulu DAS berperan vital sebagai penyangga hidrologis. Vegetasi hutan yang rimbun ibarat spons raksasa yang menyerap air hujan ke dalam tanah dan menahannya agar tidak langsung terbuang ke sungai,” katanya.

Hatma mengungkapkan bahwa hasil penelitian di hutan tropis alami di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan kemampuan hutan menahan dan menampung air hujan melalui proses intersepsi mencapai 15 - 35 persen dari hujan. Lapisan tanah yang tidak terganggu bisa memasukkan air ke dalam tanah hingga 55 persen, sehingga limpasan permukaan ke sungai hanya 10 - 20 persen. Evapotranspirasi hutan sendiri mengembalikan 25 - 40 persen air hujan ke atmosfer.

"Dengan demikian, hutan menjaga keseimbangan siklus air, mencegah banjir di musim hujan sekaligus menyediakan aliran dasar saat musim kering,” jelasnya.

Sebaliknya, lanjut Hatma, ketika hutan rusak atau gundul, seluruh fungsi ini hilang.

"Air hujan yang deras tak lagi terserap karena lapisan tanah kehilangan porositas akibat hilangnya jaringan akar. Akibatnya, mayoritas hujan menjadi limpasan permukaan yang langsung mengalir deras ke hilir,” ujarnya.

Hatma menambahkan bahwa deforestasi masif di Sumatra menjadi pemicu utama kerentanan wilayah terhadap banjir. Di Aceh, misalnya, dari sekitar 3,37 juta hektar hutan alam pada 2020, lebih dari 700.000 hektare telah hilang sejak 1990.

Sementara di Sumatra Utara memiliki tutupan hutan sekitar 29 persen dari luas daratan, sementara Sumatra Barat sekitar 54 persen, namun laju deforestasinya termasuk yang tertinggi di Pulau Sumatra.

"Tragedi banjir bandang yang melanda Sumatra pada November 2025 sejatinya merupakan akumulasi ‘dosa ekologis’ di hulu DAS. Cuaca ekstrem saat itu hanya pemicu, daya rusak yang terjadi tak lepas dari parahnya kerusakan lingkungan di wilayah hulu hingga hilir DAS,” ungkap Hatma.

Baca juga: Perjuangan Sania Nadlirotullubba Raih IPK Tertinggi di Prodi Ilmu Komputer UGM

Kendati demikian, Hatma menekankan perlunya langkah struktural yang disertai pendekatan ekologis.

"Pemerintah harus menegakkan aturan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan menghentikan laju deforestasi di kawasan rawan banjir secara tegas. Sisa hutan di hulu-hulu kritis, misalnya Ekosistem Leuser di Aceh dan hutan Batang Toru di Sumut harus dipertahankan sebagai ‘harga mati’ mengingat fungsinya yang tak tergantikan dalam mencegah banjir bandang,” tegasnya.

Selain itu, Hatma menekankan urgensi rehabilitasi lahan kritis dan reforestasi di area tangkapan air strategis untuk memulihkan fungsi hutan sebagai pengendali daur air.

"Meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga hutan akan memperkuat upaya perlindungan lingkungan jangka panjang,” terangnya.

Baca juga: Mulai Hari Ini KA Argo Wilis dan Turangga Daop 6 Jogja Hadir Dengan Sarana Baru Stainless Steel New Generation, Ini Stasiun yang Disinggah

Lebih lanjut, Hatma menyatakan harus ada kolaborasi semua pihak baik pemerintah, swasta, komunitas, dan pegiat lingkungan sangat penting untuk memperbaiki kondisi hulu hingga hilir DAS.

"Dengan melindungi hutan, menata ruang berbasis mitigasi, dan meningkatkan kesadaran ekologis, masyarakat di Sumatra dapat lebih tangguh menghadapi ancaman banjir bandang dan longsor yang mungkin meningkat seiring perubahan iklim," pungkasnya.