JOGJA - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai strategi yang terencana. Hingga Maret 2025, angka kemiskinan di DIY tercatat sebesar 10,23 persen, masih di atas angka nasional yang berada pada 8,47 persen. Namun, tren penurunan tetap terlihat signifikan.
Wakil Gubernur (Wagub) DIY, KGPAA Paku Alam X, menekankan pentingnya konsistensi dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Meski masih di atas rata-rata nasional, DIY berhasil mencatat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tertinggi dalam 10 tahun terakhir di Pulau Jawa. Kedalaman kemiskinan juga menurun, mendekati garis kemiskinan, dan kesenjangan semakin berkurang," ujarnya saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY, belum lama ini.
Sri Paduka menambahkan, realisasi program penanggulangan kemiskinan sampai triwulan III 2025 mencapai hampir 78 persen dari total anggaran lebih dari Rp 548 miliar. Sementara program penanganan kemiskinan ekstrem telah terealisasi sebesar 41 persen dari total anggaran Rp 538 miliar.
"Kami berharap pada triwulan IV, semua program dapat direalisasikan agar tahun depan angka kemiskinan DIY bisa mencapai satu digit,” kata Sri Paduka.
Sementara itu, Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi, menyebutkan, Pemda DIY memiliki sejumlah program prioritas dalam menekan angka kemiskinan.
"Kami memiliki program pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Untuk lansia yang sudah tidak bisa diberdayakan, kami berikan bantuan sosial, dengan sekitar 8.000 penerima setiap tahun," jelasnya.
Mengenai program pemberdayaan masyarakat, lanjut Danang menekankan kolaborasi antar OPD, termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas agar masyarakat miskin bisa meningkatkan pendapatannya.
"Dalam pengentasan kemiskinan, kami juga berupaya mengurangi lokus-lokus kemiskinan. Saat ini ada 18 lokus prioritas yang menjadi fokus pengurangan kemiskinan, dan evaluasi terus dilakukan agar jumlah lokus ini semakin berkurang," terangnya.
Selain itu, menurutnya Pemda DIY juga menekankan pentingnya data yang akurat. Upaya berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) diharapkan meminimalkan kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran bantuan sosial.
"Serta langkah intensif dan inovatif perlu dilakukan untuk menghapus kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Dengan komitmen ini, kami dari Pemda menargetkan pada tahun 2026 angka kemiskinan dapat turun ke level satu digit, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan TKPKD dalam pengentasan kemiskinan," pungkas Danang
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Dikirim Di Grup WA
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
