BEM-KM UGM Kritik Prabowo Soal Kasus Keracunan MBG dan Pemotongan Anggaran Pendidikan

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM-KM UGM) melayangkan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa (via e-mail))

JOGJA - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM-KM UGM) melayangkan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kritik itu disampaikan dalam aksi simbolik dan diskusi publik yang digelar di Bundaran UGM, belum lama ini.

Dalam aksinya, BEM-KM UGM menyoroti sejumlah masalah dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Berdasarkan catatan mereka, sedikitnya 6.542 anak mengalami keracunan sejak program ini mulai dijalankan.

“Program ini seharusnya menyehatkan, tapi kenyataannya justru membahayakan anak-anak. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi menyangkut hak asasi manusia,” ujar Presiden BEM-KM UGM, Tiyo Ardianto, dalam keterangannya, yang dikirim, pada Jumat (25/9/2025).

Tak hanya persoalan kesehatan, BEM-KM UGM juga mempersoalkan dampak MBG terhadap sektor pendidikan. Mereka menuding pemerintah mengabaikan amanat konstitusi dengan memangkas alokasi anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG.

Baca juga: Keracunan MBG Kembali Terulang, Guru Besar UGM Soroti Lemahnya Regulasi dan Pengawasan

Merujuk rencana APBN 2026, BEM-KM mencatat adanya pemangkasan hingga 44 persen dari anggaran wajib 20 persen untuk sektor pendidikan. Dari total Rp 757,3 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, sebagian besar dialihkan ke MBG.

“Ini bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin undang-undang, tapi sekarang justru dikorbankan,” tegas Tiyo.

Karena itu, BEM-KM UGM mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap program MBG. Mereka menilai program ini tidak akan berjalan maksimal tanpa sistem pengawasan yang ketat dan transparan.

“Tanpa pengawasan yang benar, MBG hanya akan menambah daftar pelanggaran HAM. Presiden harus mengambil langkah serius sebelum lebih banyak anak menjadi korban,” imbuh Tiyo.

Kritik terhadap Sikap Prabowo soal Palestina

Selain itu, BEM-KM UGM menanggapi pernyataan Presiden Prabowo terkait konflik Israel-Palestina. Pernyataan Presiden yang mendukung solusi dua negara dinilai bertentangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang historis mendukung kemerdekaan penuh bagi Palestina.

“Solusi dua negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan sejarah keberpihakan kita pada rakyat Palestina. Konstitusi kita jelas menolak segala bentuk penjajahan,” ujar Tiyo.

Baca juga: Ekonom UGM Nilai Penempatan Dana Rp200 Triliun ke Bank Tak Langsung Gerakkan Sektor Riil

Menurutnya, sebagai kepala negara, Prabowo seharusnya menyuarakan sikap bangsa Indonesia secara utuh, bukan mengikuti narasi internasional yang justru mengabaikan akar masalah penjajahan.

“Sikap Presiden harus mencerminkan amanat konstitusi. Indonesia tidak pernah setengah hati dalam mendukung Palestina. Pernyataan semacam ini justru melemahkan posisi kita di kancah internasional,” pungkasnya.