Danais DIY Tahun 2026 dipangkas Jadi Rp 500 Miliar, Sultan HB X: "Ya Rapopo, Penghematan Semua Kena"

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Pemerintah pusat dikabarkan akan memangkas Dana Keistimewaan (Danais) untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun anggaran 2026 menjadi hanya Rp 500 miliar. Jumlah ini turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1 triliun.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X merespons kebijakan tersebut dengan tenang. Ia menyatakan bahwa pemotongan tersebut merupakan bagian dari efisiensi anggaran yang menyasar seluruh daerah.

"Ya rapopo (gapapa) dipotong, penghematan semua kena kan," ujar Sri Sultan kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, belum lama ini.

Baca juga: Danais DIY Kena Efisiensi Anggaran Rp 200 Miliar, Pemda diminta Cari Alternatif Lewat CSR

Meski Danais mengalami pengurangan, Sri Sultan memastikan bahwa program-program keistimewaan tetap akan dijalankan. Namun, skala pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

"Tetap sampai Kabupaten/Kota, program tetap jalan, yaa (skala) lebih kecil," tegasnya.

Informasi terkait pemangkasan Danais ini sebelumnya disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD DIY, Fajar Gegana. Ia menyebut, kabar tersebut berasal dari rapat bersama Kementerian Keuangan yang dihadiri anggota DPR RI.

"Dari informasi yang kami terima, Danais yang dialokasikan hanya Rp500 miliar. Padahal tahun lalu mencapai Rp1 triliun. Artinya dipotong separuh," kata Fajar.

Baca juga: Sambut Dubes Australia, Sultan HB X Ingin Jadi Lokasi Transit Penerbangan Australia

Fajar mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak pemangkasan tersebut, terutama bagi program-program pemberdayaan masyarakat dan sektor ekonomi berbasis budaya yang selama ini menjadi prioritas Danais.

"Kami berharap keputusan ini bisa direview kembali sebelum benar-benar diketok. Jangan sampai program-program strategis keistimewaan terganggu," ujarnya.

Sekadar informasi, danais selama ini menjadi instrumen utama dalam mendukung keistimewaan DIY, mencakup bidang pelestarian budaya, tata ruang, kelembagaan, hingga pendidikan. Penurunan alokasi tentu akan memaksa penyesuaian di berbagai lini program pembangunan berbasis keistimewaan.