Hanya 15 Persen Anak di DIY yang Lanjut Kuliah, DPRD DIY Desak Evaluasi Program Beasiswa

Ketua Komisi D DPRD DIY, R. B. Dwi Wahyu, saat ditemui pada Rabu (16/7/2025). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Disparitas atau kesenjangan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) nampak terlihat. Dimana, kini tingkat partisipasi pemuda Yogyakarta untuk melanjutkan ke perguruan tinggi menunjukkan angka yang memprihatinkan. Komisi D DPRD DIY mencatat, hanya sekitar 15 persen lulusan SMA/SMK di wilayah tersebut yang melanjutkan kuliah.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu B, menyebut fenomena ini sebagai alarm serius dalam dunia pendidikan DIY. Dalam konferensi pers di Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Rabu (16/7/2025), ia menilai kemiskinan menjadi salah satu faktor utama rendahnya akses pendidikan tinggi di kalangan generasi muda.

“Pemerintah perlu melakukan investigasi atau litigasi secara serius. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah karena kemiskinan?," ucapnya.

Komisi D DPRD DIY yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat telah mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, termasuk Balai Pemuda dan Olahraga (BPO), untuk melakukan deteksi dini dan memperluas jangkauan program beasiswa, salah satunya melalui skema Kuliah Istimewa.

Namun, Dwi mengkritik keterbatasan kuota serta cakupan program tersebut. Ia menyoroti bahwa beasiswa tersebut hanya diberikan untuk jenjang D4 dan dibatasi pada beberapa universitas tertentu di DIY.

"Saya mempertanyakan kenapa hanya D4, kenapa tidak S1 sekalian? Dan kenapa dibatasi hanya untuk universitas tertentu? Ini menyulitkan pilihan anak-anak kita,” tegasnya.

Baca juga: Ketua Komisi D DPRD DIY Apresiasi Program Sekolah Rakyat, Tapi Banyak yang Harus dibenahi, Apa Saja ?

Lebih lanjut, ia meminta agar MoU antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi diperluas agar tidak hanya mengakomodasi kampus tertentu. Menurutnya, program beasiswa tidak boleh membatasi mimpi dan pilihan mahasiswa hanya karena keterbatasan teknis.

"Jangan sampai anak kuliah bukan karena sesuai minat atau pilihan, tapi karena cuma itu satu-satunya kampus yang ditunjuk untuk program gratis. Ini sama saja menyandera,” ujarnya.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY per Maret 2024, lanjut Dwi, bahwa pendidikan menjadi penyumbang keempat terbesar dalam faktor penyebab kemiskinan di wilayah perkotaan. Ironisnya, wilayah urban seperti Yogyakarta seharusnya memiliki akses informasi dan pendidikan yang lebih baik.

Sementara, data DPRD DIY menyebutkan, tingkat pendidikan warga DIY saat ini masih didominasi lulusan SD sebesar 22,27 persen dan lulusan sekolah menengah sebanyak 39 persen. Selebihnya tidak menamatkan pendidikan formal.

Baca juga: 15 Tahun Menanti, UGM Kembalikan Artefak dan Kerangka Leluhur ke Komunitas Warloka: "Anggota Keluarga Kami Akhirnya Pulang"

Karena itu, Dwi juga mengingatkan bahwa program Beasiswa Istimewa tidak boleh semata-mata berlandaskan zonasi kantong kemiskinan, karena banyak warga kurang mampu justru tinggal di luar wilayah tersebut.

“Kalau pemerintah menjadikan pendidikan sebagai program prioritas, maka harus ada kajian menyeluruh. Jangan main-main dengan urusan pendidikan. Harus ditelusuri betul, kenapa anak-anak Yogyakarta hari ini tidak melanjutkan kuliah. Karena apa?” pungkasnya.