Ketua Komisi D DPRD DIY Apresiasi Program Sekolah Rakyat, Tapi Banyak yang Harus dibenahi, Apa Saja ?

Ketua Komisi D DPRD DIY, R. B. Dwi Wahyu, saat ditemui pada Rabu (16/7/2025). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Ketua Komisi D DPRD DIY, R. B. Dwi Wahyu, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat di DIY. Hal ini dikatakkan dalam jumpa pers yang digelar di kantornya pada Rabu (16/7/2025). Dimana, ia menyoroti berbagai persoalan teknis dan kesiapan yang dinilai masih minim, termasuk belum rampungnya juklak-juknis, kesiapan SDM, hingga kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang belum optimal.

Ditengah-tengah masalah itu, ada fakta lain yang menyebut bahwa sebanyak 29 anak dari program Sekolah Rakyat (SR) di DIY mengundurkan diri. Menanggapi hal ini, Dwi Wahyu mengaku belum mengetahui secara pasti penyebabnya. Namun ia menilai hal itu bisa jadi disebabkan oleh keraguan orang tua terhadap sistem pendidikan yang masih belum jelas.

“Saya belum tahu persis loh kenapa ya. Mungkin masih meragukan.Tapi saya kira bukan semata karena gaya semi-militer. Justru, menurut saya, SDM-nya saja belum beres, itu yang jadi masalah,” ujarnya.

Kemudian, menurutnya sejumlah aspek krusial lain seperti guru, kurikulum, hingga teknis pelaksanaan masih jauh dari kata siap. Ia menilai penyelenggaraan program ini tergesa-gesa dan belum berbasis kajian yang matang.

"SDM gurunya kan belum beres kita ini. Kolaborasi antara Dinas Sosial, PU, dan Dinas Pendidikan ini sebetulnya belum selesai. Juklak-juknisnya juga belum jadi, bahkan kita di daerah pun masih bingung,” katanya.

Baca juga: Sambangi Balai Lansia di Bantul, Komisi D DPRD DIY Soroti Daya Tampung dan Kurangnya Rekreasi Para Lansia

Ia menilai pendirian Sekolah Rakyat yang baru dilakukan di Kalasan dan Sonosewu belum mencerminkan distribusi kebutuhan yang merata. Padahal jika melihat basis program ini adalah bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, seharusnya wilayah lain seperti Gunungkidul dan Kulon Progo juga menjadi prioritas

“Kalau sekolah ini basisnya kemiskinan, memangnya kemiskinan cuma di dua itu? Seharusnya kan di Gunungkidul dan Kulon Progo juga,” tegasnya.

Meski begitu, dirinya mengapresiasi program SR tersebut, namun ia menyebut model pendidikan berasrama (boarding class) dalam Sekolah Rakyat adalah pendekatan yang menarik, tetapi tetap memerlukan sistem yang matang dan seleksi penerima manfaat yang tepat.

"Saya sangat setuju dengan sekolah rakyat tapi memang masih perlu kajian-kajian yang harus dipenuhi tadi itu. Dan saya kira lebih sepakat, kalau sekolah rakyat ini dalam perspektif pembelajaran terapkan boarding class,” tegasnya. 

Muatan Lokal Fondasi Pendidikan Karakter

Selain itu, ia menekankan pentingnya bahasa ibu dalam hal ini bahasa Jawa sebagai fondasi pendidikan karakter anak-anak termasuk nantinya yang akan diimplementasikan pada SR. Menurutnya, degradasi nilai dalam keluarga, seperti meningkatnya pernikahan dini, turut menggeser peran ibu dan nilai-nilai bahasa dalam pendidikan anak.

"Bahasa Jawa itu sebenarnya punya kekuatan dalam pembentukan karakter, karena masyarakat Jawa pintar memilih kata yang tepat untuk siapa. Itu yang sekarang mulai hilang,” jelasnya.

Baca juga: Alasan 29 Siswa Mengundurkan Diri Jelang Relaunching Sekolah Rakyat di DIY, Dinsos Tegaskan Proses Seleksi Libatkan Anak dan Orang Tua