JOGJA - Memasuki Bulan Bung Karno tahun 2026, Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali membuka ruang belajar budaya untuk memantik spirit nasionalisme dari Jogja untuk Indonesia. Momentum ini diperingati melalui rencana gelaran seni budaya bertajuk Kirab Budaya Tresno Pancasila pada Sabtu (6/6/2026) besok.
Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menjelaskan bahwa bulan Juni memiliki nilai sakral dalam sejarah bangsa. Mulai dari Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni, hingga peringatan wafatnya (khaul) Sang Proklamator pada 21 Juni.
Menurut Eko, Yogyakarta punya modal sejarah yang sangat kuat dalam menjaga keutuhan NKRI.
"Yogyakarta memegang peran penting dalam sejarah revolusi kemerdekaan bersama daerah lain, bahkan menjadi ibu kota revolusi Indonesia pada 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949. Bung Karno dan Bung Hatta bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Pakualam VIII berperan penting dalam menjaga NKRI dengan Jogja sebagai Ibukota Revolusi pada masa itu," ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Sejarah juga mencatat kontribusi besar tokoh-tokoh asal Yogyakarta dalam merumuskan dasar negara bersama Bung Karno di BPUPK, seperti Ki Bagus Hadikusumo, BPH Puruboyo, BPH Bintoro, Ki Hadjar Dewantara, hingga KH Abdul Kahar Muzakir.
"Atas dasar sejarah kuat ini, inisiatif PDI Perjuangan bersama DPRD dan Pemda DIY menghadirkan Perda No. 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan untuk terus menggelorakan Pancasila, mengokohkan NKRI, serta menghormati konstitusi dan keistimewaan DIY," tegas Eko.
Lebih lanjut, ia menyoroti berbagai tantangan sosial dan keamanan yang membayangi DIY saat ini. Mulai dari radikalisme, intoleransi, hingga kejahatan jalanan yang melibatkan anak usia sekolah.
"Ada berbagai tantangan dan ancaman serius mulai tindakan intoleransi, radikalisme, terorisme, hingga kejahatan luar biasa di mana anak usia sekolah yang memakan korban meninggal dunia. Tantangan dan ancaman ini harus segera diatasi, Pemda harus sinergi kolaborasi dengan kakuatan masyarakat selesaikan tantangan dan ancaman yang ada," katanya.
Tak hanya isu keamanan, Eko juga menaruh perhatian mendalam pada maraknya kasus korupsi dan suap di lembaga negara, salah satunya proses hukum oleh KPK di Kementerian Imigrasi baru-baru ini. Di sisi lain, masalah klasik DIY seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan wilayah juga masih membayangi.
Bagi Komisi A DPRD DIY, penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya lewat pendekatan hukum dan politik, melainkan harus menyentuh ranah kebudayaan. Sebagai langkah konkret, program 'Sinau Pancasila' dan 'Sinau Bhinneka Tunggal Ika' terus digulirkan ke masyarakat umum.
"Wujud nyata dari gerakan ini adalah gelaran Kirab Budaya Tresno Pancasila 2026 sebagai ruang kebudayaan atas pembatinan praktik Pancasila. Kata 'Tresno' merepresentasikan batin yang mendalam, keikhlasan, dan rela berkorban layaknya para pendiri bangsa," papar Eko.
Rute Kirab
Kirab Budaya Tresno Pancasila ini dipastikan akan berlangsung meriah. Agenda ini melibatkan barisan marching band, paguyuban bergada, sanggar seni, kampung wisata, komunitas onthel, hingga carnival. Keterlibatan Paguyuban Dimas Diajeng DIY dan Purna Paskibraka juga menjadi sorotan sebagai representasi karakter generasi muda.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung