Maruarar Sirait Kagum Bedah Rumah di Jogja Tertinggi Nasional, Sultan HB X : Mayoritas Pemohon Anak Muda

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengju Buwono X (kiri) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, pada Kamis (4/6/2026). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Program perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan lonjakan performa yang sangat signifikan sepanjang tahun berjalan. Tidak hanya memimpin dalam realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, bumi Mataram juga mencatat lonjakan fantastis pada program bedah rumah, dari yang semula hanya 105 unit pada tahun lalu, kini melesat menjadi 2.856 unit.

Prestasi ini menuai apresiasi langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Pujian tersebut dilontarkan Maruarar di hadapan unsur Forkopimda se-Jawa Bali dalam acara pengarahan bersama Menko Polkam, Mendagri, Menteri PKP, dan BPS di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis 4 Juni 2026.

Menurut Maruarar, DIY sukses menjadi wilayah dengan capaian tertinggi dalam pelaksanaan KUR Perumahan, program yang pertama kali diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Terima kasih Sri Sultan yang sangat membantu mengembangkan daerahnya, sehingga KUR perumahan ini pertama kali dibuat oleh Presiden Prabowo. Ini paling tinggi hari ini, terima kasih Pak Gubernur dukungannya," ujarnya kepada wartawan usai acara.

Berdasarkan data kementerian, kata dia, nilai realisasi KUR Perumahan di DIY telah menyentuh angka Rp 332 miliar yang tersebar kepada 966 penerima manfaat. Aliran dana tersebut menggerakkan berbagai sektor: pembiayaan bagi kontraktor sebesar Rp3,7 miliar, developer sebesar Rp 80,3 miliar, dan toko bangunan senilai Rp 61,5 miliar.

"Dari sisi suplai, nilai yang tercatat mencapai Rp 145 miliar. Sementara itu, dari sisi permintaan mencapai Rp 187 miliar sehingga total nilai KUR Perumahan di DIY mencapai Rp 332 miliar," ungkap Maruarar.

Selain urusan kredit, menurutnya intervensi pemerintah dalam merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Jogja juga bergerak masif. Dari 105 unit di tahun sebelumnya, tahun ini melonjak menjadi 2.856 unit rumah yang dibedah menjadi layak huni.

"Ini bedah rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Terima kasih Pak. Terima kasih," ucapnya.

Baca juga: Malioboro Terlalu Padat, Wali Kota Hasto Siapkan Taman Pintar Kedua di Giwangan : Edukasi Transportasi Laut-Udara

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menilai bahwa tren ini menjadi cerminan tingginya kebutuhan riil masyarakat terhadap hunian yang aman dan layak. Sultan mengungkapkan, gelombang permohonan ini didominasi oleh generasi muda.

"Ya itu permintaan publik ya. Saya kira mayoritas itu anak-anak muda. Yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang permohonan itu menjadi 2.000 sekian," kata Sri Sultan.

Meski begitu, Sultan memberikan catatan bahwa predikat "tertinggi" yang diraih DIY merujuk pada laju pertumbuhan atau persentase kenaikan program, bukan pada volume total rumah secara nasional.

"Yang tertinggi di Jogja bukan berarti jumlah rumahnya, tapi kenaikannya. Dari sekitar seratus unit menjadi lebih dari dua ribu unit," ucap Ngarsa Dalem.

Sebelumnya, terkait agenda pengarahan Forkopimda se-Jawa Bali tersebut, Sultan menjelaskan bahwa pertemuan lintas sektoral tersebut memetakan berbagai tantangan makro yang sedang dihadapi daerah saat ini, mulai dari sektor pembangunan hingga keamanan.