Jadi Pembicara Kuliah Umum UGM, Wakil Ketua KPK Dorong Perguruan Tinggi Jadi Garda Depan Cegah Korupsi

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (26/2/2026). (Istimewa)

JOGJA - Dalam menghadapi praktik korupsi yang semakin terselubung di balik prosedur administratif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya penguatan integritas di setiap level pengambil kebijakan. Langkah ini dianggap krusial untuk menutup celah penyimpangan dan memperbaiki tata kelola publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta (Polkesyo) pada Jumat (27/2). Forum bertema "Membangun Budaya Integritas di Perguruan Tinggi" ini mengatakan peran sivitas akademika sebagai motor pembentukan karakter antikorupsi.

Menurut Ibnu, perguruan tinggi bukan hanya pusat keilmuan, tetapi juga tempat menanamkan keteladanan integritas.

"Mahasiswa adalah calon pemimpin dan pengambil kebijakan di masa depan. Praktik korupsi tidak selalu muncul dari niat pribadi, tapi sering timbul dari kelemahan sistem yang memberi ruang penyimpangan," ujar Ibnu.

Ia pun menyebut, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada penindakan hukum. Pembenahan tata kelola dan penguatan integritas individu jauh lebih mendasar agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

Data terbaru Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 yang dirilis Transparency International Indonesia menunjukkan skor Indonesia berada di angka 34 dari 100, menurun dari skor 37 pada tahun sebelumnya, dan menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara.

"Yang perlu diperhatikan bukan hanya peringkat, tetapi tren penurunan dan akar masalahnya. Korupsi pada dasarnya merampas hak masyarakat, dari layanan pendidikan hingga pembangunan infrastruktur," jelas Ibnu.

Baca juga: Diduga Ada Anggotanya Korupsi Proyek DJKA, Komisi V DPR RI Dukung KPK Usut Tuntas

Sehari sebelumnya pada kuliah umum UGM ini, yakni di Polkesyo sehari sebelumnya, Ibnu menegaskan pendidikan antikorupsi (PAK) menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi. KPK melalui Direktorat Jejaring Pendidikan (Jardik) telah mengembangkan program mulai dari advokasi kebijakan, penyusunan standar kompetensi, pelatihan guru dan dosen, hingga penguatan kegiatan kemahasiswaan.

"Implementasi pendidikan antikorupsi dijalankan melalui dua pendekatan utama, yaitu mengintegrasikan nilai integritas ke dalam kurikulum dan memperkuat ekosistem pendidikan," imbuh Ibnu.

Menurutnya, strategi ini bertujuan membangun budaya antikorupsi yang tidak sekadar bersifat teoritis, tapi juga membentuk kesadaran dan praktik integritas yang berkelanjutan.

Selain itu, lanjut Ibnu, KPK juga mendorong penguatan kapasitas aparatur masa depan melalui pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan, termasuk di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), Politeknik Statistika, dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI STTD).

"Upaya ini merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang berintegritas. Pemberantasan korupsi adalah jawaban kolektif, di mana hukum tidak tunduk pada jabatan dan keadilan tidak tunduk pada kekuasaan. Tanpa budaya integritas yang kokoh, penindakan saja tidak cukup," tegas Ibnu.

Baca juga: Kritik Vonis 5 Bulan 3 Hari untuk Perdana Arie, Eks Wakil KPK Busyro Muqoddas Sebut Masih Ada Keadilan Tapi Idealnya Bebas