Pakar UGM Dan Mantan BMKG Dwikorita Minta Pemerintah Pakai Prinsip "Early Warning, Early Response", Buntut Banjir Bandang Sumatera dan Aceh

Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk “Menelisik Penyebab dan Dampak Banjir Bandang Sumatra”, yang digelar di Gedung Pusat UGM, Kamis (4/12/2025). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Mantan Kepala BMKG sekaligus Guru Besar Teknik Geologi UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., menekankan pentingnya penerapan prinsip early warning, early response menyusul bencana banjir bandang yang melanda Sumatera dan Aceh akhir November lalu.

Hal ini disampaikan dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk “Menelisik Penyebab dan Dampak Banjir Bandang Sumatra”, yang digelar di Gedung Pusat UGM, Kamis (4/12/2025).

Dwikorita menegaskan bahwa sistem peringatan dini Indonesia sejauh ini sudah berjalan efektif, dengan BMKG mengeluarkan peringatan sejak September dan memperbarui informasi pada 21 November mengenai wilayah yang berpotensi terdampak.

"Tantangannya muncul ketika kapasitas respons pemerintah daerah tidak berkembang secepat informasi yang diberikan. Early warning, early response. Peringatan dini harus selalu diikuti dengan respons dini,” ujarnya.

Dwikorita menambahkan bahwa efektivitas mitigasi tidak hanya terletak pada kemampuan mendeteksi ancaman, melainkan pada kesiapan bertindak setelah peringatan disampaikan. Sistem informasi yang kuat harus diimbangi dengan respons operasional yang cepat di tingkat daerah.

"Kesiapsiagaan harus berjalan seirama dengan dinamika cuaca ekstrem yang dapat berubah dari jam ke jam,” kata dia.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan teknis di lapangan, termasuk pemeriksaan tanggul, pengerukan sungai, pembersihan drainase, dan kesiapan alat berat. Dwikorita juga menyoroti perlunya komunikasi kebencanaan yang lebih efektif di masyarakat.

"Istilah siaga sering tidak dipahami masyarakat sehingga responsnya tidak muncul pada waktu yang dibutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, pakar lingkungan UGM, Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., menekankan pemulihan kawasan hulu sebagai komponen krusial dalam mengurangi risiko bencana jangka panjang.

Menurut Hatma, kerusakan ekosistem di daerah tangkapan air telah menurunkan kapasitas Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan debit air saat hujan ekstrem.

"Tanpa pemulihan ekosistem di kawasan hulu, risiko bencana akan tetap berada pada tingkat yang tinggi,” ujarnya.

Hatma menambahkan bahwa rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi, dan pengendalian perubahan penggunaan lahan harus menjadi prioritas bersama.

"Selain itu, pemetaan ulang kerentanan bencana penting agar pemerintah memiliki dasar kuat untuk penataan ruang dan relokasi warga di wilayah berisiko tinggi," jelas Hatma.

Dari perspektif kesehatan, Bayu Satria Wiratama, M.P.H., Ph.D., menekankan bahwa 24 - 72 jam pascabencana adalah fase yang menentukan. Ketersediaan air bersih, sanitasi, dan pengaturan ruang di shelter menjadi penentu untuk menekan risiko penyakit menular seperti leptospirosis dan diare.