Alasan Sosiolog UGM Sebut emokrasi Indonesia Masuki Era Ketidakpuasan Publik : "Kesenjangan Sosial Kian Parah"

Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DIY menggelar aksi demonstrasi di Pertigaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada Selasa (2/9/2025). (Istimewa)

JOGJA - Indeks demokrasi Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan terbaru The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan skor demokrasi Indonesia pada 2024 hanya berada di angka 6,44 dari skala 10. Peringkat global Indonesia pun turun ke posisi 59, setelah sebelumnya bertengger di posisi 52 pada 2021, lalu merosot ke 54 (2022) dan 56 (2023).

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Fina Itriyati, menilai kondisi ini sebagai bagian dari gelombang besar ketidakpuasan masyarakat terhadap proses demokrasi yang tengah berlangsung. Ia menyebut, Indonesia kini memasuki masa yang disebut sebagai popular discontent atau era ketidakpuasan publik.

"Pasca reformasi, Indonesia sempat dianggap sebagai model sukses demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Namun kini, di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo, kita menyaksikan gejala ketidakpuasan yang makin masif," ujar Fina dalam kuliah umum bertema "Masa Depan Demokrasi di Era Popular Discontent" di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, belum lama ini.

Senada dengan itu, Guru Besar University of Melbourne, Prof. Vedi Hadiz, menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan optimal dalam situasi ketimpangan sosial yang parah seperti yang tengah dialami Indonesia.

"Dalam kondisi kesenjangan yang semakin tajam, bagaimana kita bisa berharap pada demokrasi untuk memenuhi harapan publik?" ucap Vedi.

Baca juga: Marak Keracunan MBG, DPRD DIY Desak Evaluasi Menyeluruh Hingga Serahkan Ke Sekolah Lewat Dinas Pendidikan

Menurut Vedi, kekecewaan publik terhadap demokrasi berkaitan erat dengan dampak globalisasi ekonomi dan neoliberalisme yang memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang. Ia mencontohkan situasi di Amerika Serikat dan Tiongkok yang meski memiliki kekuatan ekonomi besar, tetap menghadapi kesenjangan sosial yang serius.

"Indonesia juga mengalaminya. Masalahnya, alat-alat yang kita gunakan untuk mengukur ketimpangan ini masih sangat terbatas. Selama ini kita hanya mengandalkan Gini Ratio, padahal itu belum cukup menggambarkan ketidakmerataan yang terjadi," jelasnya.

Vedi juga mengaitkan meningkatnya ketidakpuasan publik dengan terhambatnya mobilitas sosial, terutama di kalangan pekerja. Menurutnya, banyak pekerja yang merasa penghasilannya tidak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan.

"Di Jawa, kita menyebutnya 'nerimo'. Tapi kondisi ini muncul karena kebijakan-kebijakan publik lebih sering berpihak pada segelintir elite ekonomi," kata Vedi.

Baca juga: Keracunan MBG Kembali Terulang, Guru Besar UGM Soroti Lemahnya Regulasi dan Pengawasan

Ia menyebut bahwa kebijakan yang diambil cenderung mengakomodasi kepentingan kelompok kecil yang menguasai sebagian besar kekayaan nasional. Kondisi ini, lanjut Vedi, menjadi latar belakang munculnya berbagai bentuk protes sosial belakangan ini. Ia menilai gelombang protes tersebut merupakan cerminan dari kegagalan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat luas.

“Demokrasi seharusnya menjadi arena kontestasi yang adil. Namun realitanya, tidak semua kepentingan memiliki kekuatan yang sama di dalam arena itu. Yang dominan tetap kelompok pemilik modal,” tegasnya.