Marak Keracunan MBG, DPRD DIY Desak Evaluasi Menyeluruh Hingga Serahkan Ke Sekolah Lewat Dinas Pendidikan

Ketua Komisi D DPRD DIY, R.B. Dwi Wahyu (Olivia Rianjani)

JOGJA - Ketua Komisi D DPRD DIY, R.B Dwi Wahyu, menyoroti masih lemahnya sistem distribusi dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di DIY. Ia menilai, salah satu penyebab rentannya kasus keracunan makanan adalah soal jeda waktu antara proses memasak dan penyajian makanan kepada siswa.

Pernyataan ini datang di tengah meningkatnya sorotan terhadap program MBG di berbagai daerah, termasuk DIY. Per akhir September 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat sedikitnya 6.452 kasus keracunan yang diduga akibat menu MBG. Sementara itu, data resmi dari Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan BPOM menyebutkan jumlah total korban mencapai sekitar 5.000 orang, termasuk di wilayah DIY.

“Karena temuan-temuanya salah satunya adalah jeda waktu, jeda waktu itu karena jam 2 mungkin sudah masak dan pasti setengah 12 waktu disajikan pasti ada yang basi,” ujar Dwi Wahyu kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).

Menurutnya, meskipun kontrol sudah melibatkan ahli gizi dan lembaga seperti BPOM, pengawasan masih belum optimal.

“Kontrolnya walaupun sudah melibatkan ahli gizi dan BPOM begitu, menurut saya juga belum optimal. Maka ini harus dieliminir. Dieliminirnya seperti apa? Pasti mengeliminirkan distribusinya. Distribusi makan supaya segar itu tidak makan waktu, itu distribusinya yang harus ditinjau kembali,” tegasnya.

Dwi Wahyu menegaskan bahwa program MBG tidak perlu dihentikan, namun mekanisme pelaksanaannya harus ditata ulang agar lebih efektif dan tepat sasaran.

“Maka menurut efektif saya adalah MBG tetap jalan, tetapi serahkan kepada sekolahan yang dikomandani oleh dinas pendidikan sesuai dengan tingkatannya. Kalau SD, SMP punya kabupaten/kota. Kalau SMK, SMA itu punya DIY, itu saja serahkan kepada sekolahan,” ujarnya.

Baca juga: DPRD DIY Dukung Sultan HB X Usulkan Transformasi BUKP Gunungkidul Jadi Perseroan Daerah

Ia juga mempertanyakan efektivitas anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dapur MBG. Di tahun ini, menurutnya, Disdikpora mengeluarkan anggaran dari APBD yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

“Di tahun ini, saya lupa ada berapa? 11 atau 16 miliar ya? Saya lupa bahwa Disdikpora mengeluarkan anggaran APBD untuk membuat dapur MBG. Nah itu dapur APBD punya siapa? Kenapa tidak anggaran ini diberikan kepada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan?” katanya.

Dwi menyayangkan kebijakan MBG yang dinilainya terlalu tergesa-gesa diterapkan tanpa kajian dan riset yang matang.

“Ini kesalahan kita, ini kebijakan yang terlalu cepat harus dilaksanakan tetapi tidak melalui kajian. Menurut saya seperti ini. Kalau ini ngomongin makanan bergizi, maka tidak semua murid butuh gizi, karena di rumahnya sudah bergizi mungkin. Maka harus ada kajian dan riset bahwa sekolah-sekolah mana yang sebetulnya layak mendapatkan MBG. Nah ini belum dilalui,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan dapur MBG di sekolah-sekolah sebelum alokasi anggaran dilakukan. Ia juga mendukung jika APBD nantinya diberi kewenangan untuk membangun dapur sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

“Sehingga ketemu berapa dapur MBG di sekolah itu dibutuhkan. Kalaupun APBD nanti diberikan kewenangan untuk membuat dapur, ya enggak apa-apa,” ucapnya.