Soal Kontroversial Pernyataan Pejabat, Pakar Komunikasi Politik UGM Minta Ubah Gaya Komunikasi : Pejabat Harus Representasikan Lembaga, Bukan Diri

Ilustrasi (Istimewa (via e-mail))

JOGJA - Pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut tuntutan mahasiswa “17+8” sebagai suara dari “sebagian kecil rakyat” menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Meski Purbaya telah menyampaikan permintaan maaf, banyak pihak menilai ucapan tersebut tidak pantas keluar dari seorang pejabat publik.

Insiden ini mengingatkan publik pada kasus serupa beberapa waktu lalu, ketika Menteri Agama Nasarudin juga harus meminta maaf usai pernyataannya yang dianggap merendahkan profesi guru.Menanggapi hal ini, pakar komunikasi politik sekaligus Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Nyarwi Ahmad, Ph.D, menilai gaya komunikasi pejabat publik menjadi salah satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian serius.

“Yang pertama, tentu masing-masing pejabat bisa saja punya gaya atau style dalam komunikasi,” ujar Nyarwi saat diwawancarai pada Senin (15/9/2025).

Baca juga: Soroti Tuduhan Makar dalam Demonstrasi Pekan Lalu, PSKP UGM Sebut Bentuk Ketakutan Elite Hingga Minta Presiden Tidak Asal Nuduh

Namun menurutnya, gaya komunikasi itu tidak bisa dilepaskan dari ekspektasi publik terhadap seorang pemimpin atau tokoh negara. Masyarakat, kata dia, berharap pejabat negara mampu menjadi sosok yang mendengarkan, menampung aspirasi, dan memahami kebutuhan rakyat.

“Biasanya kan masyarakat itu sudah punya bayangan, kalau seorang tokoh publik atau pimpinan negara itu seharusnya lebih mendengar, lebih peka terhadap harapan masyarakat,” jelasnya.

Nyarwi menilai ucapan Purbaya telah menimbulkan kontroversi yang tidak hanya berdampak pada persepsi publik, tetapi juga bisa memicu gelombang reaksi yang lebih besar, termasuk aksi massa. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam setiap pernyataan pejabat publik.

“Ya saya kira Menteri Keuangan harus memperbaiki gaya komunikasinya, karena tidak bisa lagi merepresentasikan sekadar dirinya sendiri, tapi juga lembaga negara yang dipimpinnya,” tegas Nyarwi.

Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa pernyataan pejabat yang terus menimbulkan polemik dapat berpengaruh pada dinamika pasar, menurunkan kepercayaan publik, bahkan mencoreng reputasi presiden sebagai kepala pemerintahan.

“Kalau ini dibiarkan, bukan hanya kepercayaan terhadap menteri yang turun, tapi bisa berimbas pada citra presiden dan pemerintah secara keseluruhan,” katanya.

Baca juga: Diduga Terjangkit Virus Mematikan, Anak Gajah di Tesso Nilo Mati Mendadak, Guru Besar UGM Sampaikan Hal Ini Ini

Sebagai solusi, Nyarwi menyarankan perlunya pembentukan tim komunikasi publik di setiap kementerian, termasuk penunjukan juru bicara resmi, untuk memastikan pesan-pesan pemerintah tersampaikan secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Semua kembali lagi ke arah kebijakan yang mau dicapai. Itu semua butuh political will dari pejabatnya, dari tingkat atas sampai ke level kementerian,” pungkasnya.