Tinjau Langsung Proyek Strategis Gedung Baru DPRD DIY, KPK Kawal Ketat Pembangunan

KPK meninjau gedung baru DPRD DIY, pada Selasa (29/7/2025). (Istimewa)

JOGJA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan keseriusannya dalam mengawal proyek strategis pemerintah daerah dengan melakukan monitoring langsung pembangunan gedung baru DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (29/7/2025).

Tim dari KPK turun langsung ke lokasi proyek untuk melakukan pengecekan menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga perkembangan fisik di lapangan.

Kasatgas Koordinator dan Supervisi Pencegahan Wilayah Jateng-DIY KPK, Azril Zah, mengatakan bahwa langkah ini dilakukan dalam rangka pengawasan dan supervisi agar proyek berjalan sesuai aturan dan terhindar dari penyimpangan.

“Transparansi dalam setiap tahap pembangunan adalah hal yang sangat penting. Kami akan terus memastikan bahwa anggaran digunakan dengan benar dan proyek ini selesai sesuai rencana,” ujarnya, saat ditemui di lokasi proyek.

Azril menekankan bahwa pengawasan terhadap proyek strategis seperti pembangunan gedung DPRD DIY sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi sejak awal. Menurutnya, keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga dari proses yang dilakukan secara tertib dan akuntabel.

“Proyek pembangunan gedung DPRD DIY harus berjalan sesuai rencana, baik dari sisi anggaran maupun teknis, untuk menghindari adanya kebocoran dana yang dapat merugikan masyarakat,” tegasnya.

Dari hasil pemantauan, Azril menyebutkan bahwa progres pembangunan saat ini justru berada 3,3 persen di atas target. Meskipun mendahului jadwal, proyek tetap dinilai masih "on the track".

Baca juga: Ketua Komisi D DPRD DIY Soroti Pengadaan Seragam Sekolah: Harus Transparan dan Gunakan E-Katalog

"Kita menjaga betul proyek-proyek strategis seperti ini jangan sampai ada korupsi, itu yang terpenting. Apalagi proyek pembangunan ini adalah yang terbesar di Pemda DIY,” ujarnya.

Selain dari aspek teknis, KPK juga mengingatkan pentingnya mutu proyek dan kelengkapan administrasi. Hal ini dinilai penting agar tidak menimbulkan potensi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di kemudian hari.

“Tidak hanya dari sisi fisik, dukungan administrasinya juga harus lengkap. Sehingga saat nanti proyek selesai, tidak ada persoalan yang muncul,” jelas Azril.

Dalam kegiatan monitoring ini, KPK turut didampingi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perwakilan BPK, Eko Herman, menyatakan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pengeluaran negara.

“Sebagai pihak yang bertanggung jawab, kami hadir untuk memastikan anggaran digunakan dengan efisien dan sesuai dengan perencanaan. Pengawasan yang ketat adalah kunci untuk mencegah potensi kerugian negara,” ujar Eko.

Baca juga: Upaya Kurangi Kenakalan Remaja dan Brantas Bibit Koruptor, DPRD DIY Usulan Tambahan Eskul Bela Diri Di Sekolah Rakyat