Alasan 29 Siswa Mengundurkan Diri Jelang Relaunching, Dinsos DIY Tegaskan Seleksi SR Libatkan Anak dan Orang Tua

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Endang Patmintarsih (kiri). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Menjelang re-launching dua Sekolah Rakyat (SR) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dinas Sosial (Dinsos) DIY mengungkapkan sebanyak 29 siswa tercatat mengundurkan diri.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Endang Patmintarsih, bahwa keputusan itu sebagian besar dipicu oleh keinginan anak untuk tetap bersekolah di sekolah umum serta kekhawatiran akan adaptasi di lingkungan baru.

“Ada yang mengundurkan diri karena mereka masih kepengen di sekolah umum. Alasannya juga ada yang bilang, ‘Saya nggak bisa main nanti’, ‘Saya nggak bisa main dengan teman-teman’,” ujar Endang saat ditemui wartawan, Senin (14/7/2025).

Dari dua SR yang berada di Sonosewu dan Purwomartani, total 29 siswa yang telah mengundurkan diri telah langsung digantikan oleh siswa lain, sehingga saat ini seluruh kuota telah terisi penuh.

“Jumlahnya ada 26 yang pertama, lalu menyusul 3 orang. Jadi total 29. Tapi sudah langsung kita isi. Jadi hari ini untuk penerimaan masuk full,” ungkap Endang.

Meski demikian, ia menekankan bahwa proses perekrutan siswa SR dilakukan dengan pendekatan langsung kepada anak dan orang tua agar keduanya memahami dan siap menjalani proses pendidikan di sekolah berasrama.

Baca juga: Dinsos DIY: Sekolah Rakyat Masih Tahap Transisi, Pemda Diminta Siapkan Lahan Permanen

"Semangat orang tua ada, semangat anak harus ada. Karena kalau nggak, nanti mereka boarding school, orang tuanya yang tidak berkenan atau anaknya yang tidak mau, ini menjadi masalah nanti,” ujarnya.

Terkait data siswa SR, lanjut Endang, bahwa seleksi siswa dilakukan berdasarkan data sosial ekonomi, yakni menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS-an) yang kini menjadi acuan pemerintah pusat.

“Kita padankan dengan DTKS-an, yang harus masuk desil satu atau dua. Kalau ada yang tidak masuk tapi benar-benar miskin dan ingin sekolah, itu kita rekrut. Sudah kita koordinasikan dengan Pak Menteri Sosial bahwa itu diperbolehkan,” imbuhnya.

Baca juga: Penuh Haru dan Semangat Sembara, Begini Antuasiasme Orang Tua dan Siswa di DIY Sambut Hari Perdana Masuk Sekolah Rakyat

Oleh karena itu, Endang juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa layak namun belum terdaftar dalam DTKS-an agar mengajukan usulan melalui jalur musyawarah desa. 

“Proses pengusulan data itu masih tetap jalan. Yang mengusulkan dari bawah seperti Pak Dukuh, Pak RT, RW, dan kepala desa. Nantinya diterima oleh Kementerian Sosial dan diusulkan ke BPS,” pungkasnya.