Wacana Kopdes Jadi Penyalur Barang Subsidi, Menkeu Purbaya : Bisa Untung Kalo Nggak Korupsi

Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, saat ditemui di kawasan Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, meluruskan informasi terkait skema anggaran program pembiayaan koperasi di Indonesia. Purbaya menegaskan bahwa program tersebut merupakan megaproyek jangka panjang dengan nilai yang sangat fantastis, bukan sekadar ratusan miliar rupiah.

Hal tersebut disampaikannya usai membuka acara Pasar Rakyat UMi 2026 di Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Kamis (16/7/2026).

Purbaya secara tegas membantah pernyataan yang menyebut anggaran koperasi hanya berkisar di angka Rp 300 miliar yang diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Anda mendengarnya sepenggal-sepenggal, ini kan program besar senilai (yang benar) Rp140 triliun selama 6 tahun," ujar Purbaya meluruskan pertanyaan wartawan.

Baca juga: Sebut Masih Fokus Program MBG, Menkeu Purbaya Belum Akan Audit Dugaan Markup Mobil Kopdes Rp 5,5 Triliun

Purbaya menjelaskan mekanisme pendanaan dari program raksasa ini. Sumber dana awal akan disokong oleh perbankan pelat merah, namun pemerintah yang akan bertanggung jawab penuh atas pengembaliannya.

"Program tersebut akan didanai melalui pinjaman Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), tapi saya (Pemerintah) yang akan mencicil pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan mungkin sekitar Rp 40 triliun sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi," jelasnya.

Purbaya menjamin bahwa aspek finansial dari program ini sudah sangat solid dan tidak lagi menyisakan persoalan. Fokus pemerintah saat ini telah bergeser pada tata kelola di lapangan agar dana jumbo tersebut tepat sasaran.

"Jadi, untuk masalah pendanaan sebenarnya sudah tidak ada isu lagi. Hanya yang paling penting saat ini adalah pelaksanaannya harus lebih rapi, bersih, dan meminimalkan kebocoran. Itu yang dipentingkan ke depan," tegas Purbaya.

Mengenai kecukupan anggaran tersebut untuk membiayai Koperasi Desa (Kopdes), ia menjawab dengan optimis.

"Cukup," katanya singkat.

Subsidi Tenaga Kerja dan Distribusi Satu Pintu

Lanjut Purbaya menambahkan bahwa dalam implementasinya, pemerintah juga memberikan kelonggaran berupa subsidi tenaga kerja pada tahap awal operasional koperasi. Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di lapangan.

"Ada sedikit tambahan kepegawaian dimana dua tahun pertama dibiayai negara, satu setengah tahun pertama. Setelah masa pelatihan selesai, mereka harus bisa mandiri," imbuh Purbaya.

Ia menilai, langkah paling strategis yang diputuskan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan program ini adalah dengan memusatkan seluruh distribusi barang bersubsidi hanya melalui satu pintu, yakni Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Purbaya, keputusan krusial ini diambil langsung dalam rapat kabinet bersama Presiden, dengan tujuan menutup celah kebocoran distribusi di luar jalur resmi.

"Kemarin sudah diputuskan dalam rapat kabinet bahwa semua barang-barang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan diluar itu," kata Purbaya.

Baca juga: Pakar UGM Sebut Koperasi Desa Merah Putih Ancam Demokrasi Ekonomi : "Dibentuk Lewat Instruksi Politik, Bukan Kebutuhan Warga"

Oleh karena itu, dengan hak eksklusif penyaluran barang subsidi tersebut, ia mengaku optimis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan memiliki fundamental bisnis yang sehat dan menghasilkan profit, asalkan dikelola dengan integritas tinggi.

"Jadi seharusnya dari skema itu saja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti bisa untung asal tidak ada korupsi harusnya aman," pungkasnya.