Bukan Cuma Soal Selera, Ahli UGM Ungkap Tantangan Logistik di Balik Rendahnya Konsumsi Ikan di Jawa

Potret ikan layak konsumsi (Istimewa)

JOGJA - Indonesia menyandang status sebagai negara maritim dengan produksi perikanan terbesar kedua di dunia. Namun, besarnya produksi tersebut nyatanya belum berbanding lurus dengan tingkat konsumsi ikan masyarakatnya, terutama di Pulau Jawa.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, total produksi perikanan nasional pada 2025 mencapai 26,25 juta ton. Kendati demikian, Angka Konsumsi Ikan (AKI) nasional tahun 2024 hanya menyentuh 58,76 kg/kapita/tahun. Angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan konsumsi masyarakat di Indonesia Timur yang mampu mencapai 77 hingga 82 kg/kapita/tahun.

Guru Besar Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Alim Isnansetyo, M.Sc., menyoroti fenomena rendahnya konsumsi ikan di Jawa, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, ada tiga faktor utama yang menjadi penghambat.

Baca juga: Kedok Ojol Jadi Sindikat Pil Koplo Lintas DIY - Jateng Raup Omzet Setengah Miliar

Faktor pertama yang paling mendasar adalah kebiasaan makan. Prof. Alim menjelaskan, pola makan masyarakat di Jawa sejak kecil cenderung bertumpu pada sumber protein nabati seperti tahu, tempe, atau ayam.

"Di Jawa, sebagian besar sumber lauk di meja makan mereka sehari-hari bukan ikan. Sebab, masyarakat Jawa sejak kecil dibiasakan makan protein dari ayam, tahu, atau tempe. Sementara di Indonesia Timur, sejak kecil mereka sudah dibiasakan untuk makan ikan," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Selain itu, kurangnya literasi gizi juga menjadi penghambat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa ikan mengandung asam amino lengkap dan omega-3 yang vital bagi kesehatan jantung serta kecerdasan otak.

"Ditambah lagi, minimnya ketersediaan produk olahan ikan yang siap santap membuat masyarakat enggan mengolah ikan sendiri," katanya.

Faktor ketiga berkaitan dengan kendala logistik. Mengingat sebagian besar sumber ikan berasal dari wilayah Indonesia Timur, distribusi ke pulau-pulau dengan populasi tinggi seperti Jawa memerlukan penanganan khusus.

"Logistik untuk mengirim ke daerah-daerah yang mempunyai populasi tinggi itu kan memerlukan waktu dan biaya, juga memerlukan penanganan khusus. Tidak semua daerah mempunyai logistik yang memadai, sehingga distribusi itu terbatas," jelas Prof. Alim.

Baca juga: Eks Ketua BEM KM UGM Tiyo: Laporan Hukum Tidak Menghentikan Langkah Saya Mengawasi Bangsa

Sifat ikan yang mudah rusak (perishable) menuntut sistem rantai dingin (cold chain) yang mumpuni.

"Tanpa fasilitas tersebut, kualitas ikan saat sampai di tangan konsumen akan menurun, yang pada akhirnya memengaruhi minat beli," jelasnya.

Rendahnya konsumsi ikan ini, lanjut Alim, menjadi pisau bermata dua bagi sektor perikanan. Daya serap konsumen yang rendah menyebabkan harga ikan menjadi sangat sensitif. Ketika hasil tangkapan nelayan melimpah, harga justru jatuh karena tidak dibarengi dengan permintaan pasar yang kuat.

Di sisi lain, Prof. Alim juga mewanti-wanti adanya ancaman overfishing di beberapa titik akibat manajemen ekosistem yang kurang ketat. Ia menekankan perlunya langkah nyata dari pemerintah dan pemangku kepentingan, mulai dari edukasi dini bagi generasi muda, hilirisasi produk olahan ikan siap santap, hingga perbaikan infrastruktur logistik.

"Pemerintah harus terus menindak tegas pelaku kerusakan ekosistem dan mengatasi overfishing demi menjaga kualitas dan keberlanjutan sektor maritim di Indonesia. Penegakan hukum dan kawasan konservasi harus dijaga dengan ketat," pungkasnya.