Hasto Kristiyanto Bantah PDIP Dalang Demo :"Kami Kebal Tudingan"

JOGJA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, angkat bicara menanggapi maraknya tudingan yang menyebut partainya berada di balik aksi unjuk rasa massa yang terjadi belakangan ini. Hasto memilih merespons tuduhan tersebut dengan tenang dan menegaskan bahwa partainya tidak akan terpengaruh.

Menurut Hasto, segala bentuk tekanan politik maupun tuduhan miring terhadap PDIP dianggap sebagai ujian untuk menguji komitmen partai terhadap akar rumput. Ia memastikan bahwa seluruh kader PDIP tetap solid dan tidak merasa gentar.

"Ketika PDI Perjuangan dituduh dengan berbagai tuduhan apa pun, selama kami setia pada jalan kerakyatan, setia pada jalan ideologi Pancasila, pada watak pembebasan bagi rakyat tertindas dan rakyat miskin, ya kami akan kebal terhadap berbagai tuduhan tersebut," ujarnya, kepada wartawan usai menghadiri peluncuran buku Prof. Mahfud MD di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Kamis (25/6/2026).

Baca juga: Aksi Simbolik Massa IMM DIY, Topo Bisu Hadap Keraton Jogja Hingga Tabur Bunga di Halaman Kantor DPRD DIY

Hasto menyebut, tuduhan sebagai "dalang demo" justru menjadi momentum bagi internal partai untuk semakin memperkuat jati diri politik kerakyatannya. Baginya, perjuangan akan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial tetap menjadi prioritas utama di atas segala manuver politik yang diarahkan kepada partainya.

"Yang penting bagi kami, seluruh jajaran PDI Perjuangan dengan berbagai tuduhan itu justru semakin setia pada jalan kerakyatan, semakin setia pada jalan pembebasan sebagai watak sejati dari Pancasila," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga melontarkan pandangannya mengenai dinamika kekuasaan saat ini. Ia mengingatkan pemerintah agar lebih terbuka terhadap aspirasi kritis masyarakat. Mengutip tesis power tends to collapse, Hasto menekankan bahwa sebuah kekuasaan berisiko tumbang jika abai terhadap suara rakyat.

"Bagi kami, kekuasaan politik di mana pun di dunia ini harus mendengarkan suara-suara kritis, harus mendengarkan suara rakyat, karena power tends to collapse," tegasnya.

Baca juga: Usai Muncul Pengakuan Mahasiswa UBK Terima Suap Usai Temuinya, Sekjen PDIP Hasto Minta Gibran Klarifikasi

Oleh karena itu, Hasto kembali mengingatkan tentang perbedaan mendasar antara negara demokratis dan otoriter. Ia menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, hak untuk bersuara dan berserikat adalah amanat konstitusi yang mutlak dihormati dan tidak boleh dibungkam.

"Esensi dari pengelolaan pemerintahan adalah pencapaian tujuan bersama dan keadilan bagi seluruh warga negara," pungkasnya.