Aksi Simbolik Massa IMM DIY, Topo Bisu Hadap Keraton Jogja Hingga Tabur Bunga di Halaman Kantor DPRD DIY

Aksi simbolik tabur bunga oleh massa IMM DIY di depan halaman Kantor DPRD DIY, pada Senin (22/6/2026). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin (22/6/2026). Aksi yang melibatkan sekitar 500 kader ini diawali dari kawasan Titik Nol Kilometer sebelum bergerak menuju Kantor DPRD DIY.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah poster keluhan terhadap program - program pemerintah saat ini yang dinilai tidak pro masyarakat terutama program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Salah satu massa pada orasinya, menegaskan bahwa aksi hari ini adalah komitmen kader untuk memperjuangkan perubahan. Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memanusiakan manusia serta kegagalan dalam memenuhi janji kampanye.

"Kita hanya diberikan tiga pilihan yakni hari kemarin adalah bentuk kegagalan, hari ini adalah bentuk perjuangan, maka hari esok adalah sebuah perubahan. Jika hari ini kader IMM tidak bergerak, maka bangsa ini akan hilang," tegas orator tersebut.

Ia juga menyoroti janji Presiden Prabowo terkait penyediaan 19 juta lapangan kerja.

"Kita melihat rakyat kecil terlantar dan kesulitan mencari pekerjaan, sementara posisi-posisi strategis justru diisi oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan. Apakah ini pantas?," ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti adanya kecenderungan militerisasi dalam dunia pendidikan yang dinilai sebagai upaya membungkam daya kritis masyarakat.

"Ketika kita melihat pendidikan dan kebijakan yang hari ini menindas masyarakat, maka hanya ada satu kata yaitu Lawan!," ujar orator itu.

Menjelang sore hari, massa melakukan aksi teatrikal dimana seorang peserta aksi tampak tengkurap di tengah jalan dengan taburan bunga di atas tubuhnya. Aksi tersebut merupakan simbol duka mendalam atas kondisi negara yang dinilai sedang kacau-balau.

Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM DIY, Ahsan Taqwin, mengatakan bahwa simbol taburan bunga tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas situasi republik ini.

"Itu maknanya adalah bentuk duka kita terhadap situasi negara ini yang kacau-balau. Ya ini menjadi pertanyaan besar, apakah Prabowo ini salah urus negara atau salah pilih pengurus? Jadi ini bentuk duka kita menggunakan simbol-simbol bunga itu," ujarnya kepada wartawan di sela-sela aksi.

Ahsan menyampaikan, sebelumnya massa juga melakukan aksi topo bisu di Titik Nol Kilometer sebagai bentuk pengaduan kepada pemerintah daerah.

"Tadi kami juga di Nol KM melakukan topo bisu, berjemur di bawah terik matahari menghadap ke Keraton sebagai simbol bentuk pengaduan kami kepada pemerintah provinsi, utamanya dari Gubernur, bahwasanya situasi republik ini sedang tidak baik-baik saja," jelasnya.

Baca juga: DPRD DIY Tegaskan Bakal Libatkan Semua Fraksi Usai Aksi Sempat Memanas

Lima Tuntutan IMM DIY

Aksi topo bisu menghadap Keraton Jogja oleh massa IMM DIY, pada Senin (22/6/2026). (Istimewa)

​Lebih lanjut, Ahsan Taqwin merinci lima tuntutan utama IMM DIY. Pertama, mendesak pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Kami melihat dua program itu memiliki keuntungan yang sangat besar dan menyebabkan alokasi anggaran di sektor lain terpotong. Dari dialog saya dengan kepala desa di Bantul, muncul keresahan karena mereka dituntut fokus pada Koperasi Desa Merah Putih, sehingga program prioritas lain untuk pengentasan kemiskinan justru terhambat," papar Ahsan.

Kedua, mendesak reorientasi APBN agar lebih fokus pada pendidikan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Ketiga, mendesak penghentian militerisasi dan mengembalikan fungsi TNI/Polri ke barak agar tidak mengganggu stabilitas demokrasi. Keempat, reformasi ekonomi yang berkeadilan di tengah melemahnya rupiah dan naiknya harga bahan pokok.

Terakhir, mendesak penguatan demokrasi serta pelibatan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses kebijakan.

Baca juga: Ekonom UGM Kritik Pengesahan UU P2SK ditengah Rupiah & IHSG Terpuruk

Oleh karena itu, .assa aksi berharap dapat ditemui oleh pimpinan DPRD DIY dan pimpinan fraksi untuk membangun komitmen bersama dalam mengawal kebijakan nasional yang diimplementasikan di daerah.

"Harapan kami adalah kami bisa bersama-sama dengan DPRD DIY untuk menegaskan sikap dan membangun komitmen bersama mengawal dan mengevaluasi segala program atau kebijakan yang problematik, karena program nasional seperti KDMP dan MBG itu implementasinya berada di tingkat daerah," pungkas Ahsan.

Hingga saat ini aksi masih berlangung dan belum ada perwakilan dari DPRD DIY yang menemui massa.