Hadiri Forum Kepala Daerah Jawa-Bali di Jogja, Lucky Hakim Sentil Gaya Flexing Pejabat Hingga Korupsi BGN :"Kita dibayar Rakyat"

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, saat ditemui usai acara perkumpulan Kepala daerah beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa dan Bali di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Kepala daerah beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa dan Bali menggelar pertemuan tingkat tinggi di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026). Pertemuan ini diadakan untuk membedah berbagai isu strategis, mulai dari perumahan rakyat, data statistik, hingga penguatan keamanan wilayah.

Namun, di luar agenda makro tersebut, sorotan tajam justru mengarah pada komitmen integritas para pejabat daerah. Fenomena flexing (pamer kemewahan) hingga potensi tindakan koruptif berkedok program administratif menjadi alarm keras bagi para kepala daerah yang hadir.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi wadah krusial untuk mengidentifikasi persoalan spesifik di setiap wilayah Jawa dan Bali sebelum menelurkan kebijakan konkret.

"Ya menyangkut masalah pembangunan, masalah perumahan, masalah BPS. Tapi masih berkembang karena identifikasi saja," ujar Sri Sultan saat ditemui usai acara.

Beliau menyampaikan bahwa arahan dari pemerintah pusat dalam forum ini memang masih bersifat makro karena keterbatasan waktu. Tantangan selanjutnya ada di tangan masing-masing kepala daerah untuk mengendalikan wilayahnya.

"Mereka acaranya kan makro semua karena waktunya terbatas, hanya identifikasi saja. Mungkin dasarnya beda, alasannya beda. Jadi identifikasinya, sekarang bagaimana daerah ini bisa mengontrol sesuai tantangan," katanya.

Sultan juga membocorkan bahwa forum serupa akan bergulir ke wilayah lain di Indonesia untuk memetakan masalah yang berbeda karakteristiknya.

"Semua daerah datang tapi kan hanya Jawa Bali. Sumatera sendiri. Nanti dari sini mungkin bulan depan ke Papua. Jadi kondisi kan bisa berbeda," kata Ngarsa Dalem.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengungkapkan bahwa forum tersebut tidak sekadar pemaparan data dari kementerian atau Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan menjadi momentum refleksi mendalam bagi para pemimpin daerah. Menurutnya, pemerintah pusat memberikan pesan kuat agar seluruh kepala daerah menjaga kepercayaan publik secara mutlak.

"Pada dasarnya memotivasi kita semua, para kepala daerah. Yang saya tangkap adalah secara umum, kita dibayar oleh rakyat. Jangan sekali-kali sakiti hati rakyat," tegas Lucky.

Baca juga: Negara Rugi Rp 1 Miliar Karena Mafia Tanah Condongcatur, Sultan HB X Minta Selesaikan di Pengadilan : "Nek Didiemke Wah Habis Tanahnya"

Ia membeberkan, sejumlah isu sensitif ikut dikuliti dalam pertemuan tersebut. Mulai dari gaya hidup pejabat yang suka pamer, penanganan hoaks, hingga deteksi dini konflik sosial demi menjaga stabilitas keamanan.

"Konteksnya itu ada flexing, penanganan hoaks, terus juga mau perkuat Forkopimda, mempersiapkan potensi-potensi, antisipasi potensi-potensi yang bisa menjadi hal negatif ke depan dengan cara pencegahan. Kita jaga jauh-jauh hari sebelum ada friksi, tapi sudah dibina," terangnya.

Kritik Kasus BGN dan Program 'Zonk'

Lebih lanjut, mantan aktor yang kini memimpin Indramayu tersebut juga menyinggung soal kehati-hatian dalam menyusun kebijakan anggaran. Dalam forum tersebut, sempat disinggung mengenai kasus hukum yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang dicopot akibat kasus korupsi.

Lucky pun mengingatkan rekan-rekan sejawatnya agar tidak terjebak dalam pusaran hukum akibat kelalaian sistem, meskipun tidak ada niat jahat (mens rea) sejak awal.

"Salah satu tadi disinggung seperti itu (BGN). Jadi maksudnya bahwa jaga diri baik secara sistem, jangan sampai kita salah membuat kebijakan. Karena ada beberapa kebijakan yang kita tidak bermaksud, tapi kebijakannya salah. Bisa memperkaya pihak lain, apalagi kalau ada mens rea-nya," ujar Lucky.

Ia pun memberikan tamparan keras terkait realisasi program kerja daerah. Lucky menegaskan, sebuah program kerja tidak boleh hanya sekadar "gugur kewajiban" atau memenuhi aspek administratif semata, sementara asas manfaatnya nihil alias zonk bagi masyarakat. Menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam kategori tindakan koruptif.

"Kalau kita bikin satu program, program itu sebenarnya bermanfaat atau tidak? Jadi walaupun suratnya lengkap, barangnya ada, tapi kalau ternyata sudah diadakan tapi itu tidak berguna untuk masyarakat, itu menjadi salah satu tindakan yang koruptif," tegasnya lagi.

Baca juga: Malioboro Terlalu Padat, Wali Kota Hasto Siapkan Taman Pintar Kedua di Giwangan : Edukasi Transportasi Laut-Udara

Diketahui, agenda strategis Forkopimda se-Jawa Bali ini dihadiri langsung oleh sejumlah menteri dan pejabat nasional, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Dari barisan kursi kepala daerah, tampak hadir Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.