Lebih dari 13 Ribu Anak di DIY Tak Sekolah, DPRD DIY Soroti Imbas Pemangkasan BOSDA:" Padahal Hak Asasi Anak"

JOGJA - DPRD DIY menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah di DIY yang mencapai 13.669 anak per Maret 2026. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan menurunnya anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengungkapkan total anggaran BOSDA DIY tahun 2026 sebesar Rp 196,72 miliar. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 206,13 miliar atau berkurang sekitar Rp 9,41 miliar.

"Ini menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak terhadap anggaran pendidikan di Pemda DIY. Turunnya sekitar Rp 9,4 miliar," ujarnya dalam jumpa pers, Kamis (7/5/2026).

Ia pun merinci, anggaran BOSDA tahun 2026 meliputi SMA Negeri sebesar Rp 62,9 miliar, SMK Negeri Rp 98,35 miliar, dan SLB Negeri Rp 10,09 miliar. Sementara itu, hibah BOSDA untuk sekolah swasta terdiri dari SMA/MA swasta Rp 7,46 miliar, SMK swasta Rp 11,5 miliar, dan SLB swasta Rp 6,28 miliar.

Eko juga menyoroti kondisi anak tidak sekolah yang mencapai 13.669 anak. Dari jumlah tersebut, 8.066 anak telah diverifikasi, sedangkan 5.603 lainnya masih dalam proses pendataan.

"Dari hasil verifikasi itu, yang sudah bekerja mencapai 2.067 anak. Kemudian yang tidak mau sekolah ada 1.170 anak," katanya.

Baca juga: Sleman Jadi Penyumbang Investasi Terbesar di DIY Triwulan 1 Tahun 2026 Capai Rp1,15 Triliun, Industri Hingga Hotel Jadi Sektor Primadona

Ia menyebut terdapat sedikitnya 18 faktor penyebab anak tidak sekolah, mulai dari persoalan ekonomi, pengaruh lingkungan, jarak sekolah yang jauh, pernikahan dini, hingga anggapan bahwa pendidikan yang dimiliki sudah cukup.

"Anak usia sekolah punya hak asasi mendapatkan akses pendidikan. Ini juga perintah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," tegasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, ia meminta pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan anak tidak sekolah. Selain itu, diperlukan dialog langsung dengan keluarga untuk menggali akar permasalahan.

"Pemda wajib memberikan fasilitasi penuh untuk sekolah, baik biaya, sarana prasarana maupun dukungan lainnya," tegasnya lagi.

Ia juga mendorong solusi pembiayaan melalui peningkatan BOSDA, optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP), serta keterlibatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan yayasan pendidikan.

"Maka kepada pemerintah pusat pun kita minta untuk membatalkan pemangkasan anggaran karena faktanya BOSDA turun dari Rp 206 miliar menjadi Rp 196,7 miliar," ujarnya.

Baca juga: DIY Terima BKK Danais 2026 Rp 312,24 Miliar, Kota Jogja Kebagian Rp 41,3 Miliar Fokus Tangani Dua Masalah Ini

Oleh karena itu, Eko menegaskan, persoalan anak tidak sekolah di DIY masih dapat ditekan apabila terdapat komitmen dan kehendak politik yang kuat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Harapan kita ke depan bisa 0 persen anak tidak sekolah di DIY," pungkasnya.