Hadiri Milad UMY Ke-45, Gubernur NTB Sampaikan Pesan Ini

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Iqbal, saat di UMY. (Istimewa)

JOGJA - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Iqbal menyoroti lemahnya fondasi sosiologis dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia sebagai salah satu penyebab gagalnya berbagai program pembangunan.

Hal itu disampaikan dalam Malam Refleksi Milad ke-45 Universitas Muhammadiyah (UMY), Sabtu (28/2), di Masjid K.H. Ahmad Dahlan UMY. Iqbal menilai, persoalan kebijakan publik di Indonesia sering kali bukan terletak pada niat pembuat kebijakan maupun besarnya anggaran yang digelontorkan. Masalah utama, kata dia, justru pada absennya pemahaman mendalam terhadap struktur sosial masyarakat.

"Saat ini saya semakin yakin salah satu kelemahan kita adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak memiliki basis sosiologi yang kuat. Ketika diterapkan, kebijakan itu gagal karena tidak diterima oleh masyarakat. Bukan karena masyarakat menolak perubahan, tetapi karena sejak awal tidak ada kajian sosial yang memadai," ujar Iqbal di hadapan civitas akademika dan tamu undangan.

Menurutnya, banyak kebijakan dirancang secara teknokratis dan administratif, tetapi tidak berpijak pada realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, kebijakan tersebut kerap tidak efektif saat diimplementasikan. Iqbal juga menyinggung minimnya jumlah serta peran ahli sosiologi dalam proses perumusan kebijakan di Indonesia. Ia menyayangkan profesi sosiolog belum mendapat pengakuan yang layak, padahal kompleksitas persoalan sosial semakin meningkat.

"Populasi ahli sosiologi kita tidak banyak, dan profesi ini belum dihormati sebagaimana mestinya. Padahal semakin kompleks kondisi sosial kita, semakin dibutuhkan ahli-ahli sosiologi yang bernas dan memiliki kedalaman analisis. Tanpa itu, kebijakan hanya menjadi dokumen administratif, bukan solusi yang benar-benar menyentuh akar persoalan," tegasnya.

Dalam refleksinya, Iqbal turut menyinggung tradisi keilmuan dalam peradaban Islam yang menjadikan kajian sosial sebagai fondasi strategi pembangunan masyarakat. Ia menyebut tokoh pemikir Muslim klasik, yang dikenal melalui pendekatan analisis sosial dan historisnya. Menurutnya, pemikiran tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak bisa dilepaskan dari pemahaman atas struktur masyarakat, budaya, serta relasi kekuasaan yang berkembang.

Baca juga: Konflik Iran - AS - Israel, Pengamat UMY Tak Akan Picu Perang Dunia Ketiga Tapi...

Karena itu, Iqbal menilai, kecenderungan melihat persoalan secara parsial juga menjadi tantangan dalam kebijakan publik. Banyak masalah sosial dipandang berdiri sendiri, padahal saling terkait dan berakar pada struktur yang lebih luas.

"Tanpa pendekatan sosiologis yang komprehensif, kebijakan berpotensi hanya menyentuh gejala, bukan akar masalah. Karena itu, ia mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat kajian sosial sebagai bagian dari kontribusi akademik terhadap bangsa," jelasnya.

Ia pun mengingatkan, kampus tidak boleh semata menjadi “pabrik” pencetak lulusan, melainkan pusat produksi pengetahuan yang memberi arah bagi kebijakan publik.

"Kampus harus berani membangun kajian-kajian yang serius dan mendalam tentang masyarakat. Ukuran keberhasilan universitas bukan hanya reputasi atau peringkat, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Jika kita ingin kebijakan publik kita lebih tepat sasaran, maka fondasi sosiologinya harus diperkuat sejak dari ruang-ruang akademik," kata Iqbal.

Baca juga: Wilayah Tempel Jadi Saksi Peluncuran Model Pengabdian Baru Oleh UMY

Ia kembali menekankan, di tengah derasnya arus modernisasi dan percepatan teknologi, dimensi sosial justru tidak boleh diabaikan.

"Semakin majemuk dan dinamis masyarakat, semakin mendesak kebutuhan akan analisis sosial yang tajam dan berbasis riset," pungkas Iqbal.