Jumat, 27 FEBRUARI 2026 • 17:00 WIB

Klaim Indonesia Sebagai Negara Bahagia, Psikolog Jogja Soroti Peran Pemimpin Pengaruhi Kesejahteraan Psikologis

Author

Psikolog RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Mufliha Fahmi, M.Psi. (Istimewa)

JOGJA - Klaim Indonesia sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia dinilai perlu ditelaah lebih kritis. Psikolog RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Mufliha Fahmi, M.Psi., menegaskan bahwa indikator kebahagiaan yang digunakan dalam pemeringkatan internasional tidak sepenuhnya mengukur kebahagiaan individu, melainkan konsep flourishing yang lebih luas.

"Flourishing tidak sama dengan happiness Kebahagiaan hanya sebagian dari kebermaknaan hidup. Flourishing mencakup aspek relasi sosial, makna hidup, tujuan, hingga kontribusi individu dalam masyarakat," ujar Mufliha saat Pengajian Ramadan 1447 H di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (25/2/2026).

Baca juga: Semarak Ramadhan 2026 : Anggaran 5 Ribu Porsi Takjil Gratis di UMY Pakai 5 Dana Perbankan Total 2 Miliar

Menurutnya, Indonesia memang memiliki skor tinggi dalam dimensi nonmaterial, seperti makna hidup, relasi sosial, dan religiositas. Namun, pada indikator kepuasan finansial, kesehatan fisik, dan kesehatan mental, nilainya relatif rendah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara persepsi kebahagiaan kolektif dan realitas kesejahteraan psikologis masyarakat. Fenomena ini semakin nyata terlihat di media sosial, terutama di kalangan generasi muda dan pekerja, yang kerap mengekspresikan ketidakbahagiaan mereka.

"Ini bukan sekadar keluhan emosional, tetapi bentuk kebutuhan akan validasi sosial dan ruang aman untuk mengekspresikan tekanan psikologis," kata Mufliha.

Data kasus bunuh diri di Kabupaten Sleman sendiri masih menjadi perhatian serius. Bahkan sampai Februari 2026 ini, tercatat empat hingga lima kasus, lebih dari separuh total kasus sepanjang 2025.

"Padahal ini baru bulan Februari, belum genap satu tahun. Artinya, ada persoalan kesejahteraan psikologis yang tidak bisa diabaikan," bebernya.

Meski demikian, Mufliha menekankan bahwa kebahagiaan individu tidak sepenuhnya bergantung pada situasi politik atau kebijakan negara. Masyarakat perlu membangun ketahanan psikologis melalui penerimaan diri, pengelolaan emosi, serta upaya aktif menghadapi tantangan hidup.

Baca juga: Soroti Fragmentasi 27 Ribu Aplikasi Pemerintah, Akademisi UMY Usulkan Desain Predictive Analysis for Data Policy

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebahagiaan individu dan sosial, merujuk pemikiran filsuf Al-Farabi. Dalam konteks ini, kesejahteraan psikologis masyarakat menjadi tanggung jawab bersama, termasuk para pemimpin dan otoritas moral, untuk menciptakan lingkungan yang sehat secara sosial maupun mental.

"Kebahagiaan bukan berarti tidak ada kesedihan atau kekecewaan. Kebahagiaan adalah bagaimana kita merespons keadaan tanpa menyerahkan kendali batin sepenuhnya pada situasi eksternal," pungkas Mufliha. 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: Dikirim Di Grup WA

Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU