Konflik Gajah - Manusia di Way Kambas Memanas, Pakar UGM Dorong Pagar Permanen

Potret gajah membersihkan puing banjir di Aceh. (Istimewa)

JOGJA - Konflik antara manusia dan gajah Sumatra di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, kembali memanas. Insiden tewasnya Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Darusman, akibat terinjak gajah liar, mendorong pemerintah daerah Lampung mengambil langkah tegas dengan merencanakan pembangunan pagar pembatas permanen di wilayah perbatasan hutan.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran penutupan sementara Objek Wisata Alam di TNWK. Penutupan tersebut dikecualikan untuk kegiatan penelitian, magang, dan pendidikan, sebagai upaya meredam eskalasi konflik antara satwa liar dan manusia.

Guru Besar Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. drh. Raden Wisnu Nurcahyo, menilai konflik manusia dan satwa liar, khususnya gajah Sumatra, cenderung terus meningkat seiring waktu. Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah memiliki mekanisme penanganan melalui gajah jinak terlatih untuk menghalau gajah liar yang masuk ke pemukiman.

Namun, ia menegaskan bahwa persoalan konflik kini semakin kompleks akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal meliputi konflik ruang antara manusia dan satwa serta perburuan liar gajah Sumatra untuk diambil gadingnya. Sementara faktor internal berkaitan dengan kondisi gajah yang ditangkap dan ditempatkan di Pusat Latihan Gajah (PLG).

"Perbedaan asal usul dari Gajah Sumatra yang berada di PLG juga dapat mempengaruhi keberagaman genetik dari satwa endemik Indonesia ini," ujarnya di Kampus UGM, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, konflik gajah Sumatra di Way Kambas pada 2025 terutama dipicu oleh penyempitan habitat, deforestasi, serta alih fungsi lahan di sekitar taman nasional. Kondisi tersebut mengurangi ketersediaan pakan dan air, sehingga memaksa gajah keluar dari habitatnya dan masuk ke pemukiman serta perkebunan warga. Fragmentasi habitat, lanjutnya, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga memicu konflik fatal yang menyebabkan korban jiwa, baik manusia maupun gajah.

Baca juga: Guru Besar Farmasi UGM Sebut Rebung Berpotensi Turunkan Kolesterol dan Gula Darah

Wisnu juga menjelaskan bahwa perubahan fungsi zona inti TNWK menjadi zona pemanfaatan turut mempersempit ruang aman bagi gajah untuk mencari makan dan berkembang biak. Gangguan iklim juga disebut berperan dalam menurunnya ketersediaan air dan pakan di dalam hutan. Di sisi lain, gajah memiliki memori ruang yang kuat dan cenderung melewati jalur migrasi tradisional meski wilayah tersebut telah berubah menjadi pemukiman atau lahan pertanian.

"Faktor lainnya karena adanya perburuan liar dan perangkap, jadi tekanan terhadap gajah juga dipicu oleh aktivitas perburuan dan jerat ilegal, yang seringkali memicu perilaku defensif gajah yang berujung konflik. Kondisi ini mencapai puncaknya dengan adanya perusakan lahan pertanian dan ancaman nyawa bagi warga desa penyangga, yang memicu tuntutan pembangunan benteng/pagar pembatas permanen," ungkap Wisnu.

Sebagai solusi, ia mendorong penerapan strategi penyelesaian konflik yang terpadu. Ia menilai pembangunan infrastruktur pembatas permanen di sepanjang perbatasan TNWK menjadi langkah penting untuk membatasi pergerakan gajah keluar kawasan.

"Strategi tersebut mencakup pembangunan pagar listrik, kawat, serta tanggul atau kanal sepanjang kurang lebih 70 kilometer," katanya.

Baca juga: Isu Reshuffle Lima Kali di Kabinet Prabowo Mencuat, Pakar UMY Singgung Posisi Bahlil

Selain itu, diperlukan mitigasi adaptif yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing wilayah agar upaya pengamanan lebih efektif. Ia juga menekankan pentingnya pemulihan habitat melalui restorasi ekosistem dan pengkayaan pakan agar kebutuhan gajah dapat terpenuhi di dalam kawasan. Pemanfaatan teknologi seperti pemasangan GPS collar pada gajah liar dinilai krusial untuk memantau pergerakan satwa secara real time.

"Saya kira perlu pula dilakukan pengamanan intensif dan berteknologi diantaranya pemasangan GPS collar pada gajah liar untuk memantau pergerakan dan penggunaan gajah jinak/petugas untuk penggiringan, dan kolaborasi multipihak dengan melibatkan masyarakat bersama mitra Polhut (MMP), TNI, dan Polri dalam patroli dengan skema pembiayaan lintas sektor antara pemerintah dan mitra pembangunan," pungkas Wisnu.