Setuju Dengan Guru Besar UGM Zainal Arifin Kritik Demokrasi, JK : Kritis Akademisi Penting Menjaga Demokrasi Indonesia

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menekankan pentingnya sikap kritis akademisi dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Jusuf Kalla saat menghadiri pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar, di Sleman, Kamis (15/1/2026).

Menanggapi soal kritik yang disampaikan Prof. Zainal terhadap negara dan kekuasaan, Jusuf Kalla menegaskan bahwa kritik merupakan bagian wajar dan justru dibutuhkan dalam demokrasi.

"Ini negara demokrasi. Masyarakat dan para wakilnya tentu diharapkan selalu memikirkan kepentingan negara dan rakyat, serta menyampaikan kritik apabila diperlukan," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan sebelum acara.

Baca juga: Dikukuhkan Jadi Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Pidato Zainal Arifin Mochtar Sebut Lembaga Independen Anak Kandung Reformasi Kini Rentan Pelemahan

Menurutnya, akademisi dan intelektual memiliki peran strategis dalam menjaga arah demokrasi melalui pemikiran-pemikiran kritis yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola negara. Namun, Jusuf Kalla menekankan, kritik yang disampaikan harus untuk kepentingan publik dan kemajuan bangsa, bukan sekadar perlawanan tanpa dasar.

"Harapan saya, pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan tadi dan juga sebelumnya itu tentu bermanfaat kepada kita semua, untuk kemajuan bangsa ini, untuk menuju ke jalur yang benar dalam pekerjaan demokrasi," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Zainal Arifin Mochtar atas pengukuhannya sebagai Guru Besar.

"Ya tentu saja saya ucapkan selamat kepada Profesor Zainal Muchtar. Pemikiran - pemikiran yang disampaikan tadi banyak sekali," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pengukuhan Prof. Zainal atau disapa akrab Uceng itu turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, akademisi, dan civitas akademika UGM. Sebelumnya, Prof. Zainal menyoroti sejumlah isu yang dinilai mengancam demokrasi di Indonesia. Ia menyebut pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai sinyal bahaya bagi sistem demokrasi.

"Caranya adalah kita kembali ke demokrasi. Dan itu bukan sekadar kerja Fakultas Hukum, tapi kerja seluruh kelembagaan negara," kata Prof. Zainal usai pengukuhan.

Baca juga: Alasan Guru Besar UGM Zainal Arifin Sebut Wacana Pilkada DPRD Jadi Sinyal Bahaya Demokrasi

Prof. Zainal juga menjelaskan, konservatisme politik yang meningkat berdampak pada lemahnya lembaga independen yang seharusnya menjadi penyangga demokrasi. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi mendorong kemunduran demokrasi secara sistemik.

"Yang paling menderita dari gejala konservatisme ini adalah lembaga independen. Independensinya diganggu terus-menerus. Bahkan ke depan, Bank Indonesia pun bisa menjadi tidak independen," pungkasnya.