UGM - Kagama Dorong Kebijakan Publik Berbasis Riset Lewat Policy Dialogue

Forum Kagama UGM Policy Dialogue. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) mendorong lahirnya kebijakan publik yang berbasis riset dan bukti ilmiah melalui forum Kagama Policy Dialogue. Forum ini mempertemukan akademisi, praktisi, dan pelaku industri untuk menjembatani hasil riset kampus dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dunia usaha.

Kegiatan yang digelar di Ruang Multimedia Gedung Pusat UGM, Sabtu (14/12), tersebut dirancang menghasilkan sejumlah luaran konkret, mulai dari policy brief, publikasi hasil diskusi, hingga peta jejaring action plan kolaborasi akademisi dan praktisi.

Anggota Dewan Pakar PP Kagama sekaligus Direktur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Prof. Anggito Abimanyu, mengatakan masih banyak kebijakan publik yang keliru karena tidak berangkat dari kajian akademik yang kuat.

"Sering kali kebijakan dilaksanakan tanpa basis riset yang memadai. Padahal, kebijakan publik seharusnya disusun dari temuan riset yang mendalam dan publikasi yang bereputasi,” kata Anggito. 

Rektor UGM Prof. Ova Emilia, menegaskan bahwa forum ini merupakan wujud kolaborasi strategis antara dunia akademik dan praktisi dalam menghasilkan kebijakan berbasis evidence. Ia menyebut UGM saat ini tengah melakukan perubahan paradigma.

"Kami sedang bertransformasi dari teaching center menjadi research and development center. Hasil riset harus berdampak langsung pada masyarakat dan kebijakan publik,” ujarnya.

Ketua Umum PP Kagama Basuki Hadimuljono berharap Kagama Policy Dialogue dapat menjadi agenda rutin tahunan yang terintegrasi dengan Dies Natalis UGM. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan hasil riset kepada publik.

"Ke depan, penelitian yang dilakukan di UGM diharapkan tidak hanya berhenti di kampus, tetapi juga dilaporkan dan dikomunikasikan langsung kepada masyarakat,” kata Basuki.

Sementara itu, Wakil Rektor UGM Dr. Danang Sri Hadmoko menjelaskan bahwa dialog kebijakan kali ini membahas sejumlah isu strategis, antara lain transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), transisi energi, ketahanan pangan, informasi kesehatan, serta pengembangan ekonomi dan ekologi.

Baca juga: Polresta Sleman Ungkap Angka Kriminalitas Menurun dan Kecelakaan Meningmat Selama 2024 - 2025

Dalam konteks transisi energi, UGM langsung menindaklanjuti diskusi dengan penandatanganan kerja sama bersama mitra industri yang tergabung dalam konsorsium bioetanol.

"Untuk isu transisi energi, kami langsung melakukan MoU dan PKS terkait pengembangan konsorsium bioetanol,” jelas Danang.

UGM juga menandatangani piagam kerja sama penelitian dan pengembangan advokasi bioetanol dengan PT Sinergi Gula Nusantara, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Medco Intidinamika. Kerja sama ini mencakup kajian percepatan dan revitalisasi bioetanol sebagai program quick win pengembangan energi terbarukan nasional.

Danang menambahkan, ruang lingkup kerja sama meliputi kajian potensi bahan baku bioetanol jangka panjang, analisis pemanfaatan etanol sebagai substitusi LPG, studi pengaruh campuran etanol hingga 10 persen atau lebih terhadap kinerja mesin pembakaran, serta rekomendasi kebijakan dan advokasi pendidikan bioetanol di Indonesia.

Baca juga: Komdigi Upayakan BTS di Daerah Bencana Banjir di Sumatera Bisa Menyala dengan Genset

Di akhir acara, UGM juga menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kerja sama tersebut mencakup penyelenggaraan forum diskusi strategis yang melibatkan pemimpin industri, akademisi, dan pemangku kebijakan di sektor keuangan dan ekonomi.

"Kami sepakat membuka ruang kolaborasi yang konstruktif untuk membahas isu-isu strategis nasional,” ujar Kepala Divisi Kehumasan LPS Nur Budiantoro, yang mewakili LPS dalam penandatanganan tersebut.