Usia Produktif Anak Muda Meningkat, Pakar UGM Sebut Harus Jadi Kunci Penggerak Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Talkshow Ultimate Fest bertajuk “Menanam Harapan Menumbuhkan Aksi, Generasi Muda untuk Indonesia Berkelanjutan” di University Club UGM (Istimewa)

JOGJA - Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi hijau dan keberlanjutan di Indonesia. Dengan proporsi penduduk usia produktif mencapai 69,51 persen dari total 286,6 juta jiwa per Juni 2025, Indonesia disebut memiliki modal besar untuk menggerakkan roda pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hal itu disampaikan Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan sekaligus Direktur Kemahasiswaan UGM, Hempri Suyatna, dalam Talkshow Ultimate Fest bertajuk “Menanam Harapan Menumbuhkan Aksi, Generasi Muda untuk Indonesia Berkelanjutan” di University Club UGM, belum lama ini.

Menurut Hempri, sebanyak 38 persen penduduk Indonesia merupakan generasi muda yang memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak transformasi sosial dan lingkungan. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan perubahan perilaku dan edukasi yang berkelanjutan.

"Kita perlu mengubah stigma bahwa anak muda hanya konsumtif. Mereka justru memiliki kemampuan transformasi, digital mindset, dan energi futuristik yang bisa dikombinasikan untuk memecahkan isu-isu sosial dan lingkungan,” tegasnya.

Hempri menambahkan, bahwa habituasi dan edukasi berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk membentuk generasi muda yang produktif, visioner, dan peduli pada keberlanjutan.

Dari sisi kebijakan, Enrico David Tarigan dari Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan RI, menyoroti tantangan global yang dihadapi anak muda, seperti kesenjangan keterampilan dan perubahan pasar kerja. Ia menilai transisi menuju ekonomi hijau bukan hanya peluang, tapi juga tantangan baru bagi generasi muda.

"Ada kesenjangan antara idealisme dan praktik karena kurangnya pengalaman dan sumber daya, termasuk akses pembiayaan. Namun kami yakin generasi muda adalah penggerak utama transisi ekonomi hijau,” ujarnya.

Kementerian Keuangan, kata Enrico, terus mendorong transformasi ekonomi rendah karbon melalui pengembangan green taxonomy, kolaborasi riset, hingga penyediaan ruang literasi dan jejaring melalui kegiatan seperti Ultimate Fest.

"Kami butuh energi muda, keberanian Gen Z untuk berpendapat dan terlibat,” tambahnya.

Sesi diskusi yang digelar hasil kerja sama Kementerian Keuangan dengan Sekretariat Universitas (SU) UGM itu juga menghadirkan sejumlah pembicara lintas bidang, mulai dari akademisi, pelaku usaha sosial, hingga analis kebijakan.

Dari sisi akademik, Dr. Eko Agus Suyono, S.Si., M.App.Sc., Dosen Biologi UGM, memperkenalkan potensi mikroalga sebagai solusi ekonomi sekaligus ekologi berbasis bioteknologi.

"Mikroalga memiliki lebih dari 50.000 spesies di perairan Indonesia dan bisa diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi seperti pangan, pakan, energi, hingga bahan kimia,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain bernilai ekonomi, mikroalga juga mampu menyerap CO₂, meskipun riset lanjutan masih dibutuhkan untuk memperluas skalanya.

Baca juga: Sambangi Leadership Day 2025 di UGM, Gubernur Malur Sherly Sebut Pemimpin Perempuan Bukan untuk Mendominasi, tapi Menjaga Keseimbangan

Sementara itu, Diyanto Imam, Direktur Program New Energy Nexus Indonesia sekaligus inisiator komunitas Kinetik Next, menyoroti pentingnya peran wirausaha muda dalam transisi energi bersih.

"Sebelum 2019, pembahasan tentang wirausaha di sektor energi bersih masih minim. Padahal, esensi bisnis ada pada kreativitas dan inovasi,” ujarnya.

Ia mendorong generasi muda untuk berani mengembangkan ide dan solusi kreatif bagi masa depan ekonomi hijau Indonesia.

Dari sisi sosial, Siti Soraya Cassandra, CEO Kebun Kumara, menekankan pentingnya menghidupkan kembali hubungan masyarakat kota dengan alam melalui praktik sederhana.

"Keberlanjutan harus hadir dalam keseharian. Tradisi Nusantara pada dasarnya sangat dekat dengan alam, dan kita perlu menghidupkan kembali nilai itu," katanya.

Baca juga: Pasangan Suami Istri Teknik Kimia UGM Dikukuhkan Guru Besar, Soroti Tantangan Energi dan Lingkungan

Sementara Prama Wiratama, Analis Kebijakan pada Direktorat Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan Kemenkeu RI, mengingatkan bahwa kebutuhan investasi untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 sangat besar.

"Untuk program penurunan emisi saja, Indonesia membutuhkan sekitar Rp 400 triliun per tahun. Namun APBN baru mampu memenuhi sekitar 13 persen dari kebutuhan itu," ujarnya.