Mega Proyek Rp 72 Triliun di Sektor Perikanan, Guru Besar UGM Tegaskan Harus Ada Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat

Kapal Nelayan (Istimewa (via e-mail))

JOGJA - Pemerintah meluncurkan mega proyek sektor perikanan senilai Rp 72 triliun yang mencakup pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di wilayah pantai utara (pantura), serta modernisasi 1.000 kapal perikanan. Proyek ini diklaim mampu menciptakan lebih dari setengah juta lapangan kerja serta mendorong transformasi industri perikanan nasional. Namun, rencana ambisius ini turut mendapat perhatian dari kalangan akademisi.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) di bidang sosial ekonomi perikanan, Prof. Suadi, menilai proyek tersebut memiliki potensi besar, namun tetap harus dikawal ketat agar tidak menyisakan masalah struktural di kemudian hari.

"Kalau dijalankan dengan tata kelola yang baik, ini bisa jadi titik balik penting bagi industri perikanan kita. Bukan hanya modernisasi alat tangkap, tapi juga perubahan sistemik dari sektor tradisional ke industri yang berkelanjutan," ujar Suadi saat dihubungi, Senin (29/9/2025).

Meski begitu, Suadi mengingatkan bahwa sejumlah tantangan mendasar perlu diantisipasi sejak awal, terutama dalam hal pengelolaan ekosistem dan infrastruktur dasar. Ia menyoroti, revitalisasi tambak di pantura harus mempertimbangkan isu lingkungan seperti abrasi, banjir rob, hingga kepemilikan lahan yang tumpang tindih.

"Jangan hanya fokus pada pembangunan fisik. Kampung Nelayan Merah Putih harus dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, akses jalan, dan cold storage. Tanpa itu, rantai dingin akan tetap jadi titik lemah sektor ini," tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa distribusi kepemilikan kapal dan tambak kerap kali timpang. Tanpa pola pengelolaan berbasis koperasi atau BUMDes, proyek ini bisa saja lebih menguntungkan pemilik modal besar ketimbang nelayan kecil.

"Pengalaman masa lalu seperti program 1.000 kapal era Presiden SBY banyak gagal karena tidak memperhitungkan biaya operasional dan sistem pendukungnya. Jangan sampai terulang," kata Suadi.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Menurutnya, setiap kampung nelayan memiliki karakter sosial, budaya, dan geografis yang berbeda. Pendekatan seragam dari pusat justru bisa menjadi bumerang.

"Program ini harus bottom-up. Koperasi perikanan harus diperkuat agar nelayan bisa mengakses kapal, tambak, dan pembiayaan usaha secara kolektif," ujarnya.

Baca juga: Peneliti UGM Teliti Pengaruh Ketajaman Pisau dan Sertifikasi Juleha terhadap Kualitas Daging Ayam

Dari sisi pemasaran, Suadi menekankan pentingnya integrasi antara produksi dan pasar. Tanpa jaminan distribusi dan akses pasar yang jelas, produksi berlebih justru bisa merugikan nelayan karena harga jatuh.

"Pasar dan logistik tak bisa dipisahkan dari proyek ini. Harus ada perencanaan yang matang agar hasil tangkapan benar-benar terserap," imbuhnya.

Soal anggaran jumbo Rp 72 triliun, Suadi meminta agar ada sistem pengawasan yang transparan dan terbuka untuk publik. Ia bahkan mengusulkan dibentuknya platform digital seperti Kawal Perikanan yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan proyek. 

"Pengawasan tidak bisa reaktif. Harus kolaboratif. Keterlibatan masyarakat, akademisi, dan tokoh lokal sangat penting agar proyek ini tidak menjadi 'kotak hitam' yang rawan disalahgunakan," ujarnya.

Baca juga: Dorong Hilirisasi Inovasi, Pemerintah Kucurkan Rp 1,28 Triliun untuk Riset di 1.503 Kampus

Suadi juga menekankan perlunya audit berlapis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), demi mencegah praktik korupsi.

"Investasi besar ini jangan hanya menyasar korporasi besar. Harus berpihak pada nelayan kecil, perempuan nelayan, dan pembudidaya skala rumah tangga. Itu yang harus jadi prioritas," pungkasnya.