Ekonom UGM Desak Pemerintah Tindak Tujuh Masalah Darurat Ekonomi, Apa Saja ?

Ekonom UGM (Istimewa (via e-mail))

JOGJA - Sejumlah ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam Kelompok Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), bersama Aliansi Ekonom Indonesia (AEI), menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi kepada pemerintah. Seruan ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi”, yang digelar di Ruang Multimedia FEB UGM belum lama ini.

Ketujuh poin desakan ini merupakan respon atas kondisi perekonomian nasional yang dinilai semakin kompleks dan penuh tantangan.

"Ini bukan sekadar kajian akademik, tapi bentuk kepedulian kolektif dari para ekonom terhadap kondisi ekonomi kita yang makin mendesak untuk segera dibenahi,” ujar Sekar Utami Setiastuti, Ph.D., dosen FEB UGM sekaligus panelis diskusi.

Ia merinci, desakan pertama adalah agar pemerintah segera memperbaiki alokasi anggaran negara yang dinilai masih banyak salah sasaran. Anggaran, menurutnya, harus ditempatkan secara proporsional untuk program yang benar-benar berdampak pada rakyat.

Baca juga: Layani 2 X 24 Jam, Walikota Yogya Hasto Uji Coba Layanan Jemput Sampah "TRC Mas JOS"

Kedua, para ekonom menekankan pentingnya mengembalikan independensi dan transparansi institusi penyelenggara negara, agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik atau kekuasaan tertentu.

“Negara tidak boleh terlalu dominan sampai menggeser peran pelaku usaha lokal. Ini berisiko mematikan UMKM, bahkan sektor swasta,” lanjut Sekar, menyinggung desakan ketiga yang mengkritik keterlibatan berlebihan BUMN, TNI, dan Polri dalam kegiatan ekonomi.

Desakan keempat mendorong penyederhanaan regulasi dan perizinan. Biaya birokrasi yang berbelit dinilai menjadi hambatan serius bagi iklim usaha dan investasi. Kelima, mereka mendesak agar isu ketimpangan sosial baik dari sisi pendapatan, wilayah, gender, maupun akses pendidikan dijadikan prioritas utama dalam agenda kebijakan nasional.

“Desakan keenam adalah agar pemerintah kembali ke kebijakan berbasis data dan proses teknokratis, bukan populisme yang hanya bersifat jangka pendek dan membebani fiskal,” tambah Sekar.

Terakhir, poin ketujuh menyerukan perbaikan kualitas institusi negara lewat penguatan demokrasi, transparansi, dan pemberantasan praktik rente serta konflik kepentingan. Rizki Nauli Siregar, Ph.D., dosen dan peneliti LPEM Universitas Indonesia yang turut hadir sebagai panelis, menyoroti khusus soal rendahnya produktivitas generasi muda di Indonesia.

Baca juga: Alasan Pemkot Yogya Tak Gelar WJNC Pada Oktober 2025

Ia menyebut bahwa lebih dari seperempat anak muda Indonesia tergolong tidak produktif, terutama perempuan, karena tidak bekerja maupun tidak menempuh pendidikan.

“Ini bukti nyata bahwa alokasi sumber daya kita masih jauh dari optimal, dan tata kelola institusi publik belum mampu mengatasi persoalan ini,” kata Rizki.

Sementara itu, Dr. Elan Satriawan, dosen FEB UGM, menilai tujuh desakan ini bisa menjadi momen refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, perbaikan ekonomi nasional tak bisa lepas dari pembangunan institusi yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.

“Kesejahteraan hanya bisa tercapai bila kita punya fondasi kebijakan yang kuat dan selaras dengan cita-cita kemerdekaan: keadilan sosial dan perdamaian abadi,” pungkas Elan.