Kukuhkan Kepala BPKP DIY yang Baru, Pesan Sultan HB X Tegaskan Peran Strategis Pengawasan untuk Kesejahteraan Publik

Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, pada Kamis (24/7/2025) di Kepatihan Yogyakarta. (Istimewa)

JOGJA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X secara resmi mengukuhkan Dessy Adin sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY. Dessy menggantikan pejabat sebelumnya, Setya Nugraha. Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, pada Kamis (24/7/2025).

Pengukuhan tersebut turut disaksikan oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Pj. Sekda DIY Aria Nugrahadi, jajaran Forkopimda DIY, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY.

Dalam sambutannya, Sri Sultan menegaskan bahwa peran BPKP di daerah kini semakin strategis, bukan hanya sebagai pengawas internal, namun juga sebagai penjaga kualitas kebijakan publik. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi harus menyentuh efektivitas penggunaan sumber daya publik.

"Artinya, kita butuh pengawasan yang mampu melihat beyond numbers, di mana BPKP di daerah diharapkan mampu menjadi mitra reflektif yang membantu pemerintah daerah belajar dari kekeliruan, menajamkan perencanaan, dan memperbaiki eksekusi kebijakan,” tutur Sri Sultan.

Sri Sultan juga menekankan bahwa sinergi antara Pemda dan BPKP harus dibangun atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Menurutnya, semangat keistimewaan DIY tidak hanya terwujud dalam budaya dan kelembagaan, namun juga dalam pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel.

“Komitmen Pemda DIY terhadap tata kelola pemerintahan yang baik bukanlah slogan, melainkan arah kerja nyata. Akuntabilitas bukan tujuan akhir, tapi prasyarat menuju kepercayaan publik sebagai modal sosial utama dalam pemerintahan,” tegasnya.

Sri Sultan berharap, di bawah kepemimpinan Dessy Adin, sinergi antara BPKP dan Pemda DIY dapat semakin kuat. Sementara kepada Setya Nugraha selaku pejabat sebelumnya, Gubernur DIY juga menyampaikan apresiasi dan doa atas pengabdian yang telah diberikan selama ini.

"(Tentunya) Saya menyambut baik pengukuhan Ibu Dessy Adin sebagai Kepala Perwakilan BPKP DIY yang baru, sekaligus mengucapkan selamat. Harapan kita bersama, komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan Pemda DIY dapat terus diperkokoh,” ujar Sri Sultan.

Baca juga: Sultan HB X Tegaskan Stadion Maguwoharjo Sleman Bisa Dipakai Siapa Saja Termasuk PSIM: "Buat Wilayah Lain Boleh, Masa Kota Jogja Nggak Boleh?"

 Wakil Kepala BPKP Pusat, Agustina Arumsari (kiri), bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X, saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta, pada Kamis (24/7/2025). (Olivia Rianjani)
Ditemui usai acara, Sri Sultan menjelaskan lebih lanjut bahwa Pemda DIY tengah menyusun program anggaran tahunan melalui Bappeda dan dikonsultasikan dengan BPKP untuk memastikan efektivitas dan kebermanfaatan program bagi masyarakat.

“Jangan sampai perencanaan itu punya program-program yang tidak punya manfaat bagi publik. Jadi kita perlu konsultasi dan koordinasi, termasuk menyangkut kebijakan strategis dari pusat yang mungkin perlu kita pahami lebih dalam,” tegas Sri Sultan.

Ia juga menegaskan bahwa BPKP bukan sekadar pengawas, melainkan pendamping dalam menerjemahkan APBD serta aplikasinya di lapangan.

"BPKP itu membantu Pemda, bukan pengawas seperti BPK. Bedanya di situ,” imbuh Ngarsa Dalem.

Pada kesempatan itu, Wakil Kepala BPKP Pusat, Agustina Arumsari, menyampaikan harapannya agar Dessy Adin dapat diterima sebagai mitra kerja yang baik, serta melanjutkan kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik bersama pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di wilayah DIY.

“Kami berharap momen ini dapat memperkuat komitmen seluruh aparat pemerintah untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan, berfokus pada pelayanan masyarakat, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas,” ujar Agustina.

Baca juga: Sedang Izin Sultan HB X, Stasiun Tugu Yogyakarta Bakal Punya Hall KA Bandara dan Fasilitas One Stop Service, Akan Ada Apa Saja ?

Menurutnya, BPKP hadir bukan hanya sebagai pengawas, namun juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

"Kami akan mendampingi perencanaan penganggaran, melakukan evaluasi, dan memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan Pemda. Termasuk mendukung program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Agustina menambahkan bahwa BPKP juga siap membantu Pemda dalam melakukan refocusing anggaran untuk mendukung program-program yang lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Yang pasti kami juga nanti akan disuppot termasuk apabila ada hal-hal yang mungkin anggaran-anggaran yang perlu kita refocusing untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan di daerah," pungkas Agustina.