Danais DIY Kena Efisiensi Anggaran Rp 200 Miliar, Pemda diminta Cari Alternatif Lewat CSR

Jumpa pers tentang dampak efisiemsi anggaran , di Ruang Banggar Lt. 2 Gedung DPRD DIY, pada Selasa (22/7/2025). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi mengumumkan pemangkasan anggaran signifikan dalam tahun anggaran 2025. Kebijakan ini dilakukan menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja negara.

Hal ini disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di Gedung DPRD DIY, pada Selasa (22/7/2025), oleh Kepala Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan BPKA DIY, Jumiyati, menyatakan bahwa total efisiensi anggaran mencapai Rp 265 miliar, termasuk Rp 200 miliar yang berasal dari Dana Keistimewaan (Danais).

"Efisiensi ini kami lakukan karena memang menjadi amanat Inpres 1/2025. Tetapi kami pastikan, penyesuaian anggaran ini tidak akan mempengaruhi capaian indikator utama Danais," ujarnya.

Efisiensi ini berdampak pada penundaan bahkan pembatalan sejumlah proyek pembangunan, baik infrastruktur maupun kegiatan budaya yang selama ini menjadi identitas Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Beberapa kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta forum diskusi dan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) mengalami penyesuaian tajam.

Paniradya Pati DIY, Aris Eko Nugroho, turut mengungkapkan bahwa pemangkasan danais berdampak langsung terhadap berbagai program strategis untuk masyarakat.

“Dana sebesar Rp 200 miliar itu sudah hilang dari APBD DIY. Misalnya, program padat karya yang biasanya dapat Rp175 juta, tahun ini hanya dialokasikan Rp120 juta,” jelas Aris.

Salah satu program prioritas yang terkena imbas, kata Aris, adalah penanganan sampah di Banyuroto sebesar Rp 18 miliar, serta pembangunan infrastruktur jalan dan pengadaan tanah di wilayah Kulon Progo. Termasuk pula pengadaan tenaga alternatif dan event budaya khas DIY yang harus ditunda.

Aris juga menegaskan bahwa Danais bukan merupakan dana rutin, melainkan bersumber dari pemerintah pusat dan sangat tergantung pada mekanisme pengajuan. Oleh karenanya, ketika terjadi efisiensi, Pemda DIY harus bersikap realistis. 

“Memang anggarannya betul-betul berkurang. Belum pernah Danais berkurang. Yang sifatnya pengurangan baru tahun ini,” ujarnya.

Pada tahun anggaran 2025, Pemda DIY menerima Danais Rp 1,2 triliun. Dengan adanya pemangkasan menjadi Rp 1 triliun atau sama dengan penerimaan tahun 2018. Yang menggembirakan, saat ini 398 kalurahan di DIY tidak ada yang terlewati danais yang diberikan melalui alokasi BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kalurahan.

Baca juga: Ketua Komisi D DPRD DIY Soroti Pengadaan Seragam Sekolah: Harus Transparan dan Gunakan E-Katalog

Data efisiensi anggaran DIY. (Olivia Rianjani) 
“Tentu, kinerja kami tidak bisa optimal. Memang anggarannya betul-betul berkurang. Belum pernah Danais berkurang. Yang sifatnya pengurangan baru tahun ini,” ungkap Aris.

Berharap Danais yang Hilang Akan Kembali

Kendati demikian, Aris menaruh harapan kepada legislatif agar memberikan dukungan supaya Danais yang hilang itu bisa kembali sebagaimana mekanisme penganggaran pada APBD murni.

Baca juga: Upaya Kurangi Kenakalan Remaja dan Brantas Bibit Koruptor, DPRD DIY Usulan Tambahan Eskul Bela Diri Di Sekolah Rakyat

Menurut Aris, Pemda terbuka terhadap usulan danais dari masyarakat asalkan sesuai dengan regulasi. Apalagi saat ini penggunaan danais lebih fleksibel, artinya tidak hanya terpaku pada kebudayaan semata melainkan bisa menyentuh sektor pertanian, peternakan maupun RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) terutama bangunan cagar budaya berarsitektur khas Yogyakarta.

"Apapun yang terjadi itu kita harus siapkan karena kita merupakan satu keseluruhan di bentuk NKRI ini. Jadi kita harus tetap bisa dimana dalam perubahan ini terus ada kreatifitas dengan kemandiriannya di DIY ini, agar bisa tetap menjalani ditengah-tengah efisiensi anggaran ini dan berkembang lebih baik lagi," pungkas Aris.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Syarief Guska Laksana, mengatakan bahwa efisiensi ini adalah langkah strategis awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menata ulang fiskal dan mengendalikan inflasi.

“Ibaratnya dari gaspol langsung rem mendadak. Daerah memang harus menyesuaikan diri. Tapi harapan kami, Pemda DIY bisa mencari terobosan, misalnya lewat kerja sama dengan swasta melalui skema CSR,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DIY, Stevanus Christian Handoko, menyoroti secara khusus pemotongan anggaran penanganan sampah yang menurutnya sangat krusial.

"Apakah Rp 18 miliar itu cukup untuk menyelesaikan masalah sampah kota? Kami minta agar ada alokasi anggaran khusus untuk penanganan sampah yang efeknya langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Kunjungi Sekolah Rakyat 19 DIY, Komisi D DPRD DIY Dukung Penuh: Akan Jalin Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi dan Universitas

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bapperida DIY, Pratama Wahyu Hidayat, turut menambahkan bahwa daerah tetap membutuhkan ruang komunikasi dan fleksibilitas dengan pemerintah pusat.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemda DIY memastikan komitmennya untuk menjaga kelangsungan program-program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan keistimewaan dan kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kebijakan pusat kadang tidak tahu detail kondisi lapangan. Maka komunikasi aktif dari daerah jadi sangat penting agar keistimewaan Yogyakarta bisa terus diperjuangkan,” pungkas Wahyu.