JOGJA - Merespons berbagai potongan video, narasi, dan tudingan miring yang beredar liar di ruang publik terhadap kericuhan diskusi publik bersama tiga pejabat pusat di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 15 Juni kemarin, perwakilan mahasiswa akhirnya angkat bicara.
Dalam konferensi pers yang digelar di Selasar Utara Kantor Pusat UGM (Balairung) pada Rabu (17/6/2026) sore, mahasiswa memberikan klarifikasi, kronologi, serta pernyataan sikap tegas terhadap jalannya pemerintahan saat ini.
Dua perwakilan mahasiswa, Sarah dan Messa, membacakan secara bergantian pernyataan sikap yang menyoroti kebobrokan struktural, tekanan ekonomi, represi aparat, hingga tuntutan langsung kepada Rektor UGM, Ova Emilia.
Dalam pembukaan pernyataannya, Sarah menegaskan bahwa aksi yang terjadi di GIK dua hari lalu merupakan puncak dari akumulasi kemarahan mahasiswa terhadap rezim yang dinilai kerap menindas rakyat.
"Perlu ditegaskan bahwa yang terjadi pada malam 15 Juni kemarin di GIK adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang berulang kali secara jelas menindas rakyat. Bermula dari unggahan yang berseliweran bahwa para pejabat negara dan media-media pendukungnya akan datang ke UGM. Kami yang sudah muak lantas berkumpul dan menolak tinggal diam," ujar Sarah.
Sarah menjelaskan, kecurigaan mahasiswa terbukti saat masuk ke dalam GIK. Forum yang diklaim sebagai ruang diskusi dinilai timpang dan hanya menjadi panggung monolog penguasa.
"Setelah satu persatu dari kami masuk ke GIK, kecurigaan kami bahwa forum ini bukan bukanlah forum diskusi yang jenuh semakin terafirasi. Acara yang dilabeli sebagai wadah diskusi ternyata betul hanya ajang pamer pencapaian pemerintah dengan porsi bicara yang jelas timpang untuk menghasilkan korespondensi yang substantif," katanya.
Mengenai adanya kericuhan dan pelemparan barang di dalam gedung, Sarah meminta publik melihat akar masalahnya, yakni kekerasan struktural yang lebih dulu dilakukan oleh negara.
"Maka di tengah segala teriakan, bentrokan dan barang yang terlempar ke tengah panggung dari berbagai arah dan pihak yang seharusnya disoroti hanyalah satu, rasa muak serta ketidakpercayaan kepirian kami terhadap pemerintah yang terlebih dahulu menindas rakyatnya dengan kekerasan. Setelah kekerasan yang dilakukan pemerintah sudah terlihat sebegitu telanjangnya lewat korupsi, penggusuran, penangkapan, hingga pembunuhan, tidak bolehkah kami sedikit menunjukkan kecewaan, ketidakpercayaan serta kemarahan kami? Kekerasan yang terus berulang dan kian membuat kami muak adalah bukti bahwa logika oknum tak lagi dapat dibenarkan," ucapnya.
Ia juga menyoroti kebijakan-kebijakan strategis nasional yang dianggap mengorbankan hajat hidup orang banyak demi proyek populis dan ekspansi ruang militer.
Menurutnya, rentetan kekerasan yang terjadi adalah hasil kebobrokan struktural yang terus dipelihara oleh rezim yang dari awal tidak pernah berpihak pada rakyat.
"Mulai dari pemaksaan program populis triliunan rupiah seperti MBG yang mengorbankan anggaran pendidikan. Mega proyek food estate yang menjadi dalih atas perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua hingga pengesahan revisi RUU TNI dan RUU Polri yang mengokupasi ruang sipil secara sistematis," beber Sarah.
Sarah membantah jika mahasiswa UGM disebut anti terhadap dialog. Namun, ia mempertanyakan kredibilitas penguasa yang dinilai lahir dari proses yang cacat konstitusi.
"Kami diminta percaya pada rezim yang lahir dari perkawinan haram, penguasa dengan Mahkamah Konstitusi demi melahirkan seorang wakil presiden. Rezim ini telah membuktikan sejak hari pertama mereka berkuasa bahwa mereka hanya bekerja untuk mempertahankan kepentingan mereka semata," tuturnya.
Lebih lanjut, Sarah membeberkan runtuhnya indikator makroekonomi pada medio 2025-2026 yang kian mencekik masyarakat kecil, mulai dari pelemahan rupiah hingga lonjakan harga BBM nonsubsidi.
"Kemarahan kami di GIK dipicu oleh berbagai hal. Di bidang ekonomi pada awal Juni kemarin rupiah ambruk menembus Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat. Tekanan ini datang dari disiplin fiskal yang tiap hari semakin kendor dan proyek-proyek mercusuar yang nir manfaat. Imbasnya defisit APBN makin mengkhawatirkan. Pada bulan Mei saja defisit APBN sudah menyentuh Rp 180,4 Triliun. Defisit yang semakin melebar ini membuat ruang fiskal semakin sempit untuk sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang dari awal sudah dipotong alokasi anggarannya oleh pemerintah," ungkapnya.
"Puncaknya hanya 5 hari sebelum aksi kami di GIK, Pertamina menaikkan harga Pertamax sebesar 32 persen menjadi Rp16.250 per liter. Pemerintah berkilah bahwa BBM subsidi tidak naik. Namun mereka lupa kenaikan Pertamax berpotensi mendorong migrasi konsumen ke Pertalite. Ketika subsidi energi kian membengkak, tekanan fiskal pun sulit terelakkan. Lingkaran setan semacam ini yang dapat mengakselerasikan bangkrutnya negara," sambung sarah.
Lanjut Sarah menyinggung, di tengah badai ekonomi tersebut, gelombang PHK dan ketimpangan alokasi anggaran belanja negara untuk sektor keamanan dinilai menjadi bukti nyata abainya negara terhadap kesejahteraan sipil.
Dimana, ia mendapatkan data sebanyak 88.519 orang telah terkena PHK sepanjang tahun 2025, meningkat sebanyak 13,5 persen dibandingkan tahun 2024. Kondisi kondisi ini semakin memburuk. Semua sektor industri sedang dalam tekanan.
"Mereka yang bekerja pun kini bukan lagi menabung untuk bermimpi, melainkan hanya untuk memperpanjang nafas sehari-hari. Nahasnya, di saat rakyat tercekik, pemerintah justru menggelontarkan uang ke arah yang berlawanan," sesal Sarah.
Kemudian, ia membeberkan bahwa Kementerian Pertahanan di tahun ini mengantongi anggaran sebesar Rp 185 triliun. Sementara itu, Polri, BIN, dan BNN mengantongi total anggaran sebanyak Rp179,4 triliun. Anggaran fantastis ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tak benar-benar peduli dengan rakyatnya dan hanya ingin memperluas hegemoninya melalui alat monopoli kekerasan.
"Secara diam-diam pula militarisasi terus merembes ke ruang publik melalui rencana pembentukan Batalion Komcad di setiap kabupaten kota. Ini merupakan persiapan sistematis untuk mendominasi dan mengawasi masyarakat," ucap Sarah.
Sementara itu, mahasiswa lainnya, Messa menegaskan bahwa esensi demokrasi sejati tidak berada di bawah ruang yang telah dikondisikan atau disetir oleh penguasa.
Ia meyakini bahwa dalam konteks demokrasi diskusi seharusnya tidak diadakan di ruang politik yang dikondisikan penguasa. Melainkan di ruang yang berdasar pada asas kesamaan, kepentingan, serta keberpihakan terhadap rakyat. Dan dari data, kebijakan, kata Messa, hingga pengalaman langsung lewat berbagai dialog di ruang-ruang sipil, dirinya berkesimpulan bahwa pemerintah tidak pernah satu kali pun menunjukkan keberpihakan tersebut.
"Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu berjalan ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa lantas menanyakan keberpihakan mereka. Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, bisakah mereka menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan mengakui kesalahannya? Sayangnya jawaban yang mereka berikan lagi-lagi menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat," tegas Messa.
Messa secara khusus menyoroti respons pejabat negara dalam forum di GIK yang meminta perwakilan mahasiswa melihat langsung kondisi Papua. Baginya, persoalan Papua harus dibuka secara transparan kepada publik, bukan sekadar kompromi elitis.
"Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Kami tidak menginginkan kondisi di Papua hanya dilihat oleh segelintir orang dari kami saja. Jika memang benar tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap rakyat di Papua, maka tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tunjukkanlah hal tersebut dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pers untuk meliput di Papua. Dan tarik semua pasukan militer yang selama ini menebar teror pada rakyat," ucapnya.
"Jika pemerintah tak bisa melakukan hal tersebut, maka setidaknya akuilah kesalahan dan berhenti mengelak dengan mengatakan bahwa semua orang punya salah. Sebab kesalahan yang kalian lakukan adalah sumber penderitaan ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia. Penderitaan yang selama ini terus kalian tutup-tutupi dengan mendiskreditkan, membatasi, dan mengkriminalisasi karya-karya dokumenter dan jurnalistik yang bukan menyampaikan kondisi fiktif belaka, melainkan menampilkan penderitaan rakyat seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Papua yang mengalami penindasan dan kekerasan oleh pemerintah," lanjut Messa.
Pada kesempatan itu juga, ia menjabarkan potret buram penegakan HAM di Indonesia, merujuk pada data kekerasan aparat dan ketimpangan hukum yang tajam.
Disebutkannya, penegakan HAM dan akuntabilitas telah dikangkangi oleh kepentingan rezim untuk memperluas kekuasaannya. Dari penindasan tersebut kita seharusnya merefleksikan demokrasi secara lebih fundamental.
Menurutnya, demokrasi tidak diukur dari sebatas adanya diskusi, tetapi diukur dari dijalankan atau tidaknya prinsip-prinsip demokrasi yang memastikan bahwa rakyat benar-benar merdeka dan berkuasa atas dirinya sendiri.
"Dimana penegakan HAM ? Ketika Andri Yunus disiram air keras oleh aparat militer. Supremasi hukum pun menjadi mimpi siang bolong saat kasus ekstrajudicial killing oleh aparat penegak hukum masih begitu masif. Dalam temuan per Desember 2024 sampai November 2025, dimana KontraS mencatat bahwa terdapat 42 peristiwa ekstrajudicial killing dengan total 44 korban tewas dan 26 di antaranya melibatkan anggota kepolisian disusul dengan TNI dengan 15 kasus," ujar Messa.
Menurutnya juga bahwa represi terhadap gerakan sipil pada rentetan aksi massa tahun lalu juga turut diungkit sebagai bukti hilangnya kedaulatan rakyat.
Hal ini terlihat dari respon pemerintah dalam menghadapi rentetan aksi protes tahun lalu seperti demonstrasi UU TNI, demonstrasi hari buruh, demonstrasi Agustus-September kelabu dengan cara yang represif. Serta, Amnesty Internasional pada tahun 2025 mencatat bahwa ada 5.538 orang yang menjadi korban penggunaan kekuatan eksesif dan kekerasan aparat.
"Lebih lagi akuntabilitas juga telah dikangkangi dengan buruknya vonis bagi koruptor di negara ini. Misalnya, pada kasus Immanuel Ebenezer, perihal korupsi sertifikat K3 yang hanya dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dengan jumlah kerugian negara sebesar 3.435 miliar. Sementara vonis 2 tahun penjara dijatuhkan kepada 2 orang yang melakukan tindak pidana pencurian ayam senilai Rp 668.000. Ketika pemerintah bahkan tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, maka izinkan kami bertanya. Apakah pantas pemerintah menuduh siapapun itu ademokratis?," tutur Messa.
Sebagai penutup, aliansi mahasiswa UGM melayangkan empat tuntutan mendasar guna menjamin keamanan ruang sipil. Jika tuntutan ini diabaikan, mereka menyerukan pengembalian kekuasaan sepenuhnya ke tangan rakyat melalui jalan revolusi.
"Maka dari itu, jika pemerintah memang benar-benar ingin menegakkan asas-asas demokrasi, kami menantang pemerintah untuk membuktikannya. Buktikan dari hal yang mendasar dalam bentuk menjamin keamanan ruang sipil untuk bersuara dengan yang:
- Membebaskan seluruh tahanan politik dan memberi amnesti bagi kawan-kawan yang dikriminalisasi.
- Tidak lagi membatasi demonstrasi seperti yang terjadi dengan mahasiswa UI di Bundaran HI.
- Menarik militer dari ruang sipil dan mencabut UU TNI dan UU Polri.
- Hentikan kriminalisasi aktivis."
"Jika tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka sudah jelas bagi kami bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mau berpihak kepada rakyat sehingga demokrasi itu sendiri sejatinya telah mati. Maka satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah dengan merebut kembali kekuasaan ke tangan rakyat. Dengan cara apapun itu demi mengembalikan supremasi sipil. Oleh karena itu, perlu kami teriakan sekali lagi, revolusi atau tidak sama sekali!," tegas Messa.
Desak Rektor UGM Ambil Sikap Tegas
Tak hanya menyasar pemerintah pusat, mahasiswa juga mendesak Rektor UGM, Ova Emilia, selaku representasi pimpinan lembaga akademik tertinggi di kampus tersebut untuk mengambil sikap dan tidak berpihak pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Maka dari itu, kami mendesak Prof Ova Emilia yang merupakan representasi UGM sebagai lembaga akademik untuk menunjukkan sikap dan keberpihakannya terhadap fakta yang sudah terpampang jelas. Tegaskan bahwa UGM tidaklah percaya pada pemerintah Prabowo Gibran yang telah berulang kali secara jelas menunjukkan ketidakberpihakannya pada rakyat dan tegaskan bahwa UGM sebagai institusi secara penuh mendukung segala bentuk perjuangan rakyat yang kini sedang berusaha mengambil kembali hak-haknya yang telah dirampas," jelas Messa.
"Untuk teman-teman yang kini sedang memperjuangkan keadilan, mari kita ingatkan diri kita sekali lagi bahwa rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Hidup petani. Hidup buruh. Hidup masyarakat adat. Hidup perempuan yang melawan. Hidup alam yang dirampas. Hidup rakyat!" pungkas Messa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
