Ratusan Mahasiswa UII Kepung DPRD DIY: Kritisi Badai PHK, Program MBG, Hingga Sentil Anggota Dewan Soal Gelombang Aksi :" Yang Kaya Makin Kaya!"

Aksi ratusan mahasiswa UII membawa tajuk besar "Menuju Indonesia Bangkrut" di depan Kantor DPRD DIY, pada Senin (15/6/2026). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD DIY, Senin (15/6/2026) siang.

Mengusung tajuk utama "Menuju Indonesia Bangkrut", massa aksi memulai pergerakan sejak pagi dari Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang. Setelah memarkirkan kendaraan di Kantor LKBH UII Jalan Lawu, Kotabaru, massa kemudian melakukan long march menyusuri kawasan ikonik Malioboro.

Berdasarkan pantauan di lapangan, massa tiba di depan Gedung DPRD DIY sekitar pukul 12.00 WIB. Namun, mereka tertahan di luar lantaran gerbang kantor legislatif tersebut sudah tertutup rapat. Alhasil, massa terpaksa menyampaikan aspirasi mereka tepat di depan halaman gedung.

Aksi dibuka dengan orasi berapi-api dari atas mobil komando. Salah satu poin krusial yang dikritik keras oleh mahasiswa adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sarat monopoli elite politik dan meminggirkan masyarakat lokal.

"Itu dari prosesnya pemerintah semuanya. Nggak ada dari masyarakat umum. Kalau kebijakan MBG selalu dikuasai oleh DPR-DPR dan dibuatkan dari mereka sendiri, apa gunanya MBG? Yang miskin makin miskin yang kaya makin kaya. Membuat kebijakan yang dimana MBG dibuat dari DPR, lalu bahan lokalnya, bahan mentahnya dibuat dari DPR itu sendiri," teriak salah satu orator.

"Jadi kepada dewan-dewan yang terhormat dan kepolisian yang terhormat, kami disini mengawalkan eksplorasi dan tuntutan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di siang hari ini," tegasnya.

Baca juga: Diguyur Hujan, Ratusan Massa Aliansi Rakyat Memanggil Bawa 10 Tuntutan Aksi di Gejayan Desak Evaluasi Total Pemerintah :"Tolak MBG Hingga Kopdes!"

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum UII, Muhammad Radin Nabil Akbar, menjelaskan bahwa aksi ini membawa enam tuntutan utama yang berfokus pada sektor perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

"Pada aksi kali ini kami membawa enam tuntutan, tapi kami terfokuskan pada ekonomi. Seperti tajuk yang kami bawakan kan 'Menuju Indonesia Bangkrut'. Salah satu yang kami bawakan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino, hingga meningkatnya harga BBM. Dan dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi pertalite itu saat ini," ujarnya kepada wartawan di sela-sela aksi.

Tak hanya soal isi dompet rakyat, Nabil juga menyoroti ketimpangan sosial yang kontras. Di saat gelombang PHK menghantui buruh dan masyarakat kesulitan mencari kerja, pemerintah dianggap malah sibuk memperluas kewenangan aparat penegak hukum.

"Kami merasa dirugikan bagaimana kan saat ini kami khususnya masyarakat secara umum kan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi dengan keadaan ekonomi seperti ini banyak buruh itu atau pekerja yang di PHK. Malah pemerintah membuat lapangan pekerjaan seluas-seluas itu untuk kepolisian, memperlebar kekuasaan mereka seperti itu. Yang kami inginkan bagaimana reformasi Polri ini benar-benar berjalan," tegasnya.

Ia juga menyayangkan pola legislasi belakangan ini yang dinilai minim pelibatan publik secara bermakna (meaningful participation).

"Namun pada ujung-ujungnya kita lihat bagaimana disahkan undang-undang ini tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Ini kan meaningful participation-nya (yang dipertanyakan) jadinya, seperti itu," ungkapnya

Sentil Cuitan Anggota DPRD DIY di Medsos