Anggaran 2026 Seret dan Imbas Kenaikan BBM, Sekda DIY: Kunjungan Dinas Kalau Bisa Zoom Saja

Antrian BBM di salah satu SPBU Kota Yogyakarta. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Pemda DIY memperketat efisiensi penggunaan kendaraan dinas dan anggaran operasional pada tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi serta keterbatasan anggaran daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan bahwa kebijakan efisiensi energi sebenarnya sudah berjalan sejak sebelum adanya kenaikan harga BBM terbaru, salah satunya melalui gerakan hari bebas kendaraan (car free day). Namun, lonjakan harga BBM non-subsidi jenis Dexlite atau Pertamina Dex (DEX) tetap memberikan tantangan berat pada operasional lapangan.

"Desain anggaran kita tuh sudah sangat-sangat minimalis. Sebenarnya juga kami agak kesulitan juga khususnya bagi kendaraan operasional yang menggunakan kemarin itu yang ada kenaikan (BBM), sehingga yang DEX ya, karena ini juga agak kesulitan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, pada Senin (15/6/2026).

Untuk menyiasati situasi ini, Pemda DIY mulai memilah agenda kerja lapangan yang benar-benar krusial agar tidak mengganggu pelayanan langsung kepada masyarakat. Salah satu strategi konkretnya adalah dengan melarang penggunaan mobil dinas secara perorangan saat agenda dinas bersama, serta mengalihkan rapat tatap muka ke daring.

"Jadi kita sekarang memilih mana yang perlu sangat kita jaga untuk kemudian tidak mengurangi pelayanan masyarakat. Kalau misalnya ada kunjungan-kunjungan ya tidak usah satu orang satu mobil, gitu saja," tegas Ni Made.

"Ya misalnya kalau kunjungan dewan atau segala macam ya kita akan memilah lah. Ya urgen-urgen aja lah, kalau perlu Zoom ya Zoom-lah. Yang perlu koordinasi yang tidak harus datang, itu saja yang kita lakukan," sambungnya.

Lebih lanjut, Ni Made juga memastikan tidak akan ada perubahan atau penambahan anggaran operasional dalam waktu dekat. Pemda DIY dipaksa memaksimalkan pagu anggaran yang sudah ditetapkan sejak awal.

"Tidak (ada perubahan anggaran), karena perubahan bagaimana kan kalau berubah pun anggarannya nggak ada. Jadi ya harus kita optimalkan yang ada saja. Cuma kita mengatur cara penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas itu sendiri," jelasnya.

Baca juga: Gara - Gara Anggaran Mandek, 97 SPPG di DIY Setop Beroperasi Tanpa Kabar, Sekda DIY Pertanyakan Aliran Dana 6 Juta Sehari

Penurunan Dana Transfer APBD 2026

Ia juga mengungkapkan kondisi fiskal DIY tahun ini diakui cukup menantang. Ni Made membeberkan bahwa penurunan volume anggaran transfer dari pemerintah pusat memberikan dampak yang sangat signifikan bagi postur APBD DIY 2026, mengingat mayoritas sumber pendanaan daerah masih bergantung pada pusat.

"Ya cukup banyak (efisiensinya), karena kan pengaruh juga 67 persen APBD kita kan dana transfer semua. Ketika kemudian ini berkurang kan juga sangat berimbas sekali ya terhadap anggaran kami di 2026 ini. Jadi kita perlu mencari yang betul-betul prioritas," ungkapnya.

Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar juga mulai membayangi sektor riil, khususnya proyek infrastruktur. Kontrak kerja sama konstruksi yang sudah ditandatangani di awal tahun kini menghadapi tekanan penyesuaian harga materiil di lapangan.

Mengantisipasi hal tersebut, Pemda DIY bergerak cepat dengan melakukan koordinasi teknis serta berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Berkaitan juga dengan kondisinya kontraktual yang sebenarnya itu di awal sudah ada perikatan, ternyata kemudian dalam itu (ada fluktuasi). Tapi ya kita masih melihat dulu. Ini kemarin kita juga sudah konsultasi dengan LKPP apakah memungkinkan ada penyesuaian terkait dengan pajak-pajak khususnya kegiatan-kegiatan konstruksi atau kegiatan-kegiatan yang sangat terpengaruh oleh dolar khususnya," jelas Ni Made.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik Ugal - Ugalan, Sultan HB X Ingatkan Warga DIY Atur Pengeluaran: "Jangan Hidup Boros!"

Kendati demikian, Ni Made memastikan bahwa proyek-proyek strategis di DIY sejauh ini belum ada yang mengalami pergeseran target maupun penundaan.

"Belum, masih on schedule. Cuman memang kita masih diskusikan, ini belum match. Jadi kemarin baru koordinasi teknis mendaftar yang mana saja yang sangat terganggu target," pungkasnya.