UGM Berikan Penghargaan ke Pemda Atas Kinerja Transformasi Digital Terbaik 2025, Banyuwangi dan Semarang Peringkat Atas

Para peraih penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2025. (Istimewa)

JOGJA - Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjalankan tata kelola transformasi digital terbaik di Indonesia.

Penghargaan tersebut bertajuk Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2025 itu diserahkan dalam rangkaian Seminar Nasional bertema "Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital", yang digelar Kamis (18/9/2025) di Auditorium MM FEB UGM, Yogyakarta.

Ketua Tim Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, menjelaskan bahwa penilaian tahun ini mencakup 508 kabupaten/kota, mengacu pada tujuh pilar tata kelola digital berbasis praktik global terbaik.

“Tujuh pilar tersebut mencakup aspek teknologi, manusia, proses, data, organisasi, keamanan, dan strategi. Kami menilai dari berbagai sumber, termasuk website resmi pemda, klarifikasi langsung dengan pemerintah daerah, serta sumber kredibel lainnya,” jelasnya.

Dalam penghargaan tingkat nasional, Kabupaten Banyuwangi terpilih sebagai peringkat pertama dalam kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik se-Indonesia, disusul Kabupaten Sukoharjo di posisi kedua. Kabupaten Sleman berada di posisi keempat, sementara Sidoarjo, Sragen, dan Bantul berbagi peringkat kelima.

Di kategori Pemerintah Kota, Kota Semarang meraih posisi puncak, diikuti oleh Kota Bandung dan Kota Surabaya di posisi dua dan tiga. Sementara Yogyakarta, Pekalongan, Makassar, Depok, dan Singkawang melengkapi daftar 10 besar.

Adapun beberapa kabupaten yang mendapatkan penghargaan untuk kategori Tata Kelola Transformasi Digital Terbaik di tingkat provinsi antara lain Kabupaten Tangerang, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Katingan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Raja Ampat, hingga Kabupaten Banggai dan Kabupaten Mimika.

Baca juga: Sambangi Yogya Melalui Seminar UGM, Wamen Komdigi Dorong Tiap Daerah Bangun Data Labs Sebagai Kunci Suksss Transformasi Digital

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nizar Patria, dalam sambutannya menekankan pentingnya optimalisasi data dalam pengambilan keputusan publik. Ia menyebut, big data menawarkan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi kebijakan pemerintah.

“Dengan data yang akurat dan terintegrasi, kebijakan bisa lebih tepat sasaran. Data terbuka juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik,” kata Nizar.

Ia menyebutkan bahwa saat ini internet telah menjangkau 97 persen wilayah berpenduduk di Indonesia, dengan penetrasi pengguna mencapai 80 persen atau sekitar 222 juta jiwa. Namun, menurutnya, masih ada tantangan serius, terutama terkait kualitas data, kecepatan layanan internet, hingga keamanan siber.

"Disiplin dalam manajemen data masih menjadi persoalan. Kesalahan membaca data bisa berdampak pada kebijakan yang keliru,” ujarnya.

Nizar pun menegaskan pentingnya inisiatif Satu Data Indonesia sebagai pondasi integrasi dan konsistensi data dari pusat hingga daerah.

Baca juga: Perkuat Layanan Big Data di Indonesia, Wamen Komdigi Sebut Bisa Berkaca di Tiga Negara Ini Terutama China, Ini Alasannya

Untuk mendukung tata kelola digital yang lebih solid, Nizar menjelaskan dua strategi yang saat ini tengah difokuskan pemerintah, yaitu kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP) dan Citizen Generated Data.

“PPP penting untuk memastikan pemanfaatan data berjalan dengan governance yang kuat. Sementara data yang berasal dari warga memungkinkan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih langsung dan aktual,” pungkasnya.