Sambangi Yogya Melalui Seminar UGM, Wamen Komdigi Dorong Tiap Daerah Bangun Data Labs Sebagai Kunci Suksss Transformasi Digital

Wamen Komdigi, Nizar Patria saat memaparkan di MM UGM, pada Kamis (18/9/2025). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Wakil Menteri (Wamen) Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nizar Patria menekankan pentingnya tata kelola big data dan keamanan siber dalam mendorong keberhasilan transformasi digital nasional. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional dan Penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Index 2025 di MM UGM, Kamis (18/9/2025).

Menurut Nizar, transformasi digital tidak akan optimal tanpa analisis data yang kuat dan kebijakan berbasis data yang terintegrasi.

"Sebagai pemerintah yang saat ini menjalankan transformasi digital, analisis big data menjadi sangat penting, sangat penting sekali. Jadi kesalahan kita dalam membaca data bisa berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang kita ambil, data soal kemiskinan misalnya. Nah, sekali-kali kita punya data yang berbeda-beda," ujar Nizar di hadapan peserta seminar.

Ia menyoroti pentingnya Peraturan Presiden (Perpres) Satu Data Indonesia sebagai landasan utama dalam menjamin kualitas dan tata kelola data yang baik. Melalui Perpres tersebut, kata dia, pemerintah mendorong integrasi dan konsolidasi data hingga ke tingkat daerah.

"Nah, disitulah kenapa Perpres Satu Data Indonesia itu menjadi penting untuk menjamin yang namanya kualitas data. Jadi ada data governance di dalam Perpres itu. Dan saya kira Bapak-Ibu yang dari daerah dan kota madya juga terlibat dalam melakukan integrasi dan konsolidasi data di daerah masing-masing di portal Satu Data Indonesia," jelasnya.

Nizar juga menyebut, transformasi digital sudah ditempuh secara intens selama kurang lebih satu dekade. Namun, hasilnya belum sepenuhnya sesuai harapan.

"Hasilnya belum sepenuhnya seperti yang kita harapkan. Kita masih banyak problem, problem dalam soal penertiban administrasi data, data governance yang kita punya. Kualitas data kita terus-menerus harus kita perbaiki," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan data, termasuk soal penyimpanan dan keamanan. Salah satu kasus serius adalah kebocoran data yang terjadi di pusat data nasional sementara, yang disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan di tingkat lokal.

"Dalam peristiwa serangan cyber ke pusat data nasional sementara kita di tahun yang lalu, itu kebocorannya ada di endpoint. Endpoint-nya di mana? Di salah satu kabupaten. Dia bisa masuk dari sana karena ada compromised password, password yang memang tidak digarap seperti standar cyber security. Nah, jadi pengetahuan kita soal ini juga penting. Kita enggak mau hal itu terjadi lagi," tegasnya.

Untuk mengoptimalkan tata kelola big data, Nizar menyebut ada dua strategi utama yang bisa ditempuh. Pertama, melalui mekanisme public-private partnership (PPP), dan kedua dengan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data.

"Yang pertama dengan mekanisme public-private partnership atau PPP, di mana saat ini sektor privat sudah banyak sekali memanfaatkan big data. Dan tugas dari sektor publik adalah membangun kepercayaan dan tata kelola yang kuat, sehingga kerjasama tersebut memungkinkan untuk dilakukan."
"Yang kedua, sektor publik dapat melibatkan masyarakat dalam broad research yang menjawab permasalahan di masyarakat dalam mekanisme citizen-generated data. Selain itu juga mengakses data dapat dilakukan dengan mekanisme crowdsourcing," paparnya.

Baca juga: Daop 6 Yogya : Mulai 28 September 2025, KA Matarmaja New Generation Siap Manjakan Penumpang

Namun ia mengingatkan, semua proses tersebut harus mengedepankan prinsip keamanan dan pelindungan data pribadi.

"Serangkaian peraturan sudah ada. Jadi ada regulatory framework, perangkat peraturan-peraturan yang sudah disiapkan untuk data governance ini. Bapak-Ibu bisa membaca dari Perpres Satu Data, lalu juga Perpres soal SPBE, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan yang terbaru ada Asuransi Transformasi Digital, sampai juga pembentukan Komite Digital," jelasnya.