Sentil Pemerintah di Momentum Hari Pancasila, Haedar Nashir: Pancasila Bukan Cuma Slogan Pemilu

Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat di UMY, Jumat (20/2/2026). (Istimewa)

JOGJA - Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni momentumnya diharapkan tidak sekadar menjadi ajang seremoni, upacara, maupun pidato yang sarat akan retorika. Tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini justru terletak pada lemahnya pembumian nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan nyata.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir. Menurutnya, poin krusial yang mendesak untuk dievaluasi saat ini adalah bagaimana implementasi Pancasila benar-benar mewujud dalam sistem berbangsa dan bernegara.

"Pancasila harus menjadi praktik hidup, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan kolektif masyarakat, maupun dalam sistem penyelenggaraan negara. Yang dibutuhkan adalah gerakan politik dan kebangsaan yang kuat, kolektif, dan sistematis untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata," ujarnya, pada Senin (1/6/2026).

Baca juga: Arsitek Perjuangan Masjid Jogokariyan, Ustaz Muhammad Jazir ASP Wafat, Muhammadiyah Berduka Mendalam

Sindir Bahaya Oligarki

Haedar menyoroti bahwa dinamika politik di tanah air saat ini kerap menjauh dari esensi sila keempat Pancasila, yang seharusnya mengedepankan musyawarah dan hikmah kebijaksanaan. Ia mengingatkan agar politik tidak melulu dijadikan sebagai arena perebutan kekuasaan semata demi kemenangan kelompok tertentu, melainkan wajib berorientasi pada kemaslahatan seluruh bangsa.

Di sisi lain, Haedar juga menaruh perhatian pada peran institusi negara yang dibentuk khusus untuk membina ideologi Pancasila. Ia menegaskan, lembaga-lembaga tersebut harus mampu memastikan Pancasila melembaga dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga tata kelola pemerintahan. Namun, pelembagaan itu harus berfokus pada penguatan nilai dasar yang melahirkan etika, bukan menjadi alat indoktrinasi yang kaku.

Lebih lanjut, Haedar menjelaskan bahwa dasar negara Indonesia ini berwatak moderat, berada di posisi tengah, dan tidak berpihak pada ekstremitas ideologi mana pun.

"Pancasila tidak berwatak sekuler, liberal, dan kapitalistik, tetapi juga tidak sejalan dengan marxisme maupun ideologi ekstrem lainnya. Pancasila sejalan dengan nilai-nilai agama dan tidak memiliki sikap antiagama. Karena itu, cara pandang terhadap Pancasila dan kehidupan kebangsaan harus tetap moderat," jelasnya.

Pertanyakan Konsistensi Kebijakan Pemerintah

Dalam momen refleksi ini, Ketum Muhammadiyah tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berani menilai secara kritis setiap kebijakan negara, produk perundang-undangan, hingga praktik pemerintahan yang berjalan saat ini.

Ia tidak menampik bahwa Indonesia masih didera berbagai persoalan struktural yang akut, mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial, premanisme, hingga cengkeraman praktik oligarki yang mengancam keadilan sosial.

Bagi Muhammadiyah, komitmen kuat dari para penyelenggara negara, elite politik, dan seluruh komponen bangsa menjadi syarat mutlak. Nilai Pancasila dianggap tidak akan pernah cukup jika hanya diucapkan di podium, melainkan wajib tecermin dalam pola pikir, perilaku, serta produk kebijakan publik yang dihasilkan.

"Pertanyaannya, apakah telah hadir kebijakan yang signifikan dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dari pusat hingga daerah? Pancasila harus dibumikan dalam realitas kehidupan bangsa," ucap Haedar.