Wacana Sistem Baru Kuota PTN-BH Dinilai Tak Adil Bagi PTS, Rektor UMY Minta Revisi: "Kami Bertanding dengan Lembaga yang Disubsidi Negara"

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., (kanan). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., melontarkan kritik keras terhadap kebijakan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya PTN Badan Hukum (PTN-BH). Kebijakan tersebut dinilai menciptakan ketimpangan dan menekan keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Nurmandi menyebutkan bahwa persaingan saat ini berada pada level yang tidak setara.

Menurutnya, negara memberikan proteksi dan subsidi besar kepada PTN, namun di saat yang sama PTN terus memperlebar kuota mahasiswa S1 demi mengejar pendanaan mandiri.

"Kita bertanding dengan lembaga yang disubsidi dan diproteksi negara. Itu tidak fair. Mereka dibangun dengan APBN, gajinya dari APBN, sementara kita membangun sendiri dan gaji kita tidak dari APBN. Persaingannya tidak seimbang," ujar Nurmandi saat ditemui di Gedung AR Fachruddin A, UMY, Bantul, Rabu (22/4/2026).

Soroti Lonjakan Jalur Mandiri

Berdasarkan data yang dihimpunnya, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa di PTN-BH, PTN-BRU, hingga PTN di bawah Kemenag yang mencapai 1,4 juta jiwa dalam empat tahun terakhir. Nurmandi menengarai, lonjakan ini terjadi karena PTN dengan mudah menambah rombongan belajar (rombel) pada program studi (prodi) favorit melalui jalur mandiri.

"Yang paling mudah bagi PTN itu menambah mahasiswa S1 lewat jalur mandiri dengan menambah rombel per prodi. Misalnya prodi manajemen dan komunikasi, dulu hanya 5-6 kelas sekarang ditambah jadi 10-12 kelas. Ini jelas berdampak ke swasta," katanya.

Ia menambahkan, dampak ini bahkan dirasakan oleh kampus swasta besar dengan akreditasi unggul.

"UMY saja yang infrastrukturnya siap dan 75 persen prodinya unggul tetap terdampak, apalagi kampus yang tidak sekuat kami. Pasti sangat merasakan dampaknya," beber Nurmandi.

Baca juga: Gandeng Pramuka, Tim Akademisi UMY Inisiasi Edukasi Keselamatan Jalan Raya

PTN-BH Fokus pada Pascasarjana

Nurmandi mengusulkan agar pemerintah merevisi kebijakan otonomi kampus PTN-BH. Ia berpendapat, kampus-kampus besar milik negara tersebut seharusnya diarahkan untuk bersaing di level global dengan memperkuat riset dan pendidikan pascasarjana (S2 dan S3), bukan justru berebut mahasiswa S1 dengan PTS.

"Harusnya mereka banyak menerima mahasiswa pascasarjana, terutama S3, untuk memperkuat riset dan daya saing global. Tapi kenyataannya sebaliknya, diberikan otonomi malah memperbesar penerimaan S1 karena S1 paling gampang diurus dan uangnya paling jelas," jelasnya.

Bandingkan dengan Korsel dan Taiwan

Ia kemudian membandingkan pengelolaan pendidikan di Indonesia dengan negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan. Di negara-negara tersebut, subsidi pemerintah diberikan secara adil berdasarkan jumlah mahasiswa tanpa membedakan status negeri maupun swasta.