Polemik BOP & ART, Akademisi UGM Pertanyakan Apakah Indonesia Siap Menghadapi Konsekuensi Jika Kena "Jebakan Batman"?

Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta di DPRD DIY, Jumat (6/3/2026). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Akademisi Universitas Gadjah Mada kembali (UGM) mempertanyakan manfaat konkret bagi Indonesia terkait rencana keterlibatan dalam Board of Peace (BOP) serta penandatanganan Agreement Reciprocal Trading (ART). Mereka mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyusun kebijakan luar negeri di tengah rivalitas kekuatan global.

Guru Besar Fisipol UGM, Dafri Agus Salim, menilai langkah Indonesia bergabung dalam BOP patut dikaji secara mendalam, terutama mengingat ketergantungan investasi dan utang luar negeri Indonesia yang masih tinggi. Ia pun mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi risiko geopolitik jika terseret dalam tarik-menarik kepentingan negara adidaya.

"Apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensi jika terjebak dalam blokade kepentingan negara adidaya, mengingat ketergantungan investasi dan utang luar negeri Indonesia yang sudah terlanjur mendalam," ujarnya dalam Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta di DPRD DIY, Jumat (6/3/2026).

Menurut Dafri, posisi Indonesia dalam BOP dan ART tidak bisa dipisahkan dari dinamika persaingan global antara Amerika Serikat, China, dan kekuatan besar lainnya. Ia juga mengingatkan pengalaman masa lalu ketika Indonesia mengalami kesulitan memperoleh alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Amerika Serikat.

Ia pun menambahkan, kepemimpinan global tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer semata, tetapi juga oleh kemampuan diplomasi dan stabilitas dukungan domestik.

"Berkaca pada jatuhnya peradaban besar seperti Yunani, Mesir, dan Romawi kuno, faktor internal dan kewibawaan diplomasi menjadi kunci yang sering terabaikan. Pemerintah diingatkan untuk tidak gegabah mengambil langkah luar negeri yang berisiko merusak kredibilitas bangsa di mata internasional, terutama jika kebijakan tersebut justru memicu ketegangan dengan mitra strategis seperti China," kata Dafri.

Kritik serupa disampaikan ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rimawan Pradiptyo. Ia menilai pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan dampak kebijakan tersebut, terutama terkait potensi beban anggaran negara.

Rimawan mengungkapkan bahwa jika Indonesia terlibat dalam BOP, pemerintah harus menanggung biaya sendiri hingga sekitar Rp 17 triliun, termasuk untuk pengiriman pasukan. Hal ini berbeda dengan skema misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memungkinkan adanya penggantian biaya.

"Jika terlibat BOP, kita harus keluar biaya sendiri senilai Rp17 triliun termasuk pengiriman pasukan, berbeda dengan skema PBB yang bisa di reimburse. Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga," tegas Rimawan.

Ia juga menilai penjelasan pemerintah sejauh ini terlalu berfokus pada isu tarif dalam ART, sementara persoalan yang lebih krusial justru berkaitan dengan hambatan non-tarif. Hambatan tersebut, menurutnya, bisa berupa pembatasan akses terhadap mineral kritis hingga larangan penugasan subsidi oleh BUMN.

Baca juga: Sebut Indonesia Sulit Jadi Mediator Konflik Iran-Israel, Jusuf Kalla :"Harusnya Trump yang Harus diberikan Atensi"

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi melemahkan peran strategis BUMN seperti Pertamina, PLN, dan Telkom Indonesia dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, termasuk kebijakan BBM satu harga maupun pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.

"Publik kini menunggu penjelasan jujur dari pemerintah mengenai arah kebijakan yang sangat krusial ini," kata Rimawan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, menilai penting bagi daerah seperti Yogyakarta untuk ikut menyuarakan sikap terhadap kebijakan global pemerintah pusat.