Ricuh Diskusi Tiga Pejabat Pusat di UGM, Mahasiswa Sebut Karena Hindari Persoalan Ini :"Kalau Kesini Lagi Bawa Data Riil Bukan Rekayasa!"
JOGJA - Diskusi publik bertajuk “Kopdar Bareng Mas Dar” yang diselenggarakan oleh Total Politik di Gedung Innovation Center (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026) malam berakhir dengan kericuhan dan aksi saling dorong.
Forum yang mengusung tema "Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa" tersebut menghadirkan sejumlah pejabat negara, yakni Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai pembicara.
Acara semula berlangsung kondusif, namun mulai memanas saat sesi debat berlangsung sepanjang forum. Mahasiswa melontarkan kritik tajam dan mempertanyakan legitimasi ketiga pejabat tersebut dalam membahas tema Pancasila di tengah karut-marut persoalan bangsa yang belum terselesaikan..
Ketegangan memuncak pasca-acara ketika para pembicara bersiap meninggalkan lokasi. Aksi saling dorong tak terhindarkan setelah mahasiswa menilai para narasumber berkelit dan menghindari pertanyaan kritis mengenai persoalan agraria serta kebijakan pembangunan.
Aparat kepolisian langsung melakukan pengamanan ketat. Menteri ATR Nusron Wahid dan Wamentan Sudaryono terpaksa dievakuasi menggunakan kendaraan patroli pengawalan (patwal), sementara Budiman Sudjatmiko dievakuasi secara diam-diam melalui pintu belakang gedung GIK.
Sentilan Mahasiswa ke Budiman Sudjatmiko
Ketua Umum Serikat Mahasiswa Gadjah Mada, Messa, mengatakan bahwa para pejabat tersebut tidak layak berbicara mengenai Pancasila di hadapan mahasiswa selagi hak-hak rakyat terus dikebiri secara struktural dan konstitusional.
"Tidak pada tempatnya. Bahwasanya mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membunuh suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, dan selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nir-manfaat seperti Bansos Merah Putih dan banyak hal yang sekarang terjadi terhadap kondisi ekonomi," ujarnya kepada wartawan di lokasi.
Messa menyoroti komposisi pemerintahan saat ini yang dinilainya sengaja dirancang untuk membungkam daya kritis masyarakat dan oposisi. Secara spesifik, ia memberikan kecaman keras kepada Budiman Sudjatmiko yang kini berada di dalam lingkaran kekuasaan.
"Kabinet ini bukan kabinet kerja, tapi kabinet untuk tidak ada oposisi. Mereka bukan satuan pendukung Prabowo-Gibran, mereka adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran. Budiman Sudjatmiko merupakan simbol pengkhianat. Dia dulunya adalah inspirasi, tetapi mereka justru mengkhianati adik-adiknya," katanya.
Soroti Kemiskinan Struktural
Lebih lanjut, Messa membeberkan argumentasi di balik penolakan mahasiswa terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang diglorifikasi pemerintah saat ini, seperti Bansos Merah Putih. Menurutnya, negara melakukan pembunuhan ekonomi terhadap rakyat miskin lewat standarisasi pendapatan yang tidak logis.
"Persetan bahwa pengentasan kemiskinan itu baik, ketika orang miskin justru dibunuh secara struktural. Orang miskin dibunuh secara ekonomi, dan orang miskin hanya dianggap dan diakui ketika pendapatan per harinya hanya 20 ribu rupiah. Di atas dari itu, mereka tidak diakui sebagai orang miskin. Dalam negara ini, orang miskin adalah warga yang dibunuh secara konstitusif," bebernya.
Messa menambahkan bahwa krisis ekonomi global dan kebijakan pusat saat ini dampaknya sudah sangat nyata dirasakan langsung oleh masyarakat kecil di level paling dasar.
"Dalam kondisi budaya saat ini, kondisi ekonomi semakin memburuk. Harga nasi padang saja sudah naik dua ribu rupiah. Semua hal yang terjadi dari pusat sudah sampai ke meja makan kita, sudah sampai ke nasi yang kita makan," kata Messa.
Penyebab Terjadi Kericuhan
Mengenai insiden saling dorong dan gesekan yang terjadi di area GIK UGM, Messa mengungkapkan hal itu dipicu oleh sikap para pembicara yang enggan menjawab substansi masalah, termasuk mengenai isu pelanggaran HAM dan agraria di Papua maupun wilayah lainnya.
"Gesekan itu justru terjadi karena mereka berkelit. Mereka justru mengatakan kepada kami di depan UGM, 'Jika ini berbicara Papua, mari...' Bukan itu jawabannya! Mereka punya kekuasaan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jika rakyat bisa menyelesaikan sendiri, lantas untuk apa ada pemerintah?," sesal Messa.
Bagi gerakan mahasiswa, berteriak di depan muka penguasa kini menjadi satu-satunya jalan karena jalur diplomasi formal sudah tidak lagi didengarkan.
"Memang itu hal yang wajar dalam negara demokrasi, yang saat ini justru mereka tidak hanya bisa dibisiki, tetapi mereka memang harus diteriaki. Karena tidak ada cara lain. Bahkan ketika itu dilakukan, apakah mereka merasa bahwa mereka bersalah? Secara eksplisit, mereka tidak merasa bersalah atas kondisi nasional hari ini," tegas Messa.
Tantangan Diskusi Berbasis Data Jujur
Menghadapi situasi nasional yang kian memburuk serta kenaikan harga berbagai komoditas termasuk BBM, Messa memastikan gerakan mahasiswa di Yogyakarta akan terus berlanjut dan menjaga eskalasi massa demi mendesak perubahan.
"Ke depan, api-api pergerakan seperti ini harus selalu dijaga. Sebelum waktunya memasak, jangan sampai api ini justru padam. Kita butuh apinya untuk menghangatkan diri, untuk memberikan rezim yang nyaman di hotel mendapatkan makanan dari kerja keras kita semua. Bahkan mereka itu main ke luar negeri," tuturnya.
Ia pun menantang pihak pemerintah maupun penyelenggara jika ingin kembali datang ke kampus berlambang kerakyatan tersebut untuk berdiskusi, dengan syarat tidak membawa data palsu untuk pencitraan.
"Datanglah ke UGM, tapi jangan menggunakan atau membawa data-data yang direkayasa supaya terlihat positif. UGM diisi orang-orang berpendidikan yang tidak bisa dibohongi. Jika mereka berbohong, inilah yang akan kami lakukan untuk mengingatkan," jelasnya.
Messa pun menilai perlawanan mahasiswa merupakan konsekuensi logis dari tindakan sewenang-wenang penguasa di lapangan.
"Bukan itu yang mereka inginkan, itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Jika kami dianggap jahat, sesuatu apapun itu sesungguhnya kejahatan itu sangat-sangat nyata di pihak mereka. Ada banyak rakyat yang tanahnya dirampas, meja makan tidak diisi oleh makanan karena apa? Tanah mereka digunakan untuk proyek yang ditanami hal-hal yang tidak jelas. Mungkin untuk lengkapnya, saya nanti akan berikan rilis dari kawan-kawan kolektif," ungkapnya.
Selain itu, Messa merespons kekhawatiran publik mengenai keselamatan salah satu aktivis mahasiswa, Tio Ardianto, yang diduga mulai dilacak dan menjadi target operasi (TO) oleh pihak aparat karena kelantangannya dalam menyuarakan kebenaran. Messa menegaskan ia dan seluruh elemen mahasiswa siap pasang badan.
"Apa yang mereka katakan itu sesungguhnya bohongan. Dia menjadi target operasi dalam hal ini karena bersuara. Dia dianggap bersalah, dan dia dianggap bersalah karena mengganggu penguasa," ungkapnya.
Kendati demikian, ia berpesan kepada sesama mahasiswanya agar tetap jalin solidaritas yang kuat, menyamakan gerakan mahasiswa dengan serikat buruh yang akan terus saling melindungi dari segala bentuk intimidasi dan represifitas aparat penguasa.
"Untuk Tio Ardianto dan kawan-kawan lainnya yang punya semangat yang sama, yang bersama kami Serikat Mahasiswa Gadjah Mada, kita akan berserikat. Seperti serikat buruh memperjuangkan hak-hak buruh, Serikat Mahasiswa Gadjah Mada harus berpihak pada mahasiswa. Hak-hak mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Selagi kita sama-sama, sepanjang itulah kita akan saling melindungi. Karena kekuatan kita hanya satu yakni saling mendorong demi perubahan di Indonesia ini, supaya keadilan dan kesejahteraan betul-betul terwujud," pungkas Messa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
