Wacana Sistem Baru Kuota PTN-BH Dinilai Tak Adil Bagi PTS, Rektor UMY Minta Revisi: "Kami Bertanding dengan Lembaga yang Disubsidi Negara"

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., (kanan). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., melontarkan kritik keras terhadap kebijakan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya PTN Badan Hukum (PTN-BH). Kebijakan tersebut dinilai menciptakan ketimpangan dan menekan keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Nurmandi menyebutkan bahwa persaingan saat ini berada pada level yang tidak setara.

Menurutnya, negara memberikan proteksi dan subsidi besar kepada PTN, namun di saat yang sama PTN terus memperlebar kuota mahasiswa S1 demi mengejar pendanaan mandiri.

"Kita bertanding dengan lembaga yang disubsidi dan diproteksi negara. Itu tidak fair. Mereka dibangun dengan APBN, gajinya dari APBN, sementara kita membangun sendiri dan gaji kita tidak dari APBN. Persaingannya tidak seimbang," ujar Nurmandi saat ditemui di Gedung AR Fachruddin A, UMY, Bantul, Rabu (22/4/2026).

Soroti Lonjakan Jalur Mandiri

Berdasarkan data yang dihimpunnya, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa di PTN-BH, PTN-BRU, hingga PTN di bawah Kemenag yang mencapai 1,4 juta jiwa dalam empat tahun terakhir. Nurmandi menengarai, lonjakan ini terjadi karena PTN dengan mudah menambah rombongan belajar (rombel) pada program studi (prodi) favorit melalui jalur mandiri.

"Yang paling mudah bagi PTN itu menambah mahasiswa S1 lewat jalur mandiri dengan menambah rombel per prodi. Misalnya prodi manajemen dan komunikasi, dulu hanya 5-6 kelas sekarang ditambah jadi 10-12 kelas. Ini jelas berdampak ke swasta," katanya.

Ia menambahkan, dampak ini bahkan dirasakan oleh kampus swasta besar dengan akreditasi unggul.

"UMY saja yang infrastrukturnya siap dan 75 persen prodinya unggul tetap terdampak, apalagi kampus yang tidak sekuat kami. Pasti sangat merasakan dampaknya," beber Nurmandi.

Baca juga: Gandeng Pramuka, Tim Akademisi UMY Inisiasi Edukasi Keselamatan Jalan Raya

PTN-BH Fokus pada Pascasarjana

Nurmandi mengusulkan agar pemerintah merevisi kebijakan otonomi kampus PTN-BH. Ia berpendapat, kampus-kampus besar milik negara tersebut seharusnya diarahkan untuk bersaing di level global dengan memperkuat riset dan pendidikan pascasarjana (S2 dan S3), bukan justru berebut mahasiswa S1 dengan PTS.

"Harusnya mereka banyak menerima mahasiswa pascasarjana, terutama S3, untuk memperkuat riset dan daya saing global. Tapi kenyataannya sebaliknya, diberikan otonomi malah memperbesar penerimaan S1 karena S1 paling gampang diurus dan uangnya paling jelas," jelasnya.

Bandingkan dengan Korsel dan Taiwan

Ia kemudian membandingkan pengelolaan pendidikan di Indonesia dengan negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan. Di negara-negara tersebut, subsidi pemerintah diberikan secara adil berdasarkan jumlah mahasiswa tanpa membedakan status negeri maupun swasta.

"Disana subsidi kepada PTS berdasarkan jumlah mahasiswa. Jadi kompetisinya lebih fair. Perlindungan mahasiswa itu sifatnya nasional. Di Indonesia, kebijakannya tidak fair seperti itu," jelasnya.

Jadwal Perkuliahan Mundur

Terkait rencana pemerintah untuk membatasi kuota S1 di PTN mulai tahun depan, Nurmandi mengaku masih bersikap skeptis namun tetap berharap ada perubahan nyata. Ia menyadari tantangan berat yang dihadapi kementerian saat berhadapan dengan kepentingan PTN-BH.

"Kita lihat saja tahun depan apakah ada perubahan. Karena itu kan berhadapan dengan Forum Rektor PTN-BH, apa kuat dia? Padahal mereka (PTN) tahu subsidi APBN menurun, jadi mereka cari biaya sendiri yang paling gampang ya dari penambahan mahasiswa S1 melalui dana masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Suhu Ekstrem April 2026: Pakar UMY Peringatkan Risiko Gagal Panen Pada Padi Hingga Cabai

Kondisi ini pun memaksa PTS seperti UMY untuk menyesuaikan jadwal akademik. Akibat penutupan jalur masuk PTN yang seringkali berlarut-larut hingga Juli, PTS hanya memiliki waktu efektif yang sangat singkat untuk menjaring sisa calon mahasiswa.

"Kita akhirnya mundur kuliah ke minggu keempat September atau awal Oktober karena hanya punya waktu efektif satu bulan untuk mencari mahasiswa. Kita lihat saja apakah tahun depan kebijakannya lebih adil," pungkasnya.