Soroti Fragmentasi 27 Ribu Aplikasi Pemerintah, Akademisi UMY Usulkan Desain Predictive Analysis for Data Policy

Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Smart Data: Penguatan Interoperabilitas Data untuk Perumusan Kebijakan, yang digelar belum lama ini, di Gedung AR Fachruddin A UMY. (Istimewa)

JOGJA - Fragmentasi sistem digital di pemerintahan menjadi perhatian utama para akademisi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Berdasarkan kajian Guru Besar Transformasi Pemerintahan Digital UMY,  Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si., menyebut bahwa keberadaan puluhan ribu aplikasi pemerintah justru menimbulkan tantangan dalam pengelolaan data dan perumusan kebijakan berbasis bukti.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Smart Data: Penguatan Interoperabilitas Data untuk Perumusan Kebijakan, yang digelar belum lama ini, di Gedung AR Fachruddin A UMY, Arin sapaan akrab Prof. Dyah Mutiarin menyoroti perlunya integrasi data lintas instansi. Forum ini dihadiri unsur pemerintah daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY.

"Transformasi digital pemerintah sebenarnya sudah berjalan. Namun di lapangan banyak aplikasi berdiri sendiri sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Bahkan data dari kementerian menyebut ada sekitar 27 ribu aplikasi. Bayangkan bagaimana rekam data, utilitas, dan konektivitas antar-aplikasi jika sebanyak itu berdiri sendiri," ujar Arin.

Baca juga: Pesan Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir Pada Acara Ramadhan UMY, Salah Satunya Tegaskan Pentingnya Akidah Islam

Fragmentasi ini menurutnya menimbulkan sejumlah masalah, mulai dari perbedaan standar data hingga ego sektoral antar-lembaga. Akibatnya, proses analisis kebijakan menjadi lambat dan risiko pengambilan keputusan yang kurang tepat meningkat.

Untuk itu, Arin menekankan bahwa interoperabilitas data bukan hanya soal teknologi, tapi juga terkait regulasi, tata kelola, dan kapasitas kelembagaan. Ia mendorong pemerintah bergerak dari pendekatan reaktif ke data-driven governance, atau pemerintahan prediktif berbasis data.

"Idealnya, pemerintah mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat sebelum diminta. Untuk itu, kami mengusulkan desain predictive analysis for data policy, di mana data yang terintegrasi digunakan untuk memproyeksikan persoalan lima hingga sepuluh tahun ke depan," jelas Arin.

Baca juga: LPDP dan Muhammadiyah Gelontorkan Dana Rp 20 Miliar untuk 26 Proposal Riset Dorong Indonesia Emas 2045

Selain itu, FGD ini juga membahas jenis data yang layak dijadikan basis data bersama, penguatan konektivitas antar-sistem, dan penerapan fungsi analitik serta kecerdasan buatan dalam platform data pemerintah.

"Hasil FGD diharapkan menjadi dasar pengembangan smart data policy yang dapat memperkuat interoperabilitas dan mendukung pembuatan kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien," pungkas Arin.