Wacana Penutupan Prodi Tertentu, UMY : Evaluasi Kurikulum, Jangan Hanya Ikuti Tren Industri

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., (kanan). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk mengevaluasi dan menutup program studi (prodi) yang dinilai surplus lulusan memicu respons dari kalangan akademisi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menilai kebijakan tersebut memerlukan kejelasan parameter agar tidak menimbulkan ketidakpastian di dunia pendidikan.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menyoroti pernyataan Sekjen Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengenai ketimpangan lulusan dengan daya serap industri.

Menurut Zuly, pemerintah harus merinci bidang mana saja yang dianggap tidak lagi relevan. Ia mencontohkan sektor pendidikan dan kedokteran yang sering disebut mengalami inflasi lulusan, namun secara faktual masih kekurangan tenaga di berbagai daerah.

"Beberapa program seperti pendidikan disebut mengalami inflasi lulusan, tetapi harus jelas pendidikan yang mana apakah guru SD, guru mata pelajaran, atau bidang tertentu. Karena di lapangan justru masih banyak daerah yang kekurangan guru. Begitu juga dengan kedokteran. Jika dianggap berlebih, mengapa pembukaan fakultas kedokteran tetap didorong? Bisa jadi yang dibutuhkan sebenarnya dokter spesialis, bukan dokter umum, tetapi ini belum dijelaskan secara tegas," ujarnya Minggu (30/4/2026).

Baca juga: Konflik AS-Iran Memanas, Anggaran Program Internasional UMY Terkuras Harga Tiket

Zuly menjelaskan bahwa persoalan mendasarnya bukan pada jumlah prodi, melainkan pada link and match antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja. Ia menegaskan bahwa industri tidak hanya membutuhkan tenaga teknis, tetapi juga keahlian manajerial dan sosial yang berasal dari rumpun ilmu sosial.

"Jika industri hanya dilihat dari sisi teknik, itu tidak cukup. Pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga relasi dengan masyarakat membutuhkan kontribusi ilmu sosial. Jadi, persoalannya bukan pada relevan atau tidaknya, melainkan bagaimana mengintegrasikannya dengan kebutuhan industri," paparnya.

Karena itulah, UMY memilih langkah adaptif melalui revitalisasi kurikulum alih-alih menutup program studi. Strategi ini mencakup keterlibatan praktisi secara langsung di ruang kuliah untuk memperkecil celah antara teori dan praktik lapangan.

"Kami menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan dunia kerja serta menghadirkan praktisi agar mahasiswa memahami kebutuhan di lapangan. Selain itu, mahasiswa juga didorong mengembangkan soft skills agar tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga siap secara profesional," terang Zuly.

Baca juga: Rektor UMY: Pintar Atau IPK Tinggi Tidak Cukup didunia Kerja

Pendidikan Bukan Sekadar Cetak Buruh

Di akhir pernyataannya, Prof. Zuly mengingatkan pemerintah agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat pragmatis demi kepentingan industri jangka pendek. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi mengemban misi yang lebih besar dalam menjaga marwah keilmuan.

"Pemerintah perlu menjelaskan secara tegas program studi apa yang akan ditutup dan dikembangkan. Jangan sampai perguruan tinggi hanya mengikuti tren tanpa arah yang jelas. Pendidikan tinggi bukan sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi juga membangun ilmu pengetahuan dan masa depan bangsa," pungkasnya.