Kamis, 18 JUNI 2026 • 19:20 WIB

Kata Sultan HB X Beri Lampu Hijau Bakamla Bangun Stasiun Keamanan Maritim di Selatan DIY

Author

Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, saat melakukan pertemuan dan diskusi bersama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Gedung Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (18/6/2026). (Istimewa)

JOGJA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI tengah membidik wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu titik strategis pembangunan stasiun sistem keamanan maritim terintegrasi. Langkah ini diambil guna memperkuat pengawasan dan mengantisipasi berbagai potensi ancaman di wilayah Laut Selatan Jawa.

Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, usai melakukan pertemuan dan diskusi bersama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, di Gedung Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (18/6/2026).

"Hari ini saya mendapat kehormatan bisa berjumpa dengan Ngarsa Dalem. Yang pertama, saya minta arahan dan diskusi tentang pembangunan maritim dan secara luas untuk pertahanan dan keamanan negara kita," ujar Irvansyah kepada awak media usai pertemuan.

Irvansyah menjelaskan bahwa pembangunan stasiun di DIY ini merupakan bagian dari proyek skala nasional bernama National Maritime Security System (NMSS). Melalui proyek ini, Bakamla menargetkan pembangunan 35 stasiun keamanan yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di pulau-pulau dan perbatasan terluar, serta sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III.

"Kemudian dari Bakamlah sendiri, kita punya rencana, sekarang sedang berjalan pembangunan namanya National Maritime Security System dimana kita akan membangun 35 stasiun di seluruh Indonesia tersebar, sebagian besar di pulau terluar, di perbatasan terluar, ada di sepanjang Alki 1, 2, dan 3. Ada beberapa seperti di pulau Enggano, pulau terluar, kemudian di Kupang ada, di Merauke ada," paparnya.

Lebih lanjut, Irvansyah menilai posisi geografis Yogyakarta sangat sentral di Pulau Jawa, sehingga menjadikannya wilayah yang sangat krusial untuk mengawasi perairan maritim di Laut Selatan.

"Kemudian kita lihat Yogyakarta ini posisinya sangat center, letaknya itu di pulau Jawa ini. Jadi kemudian kita merasa penting dan strategis sekali posisi ini untuk mengawasi perairan maritim di Laut Selatan. Karena kita tidak menutup kemungkinan di masa mendatang apa yang terjadi, ada apa yang berkembang di Laut Selatan itu nanti, makanya kita pasang mulailah kita akan meletakkan dasar-dasar fondasi untuk pembangunan ke depan dan nanti bekerjasama dengan pemerintah setempat," katanya.

Adapun wujud konkret dari stasiun keamanan ini, lanjut Irvansyah, nantinya berupa kantor Bakamla yang dilengkapi dengan teknologi penginderaan canggih, termasuk kamera canggih dan radar Over the Horizon (OTH) yang mampu mendeteksi objek melampaui cakrawala dalam jarak jauh.

"Ya, rencana kita membangun salah satu stasiun kita di sistem security sistem kita. Nanti akan dibangun stasiun, kantor Bakamla terus dilengkapi dengan alat penginderaan baik itu radar over the horizon radar namanya, radar yang melewati Cakrawala. Jadi jaraknya jauh, kemudian kita pasang kamera juga dan sistem, nanti akan diintegrasikan dengan kita punya puskodal," imbuhnya.

Pemberdayaan Warga Lokal

Menurutnya, seluruh data dari stasiun ini nantinya akan diintegrasikan dengan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla. Targetnya, empat puskodal regional yakni Jakarta, Batam, Manado, dan Ambon akan selesai terintegrasi pada akhir tahun ini. Sistem ini juga akan membagikan informasi secara real-time kepada instansi lain yang berwenang di laut.

Irvansyah berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat pesisir DIY dalam mengoperasikan stasiun radar tersebut. Masyarakat yang dimaksud meliputi aparat terutama TNI Angkatan Laut, polisi perairan, hingga masyarakat pesisir.

"Semoga bisa terwujud. Dan mudah-mudahan kita penginnya semua stasiun kita diawaki oleh masyarakat setempat supaya bisa mengawakinya lebih lama," tuturnya.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik Ugal - Ugalan, Sultan HB X Ingatkan Warga DIY Atur Pengeluaran: "Jangan Hidup Boros!"

Mengenai jenis ancaman di wilayah selatan, Irvansyah menegaskan bahwa fokus utama Bakamla adalah keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum, bukan ancaman militer yang menjadi porsi TNI Angkatan Laut.

"Kalau kita mungkin ancaman keamanan ya penyelundupan seperti perdagangan manusia seperti narkoba dan perikanan seperti itu ya itu yang kita coba hadapi sambil membangun di daerah setempat. Mudah-mudahan niat baik ini bisa terwujud," bebernya.

Ia pun menekankan pentingnya mengubah paradigma pembangunan agar tidak hanya berorientasi ke dalam, melainkan juga waspada melihat ke luar batas wilayah. Hal ini, menurut Irvansyah bahwa DIY yakni wilayah cukup srategis, karena ini ia berharap jangan sampai pembangunan menghadapnya ke dalam saja.

"Jadi, saya berharap makanya banyak stasiun Bakamla ini arahnya melihat ke luar. Kalau ada orang datang dari luar, jangan ngobok-ngobok yang di dalam. Nanti mungkin ada ancaman apa. Kita kan di utara ada negara tetangga, di timur ada negara tetangga, di selatan juga ada negara tetangga. Jadi kenapa tidak kita siapkan dasar-dasar fondasi untuk pembangunan ke depan supaya utara siap, selatan siap, timur siap, barat juga siap," tegasnya.

Akan tetapi, Irvansyah menyebut bahwa titik koordinat pasti lokasi pembangunan stasiun di DIY belum diketuk palu karena masih dalam tahap diskusi awal.

"Belum, baru ketemu baru diskusi. Nanti kita diskusi lanjut, nanti kita akan lanjut. Mudah-mudahan terwujud nyuwun doa restu," tandasnya.

Rencana strategis Bakamla ini langsung mendapat lampu hijau dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Raja Keraton Yogyakarta tersebut menyatakan dukungannya demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

"Kalau saya tidak keberatan, karena bagi saya itu juga penting untuk berada di selatan untuk pertahanan keamanan negara," kata Sultan.

Baca juga: Lebih dari 10 Ribu Pelari dari 17 Negara Siap Taklukkan Rute Warisan UNESCO Pada Gelaran Mandiri Jogja Marathon 2026 Hari Minggu Besok!

Terkait langkah konkret yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY ke depan, Sultan menjelaskan bahwa hal tersebut akan dikoordinasikan lebih detail, terutama terkait kebutuhan lahan dan teknis lokasi.

"Ya nanti kita kira kebutuhannya dari Angkatan Laut, nanti kita diskusikan. Kita belum bicara sampai di sana, mungkin lokasi, atau masalah tanah, mungkin ada hal lain yang berkaitan dengan itu," pungkas Ngarsa Dalem. 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: Liputan Langsung

Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU